Home / Berita / Sosialisasi Aturan IMEI Perlu Digencarkan ke Masyarakat

Sosialisasi Aturan IMEI Perlu Digencarkan ke Masyarakat

Tiga kementerian mulai gencar menyosialisasikan peraturan terkait pengendalian peredaran gawai ilegal melalui identifikasi nomor identitas peralatan seluler internasional (international mobile equipment identity/IMEI).

Sosialisasi diharapkan tidak hanya menyasar produsen dan importir gawai, tetapi juga lebih banyak kepada masyarakat yang masih menggemari gawai ilegal.

IMG_20191127_090748KOMPAS/ERIKA KURNIA–Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan mengadakan sosialisasi di pusat perbelanjaan perangkat telekomunikasi ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengadakan sosialisasi di pusat perbelanjaan perangkat telekomunikasi ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Kegiatan tersebut dihadiri peserta yang, antara lain, distributor dan peritel gawai.

Mereka menyosialisasikan peraturan dan peran setiap kementerian dalam menekan peredaran gawai berbasis kartu SIM ilegal, yang dijual oleh distributor tidak resmi dari pasar gelap.

Kontrol perdagangan gawai tersebut dilakukan lewat pendataan IMEI, yakni nomor identitas internasional sebanyak 14-16 digit untuk setiap slot kartu GSM yang dikeluarkan oleh produsen gawai.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen PTKN Kemendag Ojak Simon Manurung mengatakan, importir dan pelaku usaha berkewajiban meregistrasi dan memvalidasi nomor IMEI yang biasa tercantum dalam kotak kemasan gawai. Jika tidak dipatuhi, pemerintah akan menarik produk, termasuk izin usaha perusahaan.

Sementara pada konsumen, nomor pengguna yang memakai gawai, dalam hal ini ponsel pintar dan tablet, ilegal ini tidak akan bisa mengakses data. Aturan tersebut akan berlaku mulai 18 April 2020, tetapi tidak bagi gawai ilegal yang sudah diaktifkan sebelum tanggal tersebut.

”Pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin pendaftaran IMEI kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ada yang tidak tahu, lalu nanti ada handphone yang tidak bisa digunakan,” tutur Simon dalam acara tersebut.

Selain memiliki IMEI, Ojak menjelaskan, gawai yang legal dapat diketahui dari adanya kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia yang dikeluarkan produsen/importir perangkat dan telah memiliki tanda pendaftaran produk (TPP) dari Kemenperin.

Produk itu juga harus memiliki sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo.

Salah satu pedagang ponsel di Roxy Mas, Yongki Kedoh (32), menilai sosialisasi seperti itu perlu lebih gencar disampaikan kepada masyarakat. Pasalnya, masyarakat masih lebih tertarik dengan gawai dari pasar gelap karena harga yang 20-30 persen lebih murah daripada harga gawai resmi.

”Saat ini masyarakat lebih mau membeli barang dari pasar gelap karena mereka tidak didukung pengetahuan mengenai regulasi ini. Ketika kami menjelaskan kepada mereka, kami kehilangan pelanggan. Tetapi, kalau tidak menjelaskan akan dapat feedback negatif. Jadi, kalau mau diadakan sosialisasi harus secara menyeluruh dan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Pengawasan
Pedagang ponsel juga berharap pemerintah tetap melakukan pengawasan. Sebab, peredaran gawai ilegal yang juga merugikan pedagang dinilai buah pengawasan yang lemah.

”Saya tahu pemerintah rugi Rp 2,8 triliun karena gawai ilegal. Namun, penerapan aturan yang akan mulai dalam waktu beberapa bulan lagi ini membuat kami sebagai pedagang tertekan,” katanya.

KOMPAS/PRIYOMBODO–Petugas memindai kode identitas perangkat telekomunikasi atau IMEI pada telepon seluler yang dijual di pusat perbelanjaan ITC Roxy, Jakarta Barat, Selasa (26/11/2019).

Mengutip penelitian Organisasi Telekomunikasi Internasional (ITU) dan Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO) 2015, peredaran ponsel ilegal telah menyebabkan produsen dan distributor resmi kehilangan 20,5 persen pendapatan.

Potensi kerugian negara dari pajak diperkirakan Rp 2,81 triliun per tahun akibat 9-10 juta ponsel ilegal yang diperdagangkan di Indonesia, baik secara daring maupun luring.

Ojak pun mengatakan, Kemendag akan terus melakukan pengawasan peredaran gawai ilegal dalam dua jenis kanal perdagangan tersebut. Ia berharap semua pihak dalam rantai pasok ponsel mengetahui dan berkomitmen pada perdagangan yang sesuai aturan.

”Apa pun itu, kita harus ikuti ketentuan karena peraturan sudah kita buat. Ke depan harus perdagangkan dan pakai yang legal,” ucapnya.

Oleh ERIKA KURNIA

Editor PASCAL S BIN SAJU

Sumber: Kompas, 26 November 2019

Share
x

Check Also

NASA Luncurkan Wahana Pencari Tanda Kehidupan di Mars

Mars kini menjadi tujuan eksplorasi sejumlah negara dalam beberapa waktu terakhir. Setelah UEA dan China, ...

%d blogger menyukai ini: