Hologram Lazim Dipakai

Rencana Cetak Ijazah Tersentral Dinilai Tak Efektif
Rencana pemerintah mengatur ijazah perguruan tinggi swasta dengan penyeragaman hologram dan penomoran yang pencetakannya ditetapkan di perusahaan tertentu dengan bantuan Kopertis dinilai tidak efektif. Penggunaan hologram pun sebenarnya lazim.

Namun, secara umum perguruan tinggi swasta mendukung upaya pencegahan beredarnya ijazah palsu perguruan tinggi. Mereka juga berharap upaya yang ditempuh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) tetap menghargai otonomi perguruan tinggi swasta. Itu dikemukakan sejumlah pimpinan perguruan tinggi swasta yang dihubungi dari Jakarta, Senin (7/9).

Rektor Universitas Suryakancana, Cianjur, Dwidja Priyatno mengatakan, kebijakan untuk menetapkan ijazah berhologram bukan hal baru. Kampus itu lebih dari lima tahun menggunakan hologram dengan kertas dan tinta khusus karena memakai percetakan yang direkomendasikan Badan Intelijen Negara.

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan Universitas Trisakti di Jakarta juga menerapkan kertas berhologram pada ijazah. Dalam pelaksanaannya, kedua perguruan tinggi swasta itu menggandeng Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang memiliki standardisasi terkait pengamanan dokumen vital, termasuk ijazah.

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Agung Nugroho mengatakan, kertas ijazah yang dikeluarkan Atma Jaya dilengkapi sejumlah pengamanan, seperti karakter atau huruf tersembunyi yang muncul saat terkena sinar ultraviolet. Di bagian foto, kata Agung, juga ditempelkan stiker berhologram, tetapi itu bersifat pelengkap. Fisik stiker hologram yang terlihat membuatnya mudah dipalsukan.

Sentralisasi
Agung berpendapat, sentralisasi penyaluran ijazah akan menghambat penyaluran ijazah. Ia mencontohkan wilayah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XII yang berada di Ambon, jika sentralisasi diberlakukan, akan menyulitkan karena jarak antaruniversitas di wilayah itu jauh.

Hal senada diungkapkan Dwidja Priyatno. “Ide untuk menjadikan itu kebijakan dari Kemristekdikti bagi semua perguruan tinggi swasta, ya, bagus saja. Namun, harap diingat, jumlah perguruan tinggi swasta ribuan dan 80 persen dari total mahasiswa ada di perguruan tinggi swasta. Apakah blangkonya bisa siap saat dibutuhkan? Itu mesti diperhitungkan,” katanya.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Trisakti Yuswar Zainul Basri berpandangan, jika sentralisasi dilakukan, pemerintah mengambil langkah mundur. “Dulu, itu pernah diterapkan dan menimbulkan sejumlah masalah,” katanya. Sentralisasi dikhawatirkan akan memperlambat penyaluran ijazah. (ELN/B12)
——————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 September 2015, di halaman 11 dengan judul “Hologram Lazim Dipakai”.