Penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya perlu dikaji ulang karena rendahnya paparan matahari di sebagian wilayah di Indonesia. Untuk itu, pemanfaatan tenaga surya perlu dipadukan dengan sumber energi lain dalam sistem hibrida.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Unggul Priyanto menyampaikan hal itu seusai dilantik Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, Jumat (6/6), di Jakarta. Unggul, yang sebelumnya menjabat Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Mineral, menggantikan Marzan Aziz Iskandar.
Pengkajian ulang PLTS itu diperlukan terkait rencana pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia, terutama di wilayah terdepan, dengan membangun PLTS. Hal itu karena sebagian wilayah kerap diliputi awan, terutama Kalimantan dan Papua. Saat hari cerah, daya listrik PLTS kapasitas 1 kilowatt sebanyak 4 jam sehari, tetapi dayanya bisa lebih rendah saat tertutup awan dan hujan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu, agar pembangkitan listrik memadai, perlu memanfaatkan sumber energi lain yang potensial di daerah, misalnya mikrohidro, tenaga angin, dan biomassa. Hal itu bisa dipadukan dalam sistem pembangkit listrik tenaga hibrida. Jika paduan energi terbarukan itu belum memadai, perlu digunakan mesin diesel berbahan bakar minyak.
Ketua Umum Asosiasi Kontraktor dan Jasa Energi Terbarukan Indonesia Roswilman Rusli menyatakan, pembangunan PLTS di pulau terdepan dan wilayah perbatasan memerlukan analisis teknis dan nonteknis yang melibatkan para pemangku kepentingan. Tujuannya agar efisiensi dan efektivitas pembangkitan listrik optimal.
Kepala Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi dan Metrologi (Puslit KIM) LIPI Mego Pinandito, sebelumnya, menyatakan, kalibrasi peralatan ukur dan pengujian alat yang dipakai dalam produksi energi, termasuk kelistrikan, harus dilakukan Puslit KIM LIPI. Sebab, lembaga itu memiliki legitimasi sesuai dengan syarat yang tertuang dalam ISO/IEC 17025. (YUN)
Sumber: Kompas, 7 Juni 2014
