Cegah Pemalsuan, Ijazah Berhologram

Mahasiswa Jangan Terlambat Terima Berkas
Kasus penggunaan ijazah palsu perguruan tinggi memprihatinkan. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penggunaan ijazah palsu perguruan tinggi adalah dengan mengatur ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi swasta. Ijazah yang diterbitkan nantinya harus memakai hologram.

“Pemerintah akan mengatur ijazah yang digunakan perguruan tinggi swasta, yakni harus berhologram. Kalau yang perguruan tinggi negeri sudah jalan,” kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Nasir, nanti ijazah yang dikeluarkan bersifat pre- number, yakni harus tercetak nomornya sebelum digunakan perguruan tinggi swasta. Ijazah harus dicetak dari percetakan yang telah memenuhi kualifikasi dan sanggup memelihara kerahasiaan negara.

“Ijazah di perguruan tinggi swasta juga merupakan dokumen negara. Sebab, ijazah dikeluarkan institusi swasta yang dipercaya pemerintah,” ujar Nasir.

Adapun mengenai mekanisme penyediaan ijazah berhologram, ujar Nasir, masih perlu dikoordinasikan dengan perguruan tinggi swasta. Bisa saja penyediaan ijazah desentralisasi di tingkat kopertis. “Namun, kami tetap menjaga supaya jangan karena sentralisasi penyediaan ijazah sampai terlambat supaya jangan jadi masalah,” kata Nasir.

Ratusan kasus
Nasir menjelaskan, pengaduan masyarakat mengenai dugaan ijazah palsu cukup tinggi. Satuan tugas yang terdiri dari Kemristek dan Dikti, kejaksaan, kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertugas untuk mengklarifikasi laporan dari masyarakat ataupun pemerintah soal dugaan ijazah palsu.

Hingga saat ini, terdata 642 ijazah diduga palsu yang dilaporkan masyarakat dan masih diklarifikasi. Komisi Pemilihan Umum melaporkan, 13 ijazah yang diduga palsu dan perlu diklarifikasi. Menurut Nasir, dari hasil klarifikasi Kemristek dan Dikti, sebanyak 12 ijazah sah, sedangkan satu ijazah dari luar negeri belum disetarakan.

Sebagai tambahan, Kepolisian Resor Minahasa juga menyelidiki ratusan kasus ijazah palsu dan bersiap menjadikan 40 guru sebagai tersangka. Mereka memakai ijazah itu untuk kenaikan pangkat dan sertifikasi (Kompas, 5 September 2015).

“Kami tegas soal pemalsuan ijazah. Ada ancaman pidana untuk yang memalsukan ijazah. Kami akan tutup perguruan tinggi yang memalsukan ijazah. Salah satunya sudah kami lakukan di Singaraja,” ujar Nasir.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid mengatakan, terkait sentralisasi pengadaan ijazah perguruan tinggi swasta berhologram, dari pemerintah harus jelas dulu maksudnya. “Kita setuju dan ide bagus untuk memberantas ijazah palsu dan menutup peluang adanya ijazah palsu. Namun, jangan sampai berlebihan dan dapat menghambat kelulusan seseorang atau keterlambatan menerima ijazah,” kata Edy.

Dari pengalaman di masa lalu, kata Edy, sentralisasi di kopertis saja bisa bermasalah, yakni ketika ada ketentuan kopertis ikut tanda tangan di ijazah. Pemerintah sebaiknya memberikan pedoman standar baju kertas hologramnya. “Lagi pula, sekarang sudah ada basis data tempat orang bisa mengecek keaslian ijazah dan status kemahasiswaan,” ujar Edy. (ELN)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 September 2015, di halaman 11 dengan judul “Cegah Pemalsuan, Ijazah Berhologram”.