Industri diminta mempersiapkan infrastruktur sembari pemerintah menyiapkan pita frekuensi yang akan digunakan untuk jaringan 5G. Ini diharapkan dapat menghindari kesalahan saat awal penyelenggaraan 3G dan 4G.
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI—Riyal, seorang teknisi peralatan telekomunikasi nirkabel, mengecek antena gelombang mikro menara base transceiver station (BTS) milik penyedia layanan telepon seluler XL Axiata di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (29/2/2020). Pengecekan rutin BTS itu untuk memastikan layanan 5G XL Axiata telah berfungsi pasca-fiberisasi, yaitu pemasangan kabel optik, di 40 persen dari sekitar 105.000 BTS yang dimiliki perusahaan tersebut.
Industri telekomunikasi Indonesia diminta mempersiapkan infrastruktur sembari pemerintah menyiapkan pita frekuensi yang akan digunakan untuk jaringan 5G. Dengan mempersiapkan lebih dini, industri telekomunikasi diharapkan dapat menghindari kesalahan saat awal penyelenggaraan 3G dan 4G.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesalahan yang dimaksud adalah kurangnya kesiapan infrastruktur penunjang saat kedua jaringan tersebut digelar. Tanpa kesiapan jaringan tulang belakang (backbone) hingga jaringan akses yang memadai, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail mengatakan, keunggulan jaringan teknologi baru tidak akan terasa dampaknya.
”Jangan sampai simbol yang dilihat masyarakat adalah 5G, tetapi tidak merasakan kecepatan sebenarnya. Ini kesalahan yang bisa kita ulang kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik,” kata Ismail dalam diskusi bertajuk ”Unlocking 5G Potential” yang digelar secara virtual pada Kamis (24/9/2020).
Selain itu, Ismail juga berharap ekosistem industri yang akan memanfaatkan jaringan 5G sudah mulai terbangun sebelum teknologi baru tersebut digelar luas di Indonesia.
Menurut dia, pemain industri teknologi yang sudah matang maupun perusahaan rintisan (start up) perlu mengembangkan berbagai macam layanan dan produk yang dapat memaksimalkan fitur 5G. ”Jadi, ketika jaringan ini siap, kita sendiri yang menjadi tuan rumah di industri 5G Indonesia,” ujarnya.
Meski seakan perkembangannya tertinggal dari negara lain, Ismail menegaskan, pemerintah memiliki keinginan serius untuk menghadirkan jaringan 5G secepatnya ke Indonesia. Namun, memang ada sejumlah persoalan mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
”Incumbency”
Salah satu persoalan ini adalah keterbatasan spektrum pita jaringan 5G. Jaringan 5G beroperasi di tiga jenis frekuensi sekaligus: coverage layer atau frekuensi rendah (700 MHz), capacity layer atau frekuensi menengah (2,3; 2,6; 3,3; dan 3,5 GHz), dan super data layer atau frekuensi tinggi (26 dan 28 GHz).
KOMINFO—Persoalan incumbency pada spektrum frekuensi yang diperlukan oleh jaringan 5G untuk beroperasi di Indonesia.
Ketua Gugus Tugas 5G Ditjen SDPPI Kemenkominfo Denny Setiawan mengatakan Indonesia memiliki persoalan unik, yakni ketiga layer ini sudah ada pemakainya (incumbency). Contoh, pita 700 MHz saat ini masih digunakan oleh jaringan televisi analog. Pita 2,6 GHz saat ini digunakan oleh satelit BSS yang lisensinya berjalan hingga 2024. Sementara pada 3,5 GHz, ada sekitar 56 transponder dan 7 satelit yang beroperasi pada frekuensi ini.
”Jadi, kesulitan di Indonesia adalah incumbency. Bagaimana caranya kita bisa membebaskan setiap frekuensi ini. Kita berusaha memecahkan masalah ini dengan mempelajari best practice negara lain,” kata Denny.
Denny menambahkan, saat ini pihaknya sedang mempelajari mekanisme pembebasan yang dilakukan Komisi Komunikasi Federal AS (FCC), yakni sistem lelang yang juga akan memberikan solusi bagi pengguna awal frekuensi tersebut. Oktober mendatang, pihaknya juga akan berdiskusi dengan FCC terkait kebijakan 5G di AS.
Denny mengatakan, pihaknya telah memasukkan isu spektrum jaringan 5G ke dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah menyampaikan pendapat yang senada. Menurut dia, dari sisi operator, pemanfaatan 5G memang sudah mulai banyak, tetapi belum matang. Dengan risiko ini, operator dan pemerintah perlu mencari jalan keluar bagaimana menyediakan jaringan 5G tanpa terlalu membebani industri telekomunikasi Indonesia.
Selain itu, terkait teknologi 5G yang membutuhkan investasi awal yang besar ditambah persoalan spektrum yang terbatas, menurut Ririek, formulasi regulasi spektrum sharing perlu dipertimbangkan.
”Apakah nanti ada sharing atau bagaimana? Ini isu-isu yang sama-sama perlu kita formulasikan bersama. Perlu regulasi seperti apa, misalnya,” kata Ririek.
Terkait efisiensi biaya penyelenggaraan jaringan 5G, Group Chief Corporate Officer Axiata Group Asri Hassan Sabri mengatakan, melihat best practices di sejumlah negara lain, sejumlah skema dapat ditiru, misalnya pemotongan ongkos penggunaan spektrum (spectrum fee deduction) seperti yang dilakukan di China, Arab Saudi, dan Korea Selatan.
AXIATA—Progres perkembangan adopsi teknologi jaringan 5G di sejumlah negara ASEAN.
Menurut Asri, posisi Indonesia saat ini agak tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara di ASEAN, seperti Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Thailand, contohnya, pada Februari 2020 telah mengadakan lelang dan kini menjadi negara pertama yang meluncurkan layanan 5G sebagai layanan tambahan (premium).
Jaringan 5G memiliki sejumlah keunggulan konektivitas dibandingkan dengan 4G atau yang juga dikenal dengan jaringan LTE. Secara teoretis, kecepatan pengunduhan atau download 4G dapat mencapai 100 megabit per detik (mbps). Di sisi lain, kecepatan tertinggi 5G dapat diraih di pita frekuensi tertinggi (super data layer) atau mmWave mencapai lebih dari 1 gigabit per detik (gbps).
Semakin cepat semakin baik
Semakin cepat jaringan 5G bisa dinikmati dan dimanfaatkan di Indonesia, dinilai akan semakin besar manfaatnya mendorong kemajuan industri Indonesia.
Dalam studi yang dilakukan PT LAPI Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama perusahaan semikonduktor Qualcomm, diungkap bahwa jika jaringan 5G dapat digelar sepenuhnya dalam periode 2021-2023, ada potensi peningkatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 2.802 triliun pada 2030 atau sekitar 9,3 persen PDB saat itu.
ITB—Potensi jaringan 5G terhadap ekonomi Indonesia menurut penelitian PT LAPI Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dipublikasikan pada Kamis (24/9/2020).
Konsultan PT LAPI ITB, Ivan Samuels, mengatakan, dampak 5G pada ekonomi digital ini pun akan menghasilkan 4,4 juta lapangan kerja baru dan peningkatan PDB per kapita sebesar Rp 9,4 juta. Jaringan 5G juga akan memberikan efek pertumbuhan 3,1 persen tambahan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
”Jadi, kami rekomendasikan untuk memasukkan 5G sebagai Agenda Prioritas Nasional dan membuat peta jalan Rencana Pitalebar Nasional 2021-2025,” kata Ivan.
Vice Presiden Qualcomm Asia Pacific ST Liew menambahkan, peningkatan menuju 5G merupakan peningkatan yang potensinya jauh lebih besar dibandingkan dengan saat 3G ke 4G. Tidak hanya persoalan kecepatan akses yang lebih cepat, tetapi karakteristik latensi 5G yang rendah memperluas peluang pemanfaatan yang jauh lebih luas.
Menurut Liew, 5G tidak hanya digunakan oleh ponsel pintar, tetapi juga sensor internet of things (IoT) di kawasan industri hingga telemedicine, dan pembelajaran melalui XR (extended reality) yang mencakup teknologi virtual reality (VR) maupun augmented reality (AR).
”Jaringan 5G akan memberikan ide-ide ekonomi baru yang mungkin belum bisa kita bayangkan sekarang. 5G is big,” kata Liew.
Oleh SATRIO PANGARSO WISANGGENI
Editor: KHAERUDIN KHAERUDIN
Sumber: Kompas, 24 September 2020
