Tata Ulang Jalur Masuk PTN

Lulusan SMA Sederajat Dimungkinkan Jajal Peluang Beberapa Kali
Sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri atau PTN tengah dievaluasi. Terbuka peluang untuk menyeleksi calon mahasiswa baru lebih awal atau mengubah cara penyeleksian yang ada selama ini.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dalam jumpa pers pengumuman Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Selasa (28/6), di Jakarta, mengatakan, perlu reformasi penerimaan mahasiswa baru di PTN. “Seleksinya bisa beberapa kali dan waktunya lebih longgar. Seperti PT asing, ada yang November atau Desember sudah menawarkan seleksi mahasiswa baru. Mengapa tidak kita mengevaluasi seleksi yang ada sekarang. Selama ini, kan, dimulai Februari. Bisa saja nanti dimajukan lagi supaya calon mahasiswa terbaik bisa terjaring,” ujar Nasir.

Menurut Nasir, dasar seleksi tidak harus tes bidang seperti saat ini, seperti sains-keteknikan dan sosial-humaniora. “Bisa saja nanti penekanan tesnya lebih untuk melihat potensi calon mahasiswa, apakah dia akan berhasil di program studi yang dipilihnya. Untuk pola di Indonesia mesti dicari lagi format yang pas,” kata Nasir.

Pihak Kemristek dan Dikti akan meminta masukan lewat Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).

Nasir mengatakan, pemerintah selama ini hanya memfasilitasi penerimaan di PTN secara nasional, terutama terkait pendanaan.

Mengenai proses penerimaan dan penentuan kelulusan diserahkan kepada panitia yang dibentuk secara nasional lewat seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) atau jalur prestasi serta jalur tes tertulis SBMPTN.

Ketua MRPTNI Herry Suhardiyanto mengatakan, PTN menyambut baik jika ada rencana pemerintah untuk mereformasi sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN. “Jika seleksi bisa beberapa kali, artinya membuka peluang bagi calon mahasiswa untuk mencoba beberapa kali. Asal kesetaraan soal di semua ujian tetap dijaga. Hal ini bisa terwujud jika seleksi berbasis komputer atau CBT sudah bisa diterapkan penuh,” kata Herry.

Menurut Herry yang juga Rektor Institut Pertanian Bogor, adanya seleksi bersama oleh PTN, baik lewat jalur prestasi maupun tertulis, sebenarnya untuk efisiensi. Calon mahasiswa mudah untuk mengakses PTN di mana pun karena penyelenggaraannya secara bersamaan.

Sementara itu, Ketua Umum Panitia SBMPTN 2016 Rochmat Wahab mengatakan, dengan tidak dijadikannya UN sebagai penentu kelulusan, perubahan seleksi mahasiswa baru bisa disesuaikan. Jika seleksi dilaksanakan sebelum UN serta mengutamakan tes potensi dan kemampuan bahasa Inggris, misalnya, tidak akan memengaruhi fokus perhatian siswa SMA sederajat dalam menghadapi UN.

Terkait hasil SBMPTN 2016, Rochmat menjelaskan, dari 721.326 pendaftar, yang diterima sebanyak 126.804 orang di 78 PTN. Pada tahun ini, pelaksanaan CBT baru diikuti 2.520 peserta di 30 PTN.

Sisa kuota
Di jalur SBMPTN tersisa 2.913 kursi dari 136 program studi. “Kekosongan ini bisa jadi karena kurang peminat. Bisa juga karena nilai pendaftar tidak memenuhi syarat yang ditetapkan PTN,” ujar Rochmat yang juga Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Masih ada satu jalur masuk lewat seleksi mandiri yang menjadi kewenangan penuh tiap-tiap PTN seusai SBMPTN yang diumumkan Selasa kemarin. Kursi kosong ini bisa diakses calon mahasiswa lewat ujian mandiri yang pengaturannya ditetapkan setiap PTN.

Sementara itu, pendaftar beasiswa Bidikmisi yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru dari keluarga tidak mampu terus meningkat. Di jalur SBMPTN, pendaftar Bidikmisi mencapai 1264.398 orang, sedangkan tahun lalu 90.686 orang. Mahasiswa Bidikmisi yang diterima 25.506 orang atau sekitar 20,5 persen.

Nasir mengatakan, dalam APBN Perubahan, Komisi X DPR menyetujui penambahan kuota Bidikmisi sebanyak 15.000 orang. Pada tahun ini, kuota Bidikmisi menjadi 75.000 mahasiswa.

“Kami minta supaya pendaftar Bidikmisi diverifikasi betul. Penerima harus benar-benar memenuhi kriteria supaya tidak salah sasaran. Sebab, dari pengalaman, ada saja yang sebenarnya mampu, tetapi mengajukan Bidikmisi,” kata Nasir.

Rochmat mengatakan, penerima Bidikmisi akan diverifikasi lagi oleh setiap PTN. Jika diketahui penerima masih mampu, mereka diminta untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) sesuai dengan kemampuan ekonomi orangtua.

“Kami menuntut kejujuran dari pendaftar Bidikmisi mengenai kemampuan ekonomi keluarga. Jika ada yang sebenarnya mampu membayar UKT, tetapi mengaku-aku miskin, bisa saja kami batalkan kelulusannya di kampus. Setelah daftar ulang, kami akan verifikasi lagi,” ujar Rochmat. (ELN)
———
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juni 2016, di halaman 11 dengan judul “Tata Ulang Jalur Masuk PTN”.