Perkembangan bisnis dari berbagai platform e-dagang berpotensi menekan angka pengangguran. Terlibatnya banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam platform e-dagang turut mendorong geliat ekonomi rakyat semakin kuat.
Bukalapak, salah satu platform e-dagang lokal, terus mengalami pertumbuhan jumlah pelapak secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2015, jumlah pelapak itu hanya 600.000 pelapak. Pada 2014, jumlahnya meningkat dua kali lipat menjadi 1,3 juta pelapak. Jumlah pelapak kembali meningkat menjadi 2,2 juta pelapak pada 2017.
Chief Executive Officer Bukalapak Achmad Zaky mengatakan, pihaknya ingin membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Sektor yang dinilai Zaky paling memungkinkan adalah dari UKM karena baginya siapa pun bisa membuka usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada 2015, jumlah pelapak itu hanya 600.000 pelapak. Pada 2014, jumlahnya meningkat dua kali lipat menjadi 1,3 juta pelapak. Jumlah pelapak kembali meningkat menjadi 2,2 juta pelapak pada 2017.
”Kami ingin membuka banyak lapangan kerja. Sejak awal mendirikan perusahaan ini, kami ingin memberikan dampak bagi masyarakat,” kata Zaky, dalam acara HUT Ke-8 Bukalapak di Jakarta, Rabu (10/1).
Acara ulang tahun itu dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ricky Pesik, dan Direktur Utama Smesco Indonesia Emilia Suhaimi.
”Terbukanya lapangan kerja ini dapat dibuktikan dari sebagian besar pelapak yang bergabung dengan kami adalah para pelapak baru yang belum pernah berdagang sebelumnya,” kata Zaky.
Hal serupa ditemukan pada platform e-dagang lain, yaitu Tokopedia. CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan, dalam delapan tahun terakhir, ada sekitar 2,6 juta pelaku UKM yang bergabung dan mengembangkan bisnisnya secara daring dengan platform e-dagang itu. Sebesar 70 persen dari jumlah itu merupakan pebisnis baru.
”Jadi tidak berarti mereka yang tadinya punya offline business menjadi punya online business. Sekitar 70 persen dari mereka baru memulai bisnisnya,” kata William, saat dihubungi, Rabu siang.
William menambahkan, pihaknya masih konsisten untuk terus mengakselerasi pertumbuhan jumlah UKM yang bergabung dengan mereka. Ia mengaku, secara konsisten ingin membantu UKM ataupun produk-produk lokal memanfaatkan teknologi dalam perluasan bisnis mereka.
Dengan berfokus pada UKM, baik Bukalapak maupun Tokopedia, ingin terlibat dalam upaya pemerintah melakukan pemerataan ekonomi. ”Sebenarnya model platform ini bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan. Kami hanya memberi tempat untuk berdagang. Pelapak yang nantinya secara aktif melakukan aktivitas jual-beli itu,” kata Zaky, terkait hal itu.
”Kami juga memfasilitasi pelapak dengan membuat komunitas. Dalam komunitas itu, mereka berbagi dan menguatkan satu sama lain untuk memajukan usahanya. Kebanyakan pelapak yang mengikuti kegiatan di komunitas itu penjualannya bisa naik hingga dua kali lipat,” kata Zaky. Saat ini, pelapak binaan Bukalapak ada 80 komunitas yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyampaikan apresiasinya terhadap capaian Bukalapak. Ia kagum dengan peningkatan Bukalapak yang bisa merangkul 2,2 juta pelapak dalam dua tahun dari jumlah semula yang hanya 600.000 pelapak.
”Harapan saya besar terhadap Bukalapak. Saya mengharapkan mereka terus berkembang karena apa yang mereka lakukan itu tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan,” kata Puspayoga.
Bertumbuh tetapi waspada
Selain itu, Bukalapak juga mendapati adanya pertumbuhan omzet sebanyak dua kali lipat yang dialami pelaku UKM yang bergabung dengan mereka. Omzetnya meningkat dari Rp 15 juta-Rp 20 juta pada 2016, menjadi Rp 30 juta-Rp 40 juta pada 2017. Hal itu juga dapat dilihat dari transaksi harian yang bisa mencapai 320.000 transaksi.
Terkait hal itu, ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance Bhima Yudistira Adhinegara menyatakan, ekonomi digital berkontribusi secara cukup signifikan terhadap perekonomian.
”Tahun 2016, ekonomi digital berkontribusi 7,3 persen terhadap PDB. Sementara nilai transaksi e-commerce mencapai Rp 75 triliun per tahun pada 2016,” kata Bhima, saat dihubungi, Rabu siang. ”Tetapi, perlu dicatat porsi e-commerce baru 1 persen dari total ritel nasional.”
Pada tahun 2016, ekonomi digital berkontribusi 7,3 persen terhadap PDB. Sementara nilai transaksi e-commerce mencapai Rp 75 triliun per tahun pada 2016.
Bhima menjelaskan, nantinya ekonomi digital bisa mengubah lanskap sektor industri manufaktur serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ”Penetrasi produksi industri tidak lagi melalui rantai pasokan yang panjang. Ini menjadi kesempatan bagi UMKM meningkatkan kapasitas produksi sekaligus pemasaran,” kata Bhima.
Pendukung pertumbuhan ekonomi digital adalah besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Pada 2016, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan ada 132,7 juta pengguna internet di Indonesia.
Meski dapat menjadi potensi pendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap harus waspada mengingat barang dagangan yang beredar mayoritas adalah barang impor. Bhima menyarankan agar pemerintah mendorong UMKM dan produk-produk lokal masuk ke platform e-dagang.
Zaky pun mengakui bahwa barang impor yang beredar di platform e-dagang yang ia kelola jumlahnya masih cukup banyak. Zaky mengatakan, sekitar 40 persen dari semua barang yang dijual adalah barang-barang impor.
”Kami tidak bisa melarang pelapak jualan barang impor. Kami hanya platform. Tetapi, kami dorong mereka lewat komunitas untuk jualan barang lokal dan optimalkan produk mereka,” kata Zaky.
Kami tidak bisa melarang pelapak jualan barang impor. Kami hanya platform. Tetapi, kami dorong mereka lewat komunitas untuk jualan barang lokal dan optimalkan produk mereka.
Beberapa waktu lalu, Puspayoga menyatakan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah platform e-dagang untuk mempromosikan produk-produk lokal dari UMKM. ”Produk-produk andalan dari UMKM itu dipamerkan lewat macam-macam platform e-dagang yang kerja sama dengan kami. Salah satunya Bukalapak ini,” kata Puspayoga.
Siapkan infrastruktur
Ekonomi digital dapat berjalan baik jika didukung dengan infrastruktur yang baik pula. Saat ini, masih terjadi ketimpangan akses internet di Indonesia.
Bhima mengatakan, kunci peningkatan daya saing ekonomi digital adalah perbaikan struktur. ”Ketimpangan akses internet antara Jawa dan daerah luar jawa masih terjadi,” kata Bhima.
Menurut laporan APJII, pada 2016, penetrasi internet di wilayah Maluku dan Papua masih berada di angka 2,5 persen atau setara dengan 3,3 juta. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara angka penetrasinya juga masih sebesar 4,7 persen atau setara dengan 6,1 juta orang.
Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, targetnya pada 2018 ini segera melakukan percepatan dalam hal pemerataan akses internet untuk mendukung geliat ekonomi digital. ”Kita akan kebut dari segi infrastruktur,” kata Rudiantara.
Sumber daya manusia
Beberapa waktu lalu, beredar kekhawatiran di masyarakat bahwa perkembangan teknologi yang begitu cepat dapat menghilangkan sejumlah pekerjaan. Berdasarkan hasil yang terjadi pada dua platform e-dagang, ternyata teknologi justru membuka lapangan kerja baru, yaitu berwirausaha, mengingat modal yang dikeluarkan untuk promosi jadi tidak terlalu besar dengan adanya platform digital.
Pada 2011, Mckinsey Global Institut menemukan, internet dianggap sebagai katalisator yang kuat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka mencontohkan dengan perekonomian Perancis setelah era masuknya internet. Dalam 15 tahun pertama, internet telah menghilangkan 500.000 pekerjaan konvensial. Akan tetapi, dalam kurun waktu tersebut, internet berhasil menciptakan 1,2 juta lapangan pekerjaan lain.
Artinya, sekitar 2,4 pekerjaan tercipta untuk satu pekerjaan yang hilang. Hal itu didukung survei global mengenai UMKM dari Mckinsey yang menyatakan bahwa 2,6 pekerjaan akan muncul untuk satu pekerjaan yang hilang.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan tidak khawatir terkait adanya disrupsi digital di bidang teknologi. ”Semua sudah ada porsinya masing-masing. Tinggal kita sekarang beradaptasi,” kata Airlangga.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan tidak khawatir terkait adanya disrupsi digital di bidang teknologi. Semua sudah ada porsinya masing-masing dan tinggal kita sekarang beradaptasi.
Untuk menghadapi era digital ini, Airlangga mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam menyiapkan generasi muda agar bisa bersaing di era digital. Hal itu dilakukan dengan pembekalan sejak dari sekolah.
”Kita siapkan anak-anak muda masuk ke era digital ini dengan pelajaran tambahan. Nantinya bakal ada tiga pelajaran wajib, yaitu Bahasa Inggris, Statistik, dan Koding,” kata Airlangga. (DD16)
Sumber: Kompas, 11 Januari 2018
