Home / Berita / Tiktok dan ”Techno-nationalism”

Tiktok dan ”Techno-nationalism”

Bytedance-Oracle-Walmart sepakat untuk membuat perusahaan baru yang akan menangani Tiktok di AS dan juga seluruh dunia. Namun, Beijing belum memberikan restunya. Selamat datang di masa ”techno-nationalism”.

AFP/NICOLAS ASFOURI—-foto yang diambil pada 14 September 2020 menunjukkan logo aplikasi media sosial TikTok (kiri) dan sebuah bendera Amerika Serikat (kanan) pada dua buah laptop di Beijing China.

Pemerintah Amerika Serikat sejauh ini menganggap intervensinya terhadap platform media sosial Tiktok buatan Bytedance dari China telah berhasil. Dua perusahaan AS, Oracle dan Walmart, akan memiliki sebagian saham Tiktok dan akan mendirikan kantor pusat Tiktok di AS. Namun, nasib akhir tetap ada di tangan Beijing.

Baik Tiktok maupun Oracle dan Walmart pada Minggu (20/9/2020) waktu Indonesia telah mengumumkan kesepakatan bahwa Tiktok akan membuat perusahaan baru yang bernama Tiktok Global. Oracle akan memiliki 12,5 persen saham Tiktok Global, Walmart sebesar 7,5 persen, dan sisanya, 80 persen, dimiliki oleh Bytedance.

Perusahaan bernama Tiktok Global inilah yang akan bertanggung jawab menyediakan layanan untuk seluruh pengguna di AS dan pengguna di seluruh dunia.

”Tiktok Global akan menjadi perusahaan Amerika yang independen, berpusat di AS, dengan empat dari lima komisaris berkebangsaan Amerika,” tulis keterangan resmi gabungan Walmart dan Oracle.

Kesepakatan ini, menurut laporan Financial Times, juga akan menguntungkan Oracle dalam jumlah besar. Perusahaan teknologi tersebut akan dibayar ratusan juta dollar AS per tahun untuk mengelola data Tiktok yang akan disimpan dalam platform komputasi awan milik Oracle.

Namun, untuk diketahui, Oracle adalah salah satu dari sedikit perusahaan teknologi yang mendukung Trump.

Pada akhir Februari 2020, Ellison, yang merupakan orang terkaya kedelapan dunia (73 miliar dollar AS), menggelar malam penggalangan dana untuk Trump di rumah pribadinya di California. CEO Oracle Safra Catz bahkan menjadi anggota tim transisi saat Trump terpilih jadi presiden.

Upaya nasionalisme teknologi praktis semacam ini justru mendorong pergerakan teknologi lintas batas-batas politik dan bahkan bagi negara yang lemah akan semakin lemah.

Dengan Tiktok, Walmart juga akan mendapat kanal pemasaran yang sangat menjanjikan untuk bisnis ritelnya. Walmart mengatakan, pihaknya akan membawa kapabilitas ritelnya ke dalam Tiktok Global.

Meski demikian, Pemerintah China akan masih harus menyetujui kesepakatan ini. Terlebih lagi, pada Agustus lalu, Pemerintah China mencantumkan teknologi artificial intelligence (kecerdasan buatan) sebagai komoditas yang dilarang diekspor. Regulasi ini dinilai akan berimplikasi algoritma Tiktok tidak bisa dipindahtangankan tanpa izin otoritas.

Langkah ini dikabarkan mengacaukan proses negosiasi sejumlah perusahaan dengan Tiktok. Beberapa setelah pengumuman larangan ekspor tersebut Microsoft mundur dari rencana akuisisi Tiktok.

Profesor ekonomi Renmin University Beijing, Zhang Yansheng, mengatakan kepada Wall Street Journal, yang menjadi perhatian utama Pemerintah China dalam hal ini terkait dengan algoritma Tiktok dan status kepemilikan perusahaan yang akan memiliki Tiktok.

Dalam keterangan pers bersama Walmart dan Oracle, tidak disebut pemindahtanganan algoritma Tiktok. Selain itu, dengan 80 persen saham, Bytedance akan tetap menjadi pemilik Tiktok.

”Hal yang dikhawatirkan Pemerintah China adalah apakah perusahaan ini masih perusahaan China atau bukan,” kata Zhang.

INSTAGRAM—-Tampilan layanan Reels pada Instagram yang diluncurkan pada 5 Agustus 2020. Instagram Reels memiliki format yang mirip dengan Tiktok.

Pemimpin redaksi Global Times, media berbahasa Inggris corong resmi Partai Komunis China, Hu Xijin menilai, sejak awal, ancaman Trump terhadap Tiktok adalah tindakan yang tidak adil. Menurut dia, seharusnya Tiktok tetap beroperasi dengan normal sesuai hak untuk melakukan usaha.

Meskipun demikian, menurut Hu, ini adalah jalan tengah terbaik untuk menghindari ancaman terburuk, yakni berhentinya operasi Tiktok sekaligus bagi Bytedance untuk tetap menguasai algoritma Tiktok.

”Namun, kesepakatan ini menunjukkan bahwa upaya Bytedance untuk melindungi hak-haknya cukup berhasil,” kata Hu dalam artikel yang diterbitkan pada Minggu (20/9).

Meski demikian, Hu mengingatkan bahwa Pemerintah China selalu terlibat dalam konflik AS-Tiktok ini. Solusi yang akan diambil harus dapat diterima baik oleh perusahaan, Pemerintah AS, dan juga Pemerintah China.

”Washington tidak dapat secara sepihak mendapatkan apa pun yang ia inginkan,” ujarnya.

Berbalik arah
Namun, di sisi lain, China sejak lama terlebih dahulu melakukan hal yang serupa. Misalnya, Youtube, Facebook, dan Twitter telah diblokir di China sejak 2009, sedangkan Google sejak 2010. Instagram pun diblokir sejak 2014 hingga kini.

Sejumlah perusahaan China, seperti Weibo dan Baidu, pun akhirnya yang mengisi kekosongan tersebut. Produk Microsoft, seperti Bing dan Linkedin, menjadi yang tersisa yang masih bisa beroperasi di negeri ”Tirai Bambu” tersebut meski harus menyensor konten sehingga dapat memuaskan Pemerintah China.

”Kita harus menghargai pilihan setiap negara bagaimana mengembangkan teknologi internetnya,” kata Presiden Xi Jinping pada suatu konferensi pada 2015, seperti yang dilaporkan Japan Times.

Lima tahun kemudian, sikap ini seakan berubah 180 derajat. China kini seakan berharap dunia untuk membuka tangan terhadap perusahaan China.

Bahkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada beberapa waktu lalu bahkan menyebut bahwa pemerintahan Trump telah gagal menciptakan lanskap usaha yang adil dan terbuka bagi seluruh negara.

”Techno-nationalism”
Meski seakan hanya membalas apa yang sudah dilakukan China selama ini, ancaman Trump terhadap Tiktok juga mendapat penilaian negatif dari dalam AS. Ada yang menganggap hal ini adalah pengkhianatan terhadap nilai kebebasan berekspresi dan kapitalisme yang dijunjung AS.

Bagaimanapun juga, menurut peneliti kebijakan keamanan siber di New America, Samm Sacks, langkah Trump ini menciptakan preseden yang berbahaya. ”Kita mulai masuk, berjalan menuju techno-nationalism,” kata Sacks kepada Bloomberg.

Sejarawan teknologi terkemuka Inggris, Profesor David EH Edgerton dari Imperial College London, menyebut techno-nationalism atau nasionalisme teknologi adalah sebuah paham yang mengasumsikan bahwa negara adalah unit kunci yang berperan penting dalam perkembangan teknologi.

Kita perlu meningkatkan interdependensi. Kita perlu memperbarui semangat kita dalam membuat kolaborasi yang sama-sama menang. Kita harus bisa mengendalikan teknologi untuk membantu manusia di seluruh negara, bukan malah untuk menutup pintu.

”Tech-nationalism berasumsi negaralah yang berinovasi, yang memiliki anggaran riset, yang punya budaya inovasi,” tulis Edgerton dalam esainya, ”The Contradictions of Techno-Nationalism and Techno-Globalism: A Historical Perspective” yang diterbitkan jurnal New Global Studies pada 2007.

Hal ini berkontradiksi dengan techno-globalism, yang menganggap teknologi telah mengubah dunia menjadi tanpa batas. Dalam pandangan ini, negara hanyalah sebuah ”kendaraan” sementara di mana para pelaku techno-globalism beroperasi. Negara selalu dalam kondisi di mana hampir tak terlihat.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI—Salah satu akun Tiktok membagi suasana kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump di BOK Center, Tulsa, Oklahoma, pada Sabtu (19/6/2020) waktu setempat. Lebih dari setengah kursi di gedung itu kosong. Para penggemar K-Pop dan pengguna Tiktok mengklaim sebagai orang yang ”mengerjai” Trump dengan memesan tiket kampanye, tapi mereka tidak datang.

Hal yang menarik dari pikiran Edgerton adalah kebijakan ekonomi autarki selalu muncul dari tendensi nasionalisme; termasuk pada nasionalisme teknologi.

Edgerton mengatakan, negara mengontrol pergerakan benda teknologi dengan cara tarif, kuota, atau kebijakan nasionalistik lainnya, dengan harapan meningkatkan kapabilitas teknologi suatu negara. Menurut dia, tindakan seperti ini justru memiliki hasil yang berlawanan dengan tujuan awalnya.

”Upaya nasionalisme teknologi praktis semacam ini justru mendorong pergerakan teknologi lintas batas-batas politik dan bahkan bagi negara yang lemah akan semakin lemah,” kata Edgerton.

Untuk itu, dialog antarnegara menjadi kian penting bagaimana teknologi bisa sama-sama menguntungkan bagi seluruh umat manusia dan menghindari dunia yang dibagi menjadi blok.

Pendiri firma infrastruktur internet terkemuka, Cloudflare Michelle Zatlyn, mengatakan, saat ini dunia sedang berada di persimpangan jalan, bagaimana cara menyikapi teknologi; secara nasionalistik atau global.

”Perlu ada dialog antara pembuat kebijakan dan pakar teknologi untuk bisa menyelesaikan ketegangan nasionalisme teknologi yang saat ini terjadi,” kata Zatlyn dalam sebuah diskusi di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF).

Hal yang sama juga disampaikan Pan Jiafeng, Presiden dari Institute of Science and Development di Akademi Ilmu Pengetahuan China. Menurut dia, dengan meningkatnya nasionalisme teknologi, akses pasar terhadap sumber daya manusia yang berkualitas akan semakin sulit karena dibatasi oleh batas-batas negara.

”Kita perlu meningkatkan interdependensi. Kita perlu memperbarui semangat kita dalam membuat kolaborasi yang sama-sama menang. Kita harus bisa mengendalikan teknologi untuk membantu manusia di seluruh negara, bukan malah untuk menutup pintu,” kata Pan.

Oleh SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Editor: KHAERUDIN KHAERUDIN

Sumber: Kompas, 22 September 2020

Share
%d blogger menyukai ini: