Frekuensi bencana banjir dan longsor terus meningkat seiring dengan degradasi lingkungan dan meningkatnya intensitas hujan ekstrem. Selain perbaikan kualitas lingkungan, dibutuhkan pula perbaikan sistem peringatan dini banjir dan longsor. Untuk itu dibutuhkan peta risiko bencana banjir dan longsor yang akurat dan detail sehingga bisa menjadi rujukan mitigasi.
”Kejadian banjir, longsor, dan banjir bandang di Indonesia menjadi lebih sering terjadi seiring dengan tekanan penduduk dan intensitas pembangunan yang menyebabkan degradasi lingkungan. Sedimen di aliran sungai juga meningkat dari tahun ke tahun,” kata ahli gerakan tanah dan hidrologi Fakultas Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Faisal Fathani, di Jakarta, Selasa (19/3/2019).
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN–Kondisi perumahan di belakang Lapangan Terbang Adventist, Doyo, Sentani, Papua, Senin (18/3/2019), setelah diterjang banjir bandang. Tercatat 82 korban tewas, 75 luka ringan, dan 84 luka berat, serta 43 warga lainnya belum ditemukan. Banjir juga merusak ratusan rumah warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, menurut Faisal, bangunan pengendali banjir di Indonesia umumnya didesain dengan perhitungan debit banjir rencana dalam periode ulang pendek sehingga tidak memperhitungkan risiko banjir dengan perulangan yang panjang. Hal ini karena dana mitigasi yang dimiliki pemerintah terbatas.
Bangunan pengendali banjir di Indonesia umumnya didesain dengan perhitungan debit banjir rencana dalam periode ulang pendek sehingga tidak memperhitungkan risiko banjir dengan perulangan yang panjang.
Bangunan pengendali banjir memang dibangun, tetapi dengan dimensi dan wet perimeter (penampang basah) untuk banjir dengan periode ulang sepuluh tahunan. ”Di negara Eropa, umumnya bangunan pengendali banjir dirancang dengan memperhitungkan periode ulang 50 hingga 100 tahun. Saya baru pulang survei bangunan pengendali banjir di Shimane Prefecture, Jepang, yang didesain dengan memperhitungkan periode ulang banjir 200 tahunan,” ujarnya.
Selain rekayasa fisik, menurut Faisal, Indonesia juga membutuhkan peta peringatan dini bencana banjir dan longsor yang lebih baik. ”Berkisar 2014-2015, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) membuat peta untuk 12 jenis bencana, termasuk longsor dan banjir, tetapi dengan skala tidak detail. Beberapa kali peta ini dikritik karena tidak operasional,” kata Faisal.
Di sisi lain, menurut Faisal, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga telah memiliki peta rawan longsor. ”Kita panen peta-peta rawan bencana yang disusun oleh berbagai lembaga, tetapi belum operasional. Ke depan, peta-peta ini harus kita satukan dengan membangun konsensus yang difasilitasi para ahli,” katanya.
Peta dasar
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, peta dasar tentang risiko bencana di Indonesia yang saat ini menjadi acuan adalah Inarisk atau Geospatial BNPB. ”Sementara untuk peta dinamis yang menyesuaikan musim atau prakiraan hujan, kita mengacu dari PVMBG. Mereka membuat peta prakiraan potensi longsor tiap provinsi. Namun, untuk banjir, petanya belum ada yang bagus,” ujarnya.
Menurut Sutopo, peringatan dini banjir dan longsor yang dikeluarkan pemerintah, melalui PVMBG ataupun BMKG, skala wilayahnya masih terlalu besar. Misalnya, potensi hujan deras akan terjadi dalam skala provinsi sehingga masyarakat juga tidak paham daerah mana yang sebenarnya akan terjadi hujan ekstrem. Demikian halnya risiko longsor, skalanya juga belum operasional.
”Padahal, kenyataan hujan deras hanya terjadi di lingkup kecamatan atau kabupaten sehingga daerah rawan banjir atau longsor pun harus lebih kecil areanya,” katanya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebenarnya telah mengeluarkan potensi banjir di Indonesia tiap sepuluh harian. Peta ini dikombinasikan antara potensi curah hujan dasarian dan kerentanan banjir di tiap daerah. Namun, dalam kasus banjir di Sentani, Jayapura, pada Minggu (17/3), ternyata belum terprediksi dalam Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir Wilayah Papua Dasarian II Maret 2019 BMKG.
Sumber: BMKG, 2019
Dalam peta yang dikeluarkan tiap sepuluh harian dengan menggunakan prakiraan curah hujan, ditambah tingkat kerawanan wilayah terhadap bencana banjir ini, sama sekali tidak terdapat potensi banjir untuk Kecamatan Sentani. Hanya sebagian wilayah di sekitar Kabupaten Jayapura, termasuk di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom, yang diprakirakan memiliki potensi banjir kategori rendah.
Padahal, analisis dari Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan-BMKG menyimpulkan, banjir bandang dan longsor di Kecamatan Sentani dipicu oleh curah hujan ekstrem yang terjadi sejak sore hingga dini hari. Curah hujan ini disebabkan oleh adanya pumpunan angin di wilayah Papua bagian utara yang didukung tingginya kandungan uap air di wilayah Papua bagian utara.
Secara klimatologis, kejadian curah hujan tinggi pada bulan Maret di wilayah Sentani sesuai dengan pola normal iklim. Meskipun demikian, curah hujan pada 16 Maret 2019 masuk dalam kategori ekstrem.
Berdasarkan data BMKG, saat kejadian, dua lokasi pengukuran curah hujan di Kabupaten dan Kota Jayapura menunjukkan hujan ekstrem atau di atas 200 milimeter per hari, yaitu Stasiun Geofisika Angkasa (233,1 mm per hari) dan di DOK II (207 mm per hari). Adapun curah hujan di Pelabuhan Jayapura setinggi 180 mm per hari dan Sentani 114 mm per hari.
”Curah hujan tinggi di Papua tidak tertangkap dalam prediksi model iklim (dasarian), tetapi dapat tertangkap diprediksi model cuaca harian tiap tiga jam-an. Hal ini juga dapat dimonitor secara langsung melalui radar cuaca Surabaya dan Satelit Himawari Operasional BMKG,” tutur Kepala Subbidang Produksi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto.
Terkait kerentanan banjir ke depan, menurut analisis BMKG, pada dasarian ketiga Maret 2019 curah hujan diprakirakan berada pada kategori menengah dengan potensi banjir dengan kategori rendah hingga menengah di sekitar Kabupaten Jayapura. Disebutkan, potensi kejadian curah hujan tinggi dan banjir harus diwaspadai hingga akhir Maret 2019.
Oleh AHMAD ARIF
Sunbet: Kompad, 19 Maret 2019
