Teknologi Pemantauan Gambut Diperluas

Gubernur Bisa Bentuk Badan Restorasi Daerah
Badan Restorasi Gambut, didukung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta melibatkan Universitas Hokkaido, Jepang, menyiapkan pembangunan teknologi peringatan dini kondisi gambut di Riau. Itu akan memperkuat analisis potensi kerawanan bencana.

Selama ini, peta kerawanan bencana berupa kondisi kekeringan atmosfer wilayah telah disediakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Apabila kedua teknologi itu dipadukan bisa meningkatkan keakuratan peringatan dini potensi kebakaran di lahan gambut.

Sarana penelitian kondisi gambut itu telah dibangun BPPT bersama Universitas Hokkaido dan lembaga riset lain di Kalimantan Tengah sejak 2013. “Pihak Jepang sudah sepakat memberikan asistensi teknis dan pendanaan agar bisa kita aplikasikan di Riau,” kata Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Jumat (11/3), di Jakarta.

Peralatan tersebut akan mengukur dan memantau kondisi kelembaban gambut, tinggi muka air, suhu, dan curah hujan. Variabel-variabel itu akan memberikan informasi potensi gambut terbakar. Teknologi itu telah terpasang di Kalteng sejak 2013.

Nazir mengatakan, di Kalteng, peralatan tersebut menggunakan pelaporan real time dengan internet GSM yang terhubung server di Jepang. Namun, untuk Riau, ia menghendaki agar server peralatan berada di Indonesia. Terkait dengan pembangunan sarana serupa di provinsi lain-mengingat wilayah kerja BRG juga di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Papua, dan Kalimantan Selatan-Nazir mempertimbangkan kemampuan pendanaan.

“Pihak Jepang tidak keberatan servernya di Indonesia. Kita hanya perlu membangun protokol apakah mau di BPPT, BNPB, KLHK, atau di mana. Kami setuju di BPPT, tidak perlu di BRG karena lembaga kami, kan, ad hoc, cuma lima tahun,” ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, teknologi yang akan dibangun BRG mendukung sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dibangun bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Koordinator Perekonomian. “Dalam satu-dua bulan ini harus selesai. Harus bisa dipakai sebelum musim kemarau tiba Mei nanti,” katanya seusai melantik dan mengambil sumpah pejabat eselon II, III, dan IV di Jakarta.

Ia juga memaparkan sistem yang berlangsung saat ini kurang baik meski sudah menunjukkan penurunan titik panas di Riau. “Saat ini, begitu ada api, langsung dipadamkan. Karena itu (jumlah titik panas) turun naik. Tapi, masak kayak begitu terus,” ujarnya.

Ia menyatakan, sistem baru yang dibangunnya bersama dua menteri koordinator akan lebih efektif dan dikerjakan pemerintah daerah hingga camat dan desa. Selain itu, aspek sosial dilakukan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang disentuh dalam semacam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

BRG daerah
Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG Myrna A Safitri mengatakan, hingga kini program dan penyelesaian kelembagaan dilakukan secara paralel. Ia berharap pada Juli mendatang BRG telah memiliki rencana dan tahapan-tahapan pelaksanaan restorasi yang jelas.

Pihaknya sedang mendorong pembentukan Badan Restorasi Gambut Daerah sesuai dengan perintah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan BRG. Pembentukan BRG Daerah oleh gubernur setempat itu untuk memudahkan koordinasi dengan BRG.

Selain itu, pengumpulan data konsesi beserta informasi jenis perizinan, jangka waktu perizinan, kondisi tanaman dan gambut, serta latar belakang pemberian izin pun masih terus dikumpulkan. Diharapkan, data ini bisa menjadi opsi bagi pengambilan keputusan dalam upaya restorasi gambut.

“Kan, tidak mungkin kalau perkebunan sawit di gambut yang menghidupi banyak orang digenangi begitu saja,” ucapnya.

Prosedur serupa pun dikomunikasikan dengan perusahaan- perusahaan perkebunan sawit ataupun hutan tanaman industri. Nazir Foead menyebutkan, pihaknya telah bertemu perusahaan yang tergabung dalam Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). “Yang disepakati langsung saat itu, yaitu gambut yang bagus dilindungi. Nah, yang sudah tumbuh itu harus dibicarakan lagi. Sudah ada kesepakatan sharing data,” kata Nazir. (ICH)
——–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Maret 2016, di halaman 13 dengan judul “Teknologi Pemantauan Gambut Diperluas”.