Home / Berita / Sentra Pangan di Persimpangan Jalan

Sentra Pangan di Persimpangan Jalan

Di tengah ambisi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan, sentra padi di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dibelenggu beragam masalah. Mulai dari alih fungsi lahan, perubahan iklim, serangan hama penyakit, irigasi, hingga sawah tergerus abrasi.

Berkurangnya lahan sawah akibat alih fungsi lahan terekam dalam data Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Pada 2013, areal persawahan di Cirebon masih seluas 53.560 hektar. Namun, pada 2017, lahan sawah tercatat seluas 52.725 hektar. Artinya, dalam lima tahun terakhir, rata-rata seluas 167 hektar lahan sawah di Cirebon hilang setiap tahun.

Sawah itu berganti perumahan hingga pabrik. Bahkan, beberapa wilayah, seperti Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Tengah Tani, kini nyaris tidak punya sawah. Padahal, daerah tersebut memiliki pasokan air cukup karena punya jaringan irigasi.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI–Petani di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melindungi tanaman padi dari hama tikus dengan memasang plastik, Jumat (21/7/2017). Hama wereng coklat juga menyerang areal persawahan di Indramayu yang merupakan sentra beras nasional.

Sawah itu berganti perumahan hingga pabrik. Bahkan, beberapa wilayah, seperti Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Tengah Tani, kini nyaris tidak punya sawah.

Daerah yang berada di dekat jalur pantura tersebut semakin dipadati perumahan mewah bertingkat dua. Kemacetan tidak jarang terjadi hingga jalan desa.

Kehadiran Bandar Udara Jawa Barat di Majalengka tak lama bakal membuat keadaan makin runyam. Alih fungsi atas nama kepentingan ekonomi bakal mengekor di belakang.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI–Alat berat difungsikan dalam pengerjaan terminal Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu (25/1/2017). Pemerintah pusat maupun provinsi menargetkan bandara ini beroperasi 2018.Kompas/Abdullah Fikri Ashri (IKI)25-01-2017

Padahal satu dekade lalu, daerah itu dipadati sawah. Bahkan, Tengah Tani yang dahulu hanya blok di Desa Dawuan merupakan tempat berkumpulnya petani sepulang dari sawah sebelum pulang ke rumah.

Saat ini, sawah di Tengah Tani hanya 478 hektar, kecamatan ketiga terbawah terkait luas lahan sawah di Cirebon. Luas lahan paling sempit terdapat di Kedawung dan Weru dengan luas masing-masing 117 hektar dan 249 hektar.

“Perubahan cepat sekali. Pasca Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) beroperasi 2015, banyak alih fungsi lahan. Di sini sudah ada 12 (kawasan) perumahan,” ujar Camat Tengah Tani Imam Ustadi, Kamis (22/2), di Cirebon.

Pasca Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) beroperasi 2015, banyak alih fungsi lahan. Di sini sudah ada 12 (kawasan) perumahan.

Lahan abadi
Kepala subbagian Program di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Aang Ruskandi mengakui, lahan persawahan semakin menyusut. Untuk itu, pihaknya tengah merancang peraturan daerah terkait lahan abadi yang hanya diperuntukkan sebagai lahan pertanian.

Perda yang telah dicanangkan sejak 2013 itu, lanjut Aang, menunggu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Cirebon yang saat ini masih tahap konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar.

“Lahan abadi yang ditetapkan sekitar 40.000 hektar. Kami baru cek ke 10 kecamatan dan masih akan bertambah. Dengan lahan abadi, pasokan beras 30 tahun ke depan masih aman,” ujarnya.

Cirebon selama ini menjadi penyangga bahan pangan untuk Jabar. Lebih dari 100.000 ton beras setiap tahun dikirim ke wilayah Jabar bahkan Jakarta.

“Namun, akibat serangan hama wereng dan penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa tahun lalu, surplus beras Cirebon hanya 60.000 ton,” ujar Aang.

Akibat serangan hama wereng dan penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa tahun lalu, surplus beras Cirebon hanya 60.000 ton.

Akan tetapi, Aang mengakui, selama ini, petani menjual sawahnya karena membutuhkan uang. Untuk itu, pihaknya berencana memberikan insentif kepada petani yang sawahnya termasuk lahan abadi. Harapannya, sawah tersebut tidak beralihfungsi.

Banyak masalah
Pada saat yang sama, regenerasi petani di sentra padi Cirebon juga mandek. Jumlah petani pada 2017 tercatat sebanyak 70.320 orang, dengan taruna tani atau petani muda hanya 652 orang. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan jumlah petani pada 2007, yakni 158.358 orang.

Problem sentra padi lainnya ialah persoalan irigasi. Dari lahan baku sawah 52.725 hektar, baru 20.620 hektar lahan persawahan di Cirebon yang teraliri irigasi dari Saluran Induk Sindupraja yang bersumber dari Bendung Rentang di Majalengka, Jabar.

Masih banyak irigasi teknis yang hanya berdinding tanah, seperti di Suranenggala dan Kapetakan. Belum lagi soal sampah yang menyumbat saluran irigasi. Petani kerap menyindir masalah irigasi ini dengan ungkapan “kalau hujan, sawah kebanjiran. Giliran kemarau, sawah kekeringan”.

Di Kecamatan Gunung Jati, misalnya, banjir pada pertengahan Februari lalu merendam lebih dari 100 hektar sawah. Daerah tersebut merupakan saluran pembuangan dari sungai yang berada di Jamblang, Plered, dan Weru.

“Tetapi, kalau kemarau, sawah kami kekeringan. Karena air enggak sampai sini,” ujar Suta (40), warga setempat yang menyewa sawah 3 hektar.

Banjir pada pertengahan Februari lalu merendam lebih dari 100 hektar sawah di Kecamatan Gunung Jati, tetapi saat kemarau sawah kekeringan.

Suta terancam gagal tanam karena sawahnya terendam lebih dari tiga hari. Biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 3 juta. Ini belum termasuk kebutuhan pestisida karena hama keong bermunculan pasca banjir.

“Padahal, utang masih menumpuk di kios. Untuk sewa lahan per hektar selama setahun saja butuh uang Rp 7 juta,” ucapnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI–Petani mengecek tanaman padi yang terserang hama wereng coklat dan keong di Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (23/7/2017). Selain merugikan petani, serangan hama tersebut juga mengancam produksi petani. Apalagi, tidak semua petani memiliki asuransi usaha tani.

Pada musim tanam rendeng atau pertama tahun lalu, ia mengaku tidak mendapatkan hasil panen sama sekali karena sawahnya terserang penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa atau yang disebut klowor (pendek) oleh warga setempat.

Pada tanam gadu atau kedua, ia hanya meraup 1,5 ton gabah kering panen (GKP) dalam 1,5 ton per hektar. Padahal, biasanya, ia mendapatkan 5 ton GKP per hektar.

Suta tidak menampik, bertani saat ini penuh risiko dan merugikan. “Petani itu tidak mungkin kapok menanam. Karena tidak ada kerja lain. Tapi, kami mohon, saluran irigasinya diperbaiki,” ujarnya.

Petani itu tidak mungkin kapok menanam. Karena tidak ada kerja lain. Tapi, kami mohon, saluran irigasinya diperbaiki.

Ketika pasokan air kurang, menurut Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia Kabupaten Cirebon Tasrip Abubakar, sekitar 12.000 hektar sawah di lima kecamatan terancam gagal panen. Dengan asumsi satu hektar dapat menghasilkan 6,5 hektar GKG, maka Cirebon terancam kehilangan 78.000 GKG.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI–Daedi (33), petani penggarap di Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berusaha menyedot air dari irigasi menggunakan mesin pompa, Selasa (29/8/2017). Musim kemarau memicu kekeringan di sejumlah daerah pertanian di Cirebon. Petani pun terancam gagal panen.–Kompas/Abdullah Fikri Ashri (IKI)–29-08-2017

“Itu sebabnya, ada petani yang terpaksa menggunakan jasa ‘preman air’ agar sawahnya teraliri. Biayanya sekitar Rp 200.000 untuk satu pompa selama sehari,” ujar Tasrip. Saat kemarau, deretan pompa air tampak di saluran irigasi agar sawah petani teraliri.

Tanam sekali setahun
Kondisi serupa juga ditemukan di sentra padi Indramayu. Di Krangkeng dan Juntinyuat, misalnya, merupakan daerah kekeringan. Di Krangkeng, tanam padi bahkan hanya sekali dalam setahun.

“Antar teman bisa bertengkar gara-gara air,” ujar Tardika (52), petani di Juntinyuat.

KOMPAS/RINI KUSTIASIH–Padi Terancam Puso Caswita (43), petani di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, merontokkan padinya yang kurang sehat saat dipanen pada musim gadu kali ini. Ia biasanya memperoleh lebih dari 6 kuintal dari sawahnya seluas 100 bata (0,14 hektar). Kini, ia kemungkinan hanya memperoleh kurang dari 5 kuintal. Minimnya air dalam dua bulan terakhir mengakibatkan pertumbuhan padinya kurang optimal dan sebagian puso, Selasa (31/7/2012).

Pada musim kemarau panjang tahun 2015, Indramayu mengalami puso hingga 21.000 hektar. Dalam berbagai kesempatan, Bupati Indramayu Anna Sophanah mengatakan, lebih dari 50 persen saluran irigasi di Indramayu rusak.

Pada musim kemarau panjang tahun 2015, Indramayu mengalami puso hingga 21.000 hektar.

Namun, menurut dia, irigasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebanyak 94.944 hektar lahan persawahan di Indramayu telah memiliki saluran irigasi sedangkan lebih dari 20.953 hektar masih sawah tadah hujan.

Padahal, Indramayu termasuk salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki areal sawah terluas, yakni 116.245 hektar, jauh lebih besar dibandingkan lahan bukan pertanian 36.467 hektar. Luas sawah tersebut tidak berbeda jauh dengan luas sawah pada 2013, yakni 116.805 hektar.

Indramayu mampu memproduksi gabah 1,7 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan masyarakat di pesisir utara tersebut yang jumlahnya 1,8 juta jiwa hanya 250.000 ton GKG per tahun. Selebihnya, ke Jakarta dan daerah Jawa lainnya.

Abrasi
Selain irigasi, persoalan pertanian di sentra padi Indramayu ialah abrasi. Lahan sawah di pesisir pantai seperti Desa Juntinyuat, Glayem, dan Dadap terus terkikis abrasi pantai.

Potret pesisir Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang terkikis abrasi, Rabu (5/4/2017). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah Dadap termasuk dalam 745 kilometer panjang pantai utara yang tergerus abrasi.–Kompas/Abdullah Fikri Ashri (IKI)05-04-2017

Di Juntinyuat, sawah sepanjang 1 kilometer tak luput dihantam abrasi. Bekas hantaman ombak laut juga terlihat dari lahan persawahan yang berbentuk seperti gerigi.

Air laut bahkan sampai menghabisi lebih dari 10 meter lahan dari bibir pantai yang sebelumnya digunakan warga bertani. Hanya berjarak sekitar 20 meter dari sawah, tertambat dua perahu.

“Sudah banyak wartawan dan orang dinas pertanian yang datang ke sini. Foto dan nanya-nanya. Tetapi, ya begini saja. Tidak ada perubahan, malah lebih buruk,” ujar Toha (55), petani setempat yang lahannya terdampak abrasi.

Sudah banyak wartawan dan orang dinas pertanian yang datang ke sini. Foto dan nanya-nanya. Tetapi, ya begini saja. Tidak ada perubahan, malah lebih buruk.

Dia mengisahkan, pada 1995 dirinya memiliki sawah 200 bata atau 2.400 meter persegi. Namun, akibat abrasi pantai dari tahun ke tahun, kini ia hanya punya sawah 10 bata atau 120 meter persegi. Jika beruntung, ia mendapatkan 3 karung atau 1,5 kuintal GKG dari lahannya yang tidak seberapa itu.

Ia tidak tahu pasti berapa jumlah pasti sawah yang habis dilahap abrasi. Tetapi, seingatnya, ketika kecil dulu ia harus berjalan setengah hari untuk sampai ke kantor desa dari bibir pantai. “Sekarang dua jam saja cukup,” ucapnya.

Kehilangan sawah akibat abrasi berarti tidak ada uang penggantian lahan. Mencegahnya pun sulit. Mangrove tidak tampak di antara sawah dan pantai. Sementara biaya pembangunan batu pemecah ombak tidak mungkin mampu ditanggung oleh petani.

Untuk meneruskan hidup, ia menyewa lahan desa seluas 1.200 meter persegi dengan harapan mendapatkan 1 ton GKG. Kadang ia juga kerja serabutan, termasuk menangkap rebon di pinggir laut. Namun, hasil panen tahun lalu hanya 5 kuintal akibat serangan klowor.

“Padahal, ongkos pestisida sampai Rp 1,5 juta. Jauh dari biasanya yang hanya Rp 500.000,” ujarnya.

Dua anaknya yang memutuskan jadi tenaga kerja Indonesia di Taiwan, bukan petani, juga membantu keuangan keluarga. “Yang penting ada untuk makan, meskipun anak saya masih utang Rp 50 juta karena biaya ke luar negeri dulu,” lanjut Toha.

Dua anaknya memutuskan jadi tenaga kerja Indonesia di Taiwan, bukan petani.

Dinas Pertanian Indramayu mencatat, pada 2016, lahan seluas 4 hektar habis dimakan abrasi. Abrasi kerap terjadi pada Juni – Agustus, ketika ombak begitu kencang.

Persimpangan
Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, menilai, berbagai persoalan di sentra padi tersebut menunjukkan, kebijakan ketahanan pangan pemerintah berada di persimpangan jalan. Ketahanan pangan yang diartikan sebagai jaminan akses pangan kepada masyarakat Indonesia sulit dilakukan jika sentra pangan bermasalah.

Ketahanan pangan yang diartikan sebagai jaminan akses pangan kepada masyarakat Indonesia sulit dilakukan jika sentra pangan bermasalah.

Untuk itu, Andreas mendorong pemerintah untuk melakukan diversifikasi pangan lokal, seperti sagu dan tidak bertumpu pada beras saja. “Peningkatan diversifikasi ini dapat dimulai dengan pendidikan kepada masyarakat, utamanya anak sekolah dasar untuk mengonsumsi pangan lokal. Sehingga mereka akan terbiasa mencicipi pangan lokal selain beras,” ujar Andreas.

Guru Besar Antropologi FISIP Universitas Indonesia yang kerap mendampingi petani, Yunita Triwardani Winarto, menilai, ketahanan pangan tidak akan terwujud selama petani tidak punya ketangguhan. Ketangguhan yang dimaksud ialah tidak bergantung pada pestisida dan pupuk kimia serta mampu mengendalikan hama, bukan membasminya.

Ketahanan pangan tidak akan terwujud selama petani tidak punya ketangguhan. Ketangguhan yang dimaksud ialah tidak bergantung pada pestisida dan pupuk kimia serta mampu mengendalikan hama, bukan membasminya.

“Ada beberapa petani yang punya ketangguhan luar biasa. Bahkan, mampu menghasilkan beni lokal yang unggul. Namun, jumlahnya sangat sedikit. Sementara petani yang bergantung pada pestisida dan pupuk kimia jauh lebih banyak. Ini tantangan bagi petani,” ujar Yunita.

Larangan penggunaan 57 jenis (nama merek dagang) insektisida pada padi berdasarkan Inpres No 3 Tahun 1986 nyaris tidak lagi diketahui oleh petani.–ABDULLAH FIKRI ASHRI

Sumber: Kompas, 26 Februari 2018
————-
Alih Fungsi Lahan Ancam Lumbung Padi Nasional

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO–Kompleks perumahan baru terus bermunculan, seperti terlihat di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (29/10/2017), seiring dengan tingginya permintaan pasar. Fenomena ini mengancam lahan pertanian yang masih produktif beralih fungsi menjadi permukiman dan kompleks industri.

BANDUNG, KOMPAS — Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional kini terancam alih fungsi lahan. Perlu terobosan peningkatan hasil panen dan promosi beragam bahan pangan selain nasi untuk mencegah dampak buruknya.

Data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar tahun 2015-2016 menyebutkan, alih fungsi terjadi begitu masif, dari lahan sawah seluas 929.000 hektar menjadi sekitar 926.000 hektar. Padahal, rata-rata panen per hektar tak beranjak dari 6,1 ton gabah kering giling (GKG).

Alih fungsi lahan di Jawa Barat terjadi begitu masif, dari lahan sawah seluas 929.000 hektar menjadi sekitar 926.000 hektar.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Hendy Jatnika mengatakan, lahan pertanian beralih fungsi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan.

Selain menjadi perumahan, sawah berubah menjadi jalan tol hingga proyek strategis nasional seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka.

Sejauh ini, lanjut Hendy, Jabar masih surplus beras. Berdasarkan data Angka Ramalan (Aram) II Tahun 2017 Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Jabar mencapai 12.517.736 ton GKG. Namun, Hendy berharap alih fungsi ini tidak meluas. Apabila hanya menyisakan lahan di bawah 800.000 hektar, dia khawatir target tahunan panen 12 juta ton GKG tidak tercapai.

”Sejauh ini, Jabar masih memiliki kelimpahan sumber air, infrastruktur irigasi teknis yang memadai, juga kondisi tanah yang subur,” ujarnya akhir pekan lalu di Bandung.

”Dalam setahun dapat dilakukan rata-rata dua kali tanam. Bahkan, untuk Kabupaten Garut, penanaman padi hingga tiga kali setahun. Lebih baik ketimbang Jateng yang punya luas lahan lebih besar, sekitar 1,1 juta hektar,” lanjutnya.

Lahan pertanian berkelanjutan
Akan tetapi, Hendy menyebutkan, pihaknya tidak ingin sekadar bergantung pada keunggulan itu. Saat ini, bersama pemerintah daerah, pihaknya sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Peraturan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

”Harapannya, sawah di daerah irigasi teknis bisa dijaga. Selain itu, industri yang mengokupasi persawahan harus memberikan sawah baru di lahan pengganti,” katanya.

Kepala Bidang Produksi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Uneef Primadi mengatakan, pemerintah saat ini tetap fokus pada pengembangan padi, jagung, dan kedelai untuk dapat swasembada.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO–Masyitoh (55) menyiapkan bibit padi di lahan sawahnya di Ranca Pacing, Bandung, Jawa Barat, saat musim tanam dimulai, Minggu (16/7/2017). Pendataan luasan lahan panen persawahan penting dilakukan terkait dengan maraknya alih fungsi lahan yang berdampak pada ketersediaan pangan secara swasembada. Beberapa kalangan memandang kondisi ironi di negeri agraris ini karena lahan pertanian semakin menyempit akibat industri dan pengembangan permukiman.

”Namun, tetap didorong tanaman pangan lainnya atau nonberas, seperti kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar,” ujar Uneef.

Luas panen ubi kayu di Jabar tahun 2016 mencapai 72.890 hektar dengan produksi mencapai 1.792.716 ton. Adapun ubi jalar mempunyai luas panen 23.157 hektar dengan produksi mencapai 523.201 ton. Sementara berdasarkan data Aram II Tahun 2017 BPS, luas panen kacang hijau 8.543 hektar dan produksinya mencapai 10.716 ton.

”Kami memberikan bantuan berupa sarana peningkatan produksi, antara lain benih dan pupuk, termasuk juga desa mandiri benih untuk budidaya kedelai. Bantuan itu diberikan untuk lahan kedelai seluas 150.000 hektar, kacang hijau 1.000 hektar, ubi kayu 450 hektar, dan ubi jalar 250 hektar,” tuturnya.

”Pemberian bantuan ini juga dilakukan bersamaan dengan upaya mengubah paradigma, dari hanya makan nasi menjadi mengonsumsi bahan pangan lainnya,” lanjut Uneef.–SAMUEL OKTORA

Sumber: Kompas, 26 Februari 2018
—————-
Cukup Sudah Makan asal Kenyang

Ketergantungan kita akan beras dan gandum yang adalah komoditas impor sebagai sumber makanan pokok sudah amat tinggi, seolah negeri kaya sumber daya alam ini tak punya jenis pangan pokok yang bisa jadi sumber energi. Keragaman pangan pun tak berjalan.

Hal yang muncul ketika bicara soal pangan justru swasembada beras. Jadi, bukan fokus pada swasembada energi, protein, atau mineral yang dipenuhi dari sumber pangan beragam.

Ahli gizi komunitas dari Dr Tan & Remanlay Institute, Tan Shot Yen, mengilustrasikan, dalam pertandingan sepak bola, satu tim menggruduk bola yang sama. Akibatnya, gawang tidak terjaga dan kebobolan. Bola yang diperebutkan itu adalah beras. Semua berlomba berebut beras, sedangkan asupan mikronutrien dan makronutrien, protein, vitamin, dan mineral diabaikan.

KOMPAS/RIZA FATHONI–Pedagang makanan rebusan keliling melayani pembeli di kawasan Jatinegara, Jakarta, Kamis (22/2). Bahan makanan, seperti ubi, kacang, dan jagung rebus yang murah dan sehat semakin jarang ditemui di perkotaan. Makanan-makanan ini dapat menjadi alternatif pengganti makanan dari beras dan tepung.

”Kita selalu mengandaikan teman makan sayur dan lauk kita adalah nasi, hanya nasi. Padahal, nasi jagung dengan ayam suwir juga enak, ubi rebus dengan abon ikan cakalang lezat, atau papeda dengan kuah ikan asam,” kata Tan.

Dalam Pedoman Umum Gizi seimbang disebutkan, kandungan gizi per satu porsi nasi seberat 100 gram (setara dengan tiga perempat gelas) adalah 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat.

Komposisi tersebut bisa dipenuhi juga oleh tiga buah sedang jagung segar (125 gram), satu setengah potong singkong (120 gram), tiga potong sedang sukun (150 gram), ataupun satu buah sedang ubi jalar kuning (135 gram).

Ketika keseragaman pangan pokok yang justru menonjol, kemunculan aneka pangan olahan pabrik menjadi menu pelengkapnya. Setiap keperluan nutrisi dipenuhi oleh produk olahan pabrik yang instan.

Makanan hasil serangkaian pemrosesan di pabrik pun kemudian seolah menempati kasta lebih tinggi dibandingkan pangan lokal. Roti menjadi lebih tinggi kastanya dibandingkan nasi pecel sebagai menu sarapan, misalnya. Introduksi berbagai produk makanan dari gandum pun seolah menjadi hal normal bagi masyarakat.

Bicara soal gizi tidak cukup hanya membahas makanan. Bicara soal gizi harus juga membahas soal etnografi, geografi, dan ekonomi. Aspek etnografi dan geografi berkaitan dengan ketersediaan pangan dan kebiasaan konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.

Setelah cukup tersedia, harganya harus terjangkau. Bagaimana mungkin masyarakat akan membeli satu sisir pisang jika harganya justru lebih mahal daripada biskuit rasa pisang.

Menurut Tan, masyarakat perlu kreatif dalam mengolah dan menyajikan makanan yang beragam. Jangan sampai pemilihan pangan lokal yang sudah benar justru berdampak buruk bagi kesehatan hanya karena dimasak dengan cara yang keliru.

Sesuai kebutuhan
Sejenak mari kita lihat menu makan di meja makan setiap keluarga Indonesia. Semua anggota keluarga, dari anak, ibu, ibu hamil, ayah, hingga kakek atau nenek mengonsumsi makanan yang sama. Porsinya saja yang membedakan.

Padahal, kebutuhan gizi setiap orang berbeda. Kebutuhan anak yang masih dalam masa tumbuh kembang berbeda dengan kebutuhan gizi ibu hamil, orang dewasa yang aktivitas fisiknya berat, orang dewasa dengan aktivitas memeras otak yang banyak, dan orang lansia.

Orang dewasa yang pekerjaan sehari-harinya di kantor menuntut kinerja otak yang super tentu tidak memerlukan karbohidrat terlalu banyak, tetapi justru membutuhkan asupan protein banyak. Beda dengan pekerja kasar, misalnya, yang pekerjaan fisiknya lebih dominan.

Kebanyakan masyarakat Indonesia masih makan asal kenyang, belum menyesuaikan dengan kebutuhan. Itu merupakan level terbawah dari alasan seseorang makan. ”Belum makan dengan kesadaran,” kata Tan.

Saatnya masyarakat naik level dengan menjadikan kesehatan sebagai motivasi makan.

Perubahan paradigma
Pendidikan dan penyuluhan gizi menggunakan slogan 4 Sehat 5 Sempurna sejak 1952 berhasil menanamkan pentingnya gizi sehingga mengubah pola konsumsi masyarakat. Slogan ini diperkenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia Prof Poorwo Soedarmo yang mengacu pada prinsip Basic Four dari Amerika Serikat yang mulai diperkenalkan pada 1940-an.

Prinsip Basic Four ialah menu makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran dan buah-buahan, serta susu untuk menyempurnakan menu tersebut.

Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan persoalan gizi yang ada saat ini, slogan 4 Sehat 5 Sempurna dinilai sudah tidak lagi relevan sehingga perlu diperbarui. Prinsip Nutrition Guide for Balanced Diet hasil kesepakatan konferensi pangan sedunia di Roma pada 1992 diyakini akan mampu mengatasi persoalan beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi.

Di Indonesia, prinsip tersebut dikenal dengan Pedoman Gizi Seimbang. Perbedaan mendasar 4 Sehat 5 Sempurna dengan Pedoman Gizi Seimbang adalah konsumsi makanan sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang seimbang sesuai kebutuhan setiap orang atau kelompok umur.

Selain itu, konsumsi makanan juga harus memperhatikan empat pilar yang menjadi prinsip, yaitu keanekaragaman pangan, pola hidup bersih, aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal.

Dengan gizi seimbang, masyarakat diarahkan untuk mengonsumsi pangan yang beragam. Hal itu mencakup aneka kelompok pangan, dari makanan pokok, lauk-pauk, sayur, buah, hingga air, secara seimbang.

Pola konsumsi masyarakat yang cenderung tinggi kalori menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme. Kondisi itu bisa meningkatkan risiko penyakit tidak menular.

Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Doddy Izwardy memaparkan, dulu ketika slogan 4 Sehat 5 Sempurna dikenalkan, aktivitas fisik masyarakat masih tinggi. Akan tetapi, kini masyarakat cenderung kurang beraktivitas fisik. Perkembangan teknologi di berbagai sektor menghadirkan kemudahan juga kepraktisan.

Kondisi masyarakat saat ini memiliki konsekuensi. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, sebanyak 26,1 persen penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas kurang aktivitas fisik. Karena itu, aktivitas fisik menjadi pilar penting dalam gizi seimbang.

Selain itu, slogan 4 Sehat 5 Sempurna tidak bisa menggambarkan berapa sebenarnya kebutuhan energi, protein seseorang. Karena itu, banyak orang yang makan berlebih sehingga menjadi kegemukan, dan di saat yang sama ada juga yang kurang makan sehingga kurus kekurangan gizi.

Prevalensi obesitas pada semua kelompok umur pun cenderung meningkat. Obesitas atau kegemukan memiliki kaitan erat dengan tingginya kasus penyakit tidak menular.

Dengan memantau dan mempertahankan berat badan, hal itu menjadi instrumen yang tepat untuk mengevaluasi pola konsumsi kita. (ADHITYA RAMADHAN)

Sumber: Kompas, 27 Februari 2018
—————
Kenali Tanda-tanda Gangguan Makan

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG–Pegawai warung makan di kawasan Rawa Belong, Jakarta, melayani pembeli, Senin (18/5/2015). Pola makan yang sehat harus mempertimbangkan keseimbangan asupan karbohidrat, lemak, dan protein.

Gangguan pola makan bisa memicu masalah kesehatan serius. Namun, tanda gangguan makan kurang dikenali masyarakat. Survei YouGov pada 2.108 orang dewasa di Inggris, menandai Pekan Peduli Gangguan Makan, menemukan 79 persen responden tak tahu gejala psikologis, seperti rendah diri atau punya persepsi salah terkait berat badan. Beat, lembaga sosial yang menangani gangguan makan, menyatakan, rendahnya kesadaran deteksi dini gangguan seperti anoreksia dan bulimia mengakibatkan penanganan terlambat dan memicu penyakit berbahaya. Tanda gangguan makan, yakni terobsesi pada makanan, perubahan perilaku, punya keyakinan menyimpang tentang ukuran tubuh, kerap letih, pergi ke toilet sehabis makan, dan berolahraga berlebihan. Kepala Eksekutif Beat, Andrew Radford, Senin (26/2), menyatakan, ”Jika ada tanda gangguan makan pada teman atau keluarga, ajak mereka ke dokter.”(BBC/EVY)

Sumber: Kompas, 27 Februari 2018
——————-
Agrobisnis Basis Teknologi Jadi Unggulan

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO–Pengunjung memetik sendiri saat berbelanja buah stroberi di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/10/2017). Ciwidey salah satu kawasan wisata di Jawa Barat yang banyak dikunjungi.

Bioteknologi harus menjadi prioritas utama penguasaan teknologi di Indonesia. Dengan basis bioteknologi yang kuat, maka pemanfaatan sumber daya hayati di sektor agrobisnis, pangan, dan farmasi dapat dioptimalkan.

Kontribusi agrobisnis bagi perekonomian nasional mencapai 27 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun 2015. Porsi ini diperkirakan meningkat menjadi 30 persen pada tahun depan.

Menurut Bayu Krisnamurthi, pakar ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Senin (26/2), di Jakarta, nilai tambah agrobisnis diperoleh dari, antara lain, aktivitas hilirnya yang mencapai 15 persen dari PDB. Pencapaian nilai tambah ini karena kontribusi teknologi.

Untuk itu, harus ada sinergi riset dalam konsorsium pengembangan dan penerapan teknologi di sektor tersebut. ”Jika sendirisendiri, hasilnya kecil dan kurang memberi dampak,” kata Bayu.

Selama ini Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah cenderung mengekspor bahan mentah produk pertanian. Padahal, dengan memberi muatan teknologi, terutama bioteknologi untuk mengolah sumber daya alamnya, maka nilai tambah produk akan besar.

Indonesia dinilai dapat menjadi negara yang maju dalam menghasilkan produk bioteknologi berbasis sumber daya alam tropika. ”Daya saing kita terutama bidang agrobisnis dan biotek, ” kata Bayu yang juga mantan Wakil Menteri Perdagangan.

Terkait hal itu, di masa depan Indonesia dapat jadi nomor satu dunia dalam bidang bioteknologi yang cakupannya amat luas. Penerapan bioteknologi perlu difokuskan pada pengolahan jamu, rumput laut, tanaman hias terutama anggrek, dan hortikultura.

Kelapa sawit
Saat ini salah satu penerapan bioteknologi paling canggih di dunia ada di industri kelapa sawit. Dengan teknologi yang dikembangkan, maka semua bagian kelapa sawit dapat diolah dan menghasilkan berbagai produk turunan, termasuk biogas, biofuel, dan biomassa. Hingga kini, belum ada industri di Indonesia yang sebanyak itu menghasilkan produk.

Bayu menambahkan, Indonesia jadi produsen dan eksportir terbesar rumput laut. Padahal, produk hilir dari rumput laut amat banyak. ”Kalau fokus mengembangkannya, kita akan unggul. Rumput laut kita baru menghasilkan bahan mentahnya. Jamu dan herbal Indonesia kini jadi salah satu yang termaju memanfaatkan zat aktif.

Antidiabetes
Menanggapi hal itu, Kepala Balai Bioteknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agung Eru Wibowo mengatakan, pihaknya menghasilkan produk riset inovasi unggulan di bidang pangan dan kesehatan. Contohnya, pengembangan produk benih tanaman kentang dan lada demi mencapai kemandirian benih nasional.

Untuk kentang, pengembangan produk benih dilakukan di Wonosobo, Jawa Tengah, dan Batu, Jawa Timur. Tanaman lada di pusat lada di Bangka sejak dulu dan kini mulai turun. Teknologi dikenalkan untuk memproduksi lada dan benih tanaman.

BPPT juga mengembangkan produk herbal yang berpotensi ekonomi tinggi dan kebutuhan pasarnya tingggi. Contohnya, obat herbal antidiabetes memakai tanaman binahong dan sambiloto. Kini formulanya dalam proses paten dan akan diproduksi mitra industrinya. Pembibitan dan budidaya tanaman tersebut dirintis di Lampung.

Selain itu, dengan memanfaatkan isolat mikroba spesifik, obat antibiotik dikembangkan bekerja sama dengan Jepang. ”Saat ini pengembangan prosesnya memasuki tahap inkubasi teknologi,” kata Agung. (YUN)

Sumber: Kompas, 27 Februari 2018

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

%d blogger menyukai ini: