Gempa bumi diikuti tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu telah merenggut 4.340 jiwa. Banyaknya korban terutama karena minimnya pengetahuan tentang risiko dan kesiapsiagaan. Namun, di balik tragedi ini ada sebagian masyarakat yang bisa menyelamatkan diri sebelum bencana menerjang.
Gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah sebenarnya merupakan kejadian berulang. Ahli tsunami Gegar Prasetya dalam kajiannya, ”The Makassar Strait Tsunamigenic Region, Indonesia” (Jurnal Natural Hazard, 2001) menyebutkan, sebanyak 14 tsunami terjadi di Sela Makassar dan Teluk Palu dari tahun 1820 hingga 1882.
KOMPAS/VIDELIS JEMALI–Deretan rumah terlihat di pantai Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulteng, Kamis (12/9/2019). Padahal, bekas tsunami termasuk zona merah yang artinya dilarang pembangunan hunian baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak 1927 hingga 2001 telah terjadi enam kali tsunami di kawasan ini. Ditambah dengan tsunami 2018, berarti total kejadian tsunami di kawasan ini sudah 19 kali dari tahun 1820 hingga 2018. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di Indonesia atau rata-rata tiap 25 tahun terjadi tsunami di kawasan ini.
Semua tsunami di kawasan ini bersumber dari aktivitas gempa di patahan Palu-Koro, zona subduksi di utara Sulawesi, dan jalur sesar lokal di sekitar Selat Makassar. Sesar Palu-Koro merupakan sumber gempa paling aktif memicu tsunami di kawasan ini.
Sejak 1990-an, patahan Palu-Koro telah memicu tiga tsunami, yaitu pada 1 Desember 1927 di Teluk Palu, 14 Agustus 1968 di Teluk Palu, dan 1 Januari 1996 di Simuntu-Pangalaseang.
Keberulangan gempa bumi dan tsunami di Palu sebenarnya juga terekam dalam budaya mereka. Masyarakat Palu di masa lalu memiliki istilah linu untuk gempa dan bombatalu untuk tsunami. Mereka juga punya istilah nalodo, berarti lenyap ditelan lumpur, mengingatkan pada fenomena likuefaksi.
Secara tradisional, masyarakat Kaili dan suku-suku loka lain di Palu, Donggala, Sigi juga cenderung menghindari bermukim di pesisir ataupun di lembah-lembah bukit yang rentan likuefaksi. Mereka cenderung bermukim di punggungan bukit dengan struktur batuan lebih keras.
Akan tetapi, pengetahuan tradisional maupun kajian ilmiah yang menyebutkan kerentanan di kawasan ini tak tersampaikan kepada publik. Sebagian besar masyarakat di Kota Palu tak menyadari bahwa kawasan pesisir mereka rentan tsunami. Banyak korban terutama karena mereka tidak menyadari risiko ini.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO–Lansekap kompleks pengungsian warga penyintas gempa bumi dan likuifaksi yang masih hidup di tenda darurat di Balaroa, Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (24/9/2019). Gempa, tsunami dan likuefaksi merusak 110.214 rumah.Total nilai kerusakan Rp 24,96 triliun. Jumlah pengungsi hingga saat ini 172.999 jiwa yang tersebar di 400 titikpengungsian.Kompas/Totok Wijayanto (TOK)24-09-2019
Evakuasi mandiri
Namun demikian, di balik tragedi ini ternyata terdapat masyarakat yang berhasil menyelamatkan diri sebelum datangnya bencana. Hal ini terutama ditemui di desa-desa Pantai Barat Donggala, yang melakukan evakuasi mandiri sejak gempa pertama berkekuatan M 6,1 terjadi pada jam tiga sore. Saat gempa berkekuatan M 7,5 disusul tsunami sekitar jam enam sore, rata-rata mereka sudah berada di tempat aman.
Evakuasi mandiri ini dipicu karena warga di pantai barat Donggala ini masih merawat pengetahuan tentang gempa bumi dan tsunami tahun 1968. Fenomena ini ini mengingatkan pada peristiwa serupa di Pulau Simeulue, di mana pengetahuan lokal tentang smong sukse menyelamatkan mereka dari tsunami Aceh tahun 2004.
Pentingnya evakuasi mandiri ini menjadi salah satu benang rekomendasi penting dalam kajian yang dilakukan Kantor PBB Urusan Pengurangan Risiko Bencana atau UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan sejumlah lembaga lain, yang akan diluncurkan pada Kamis (26/9/2019) dalam simposium yang diadakan UNESCO, di Jakarta.
Kajian ini juga menemukan adanya keterbatasan sistem peringatan dini tsunami Indonesia (InaTEWS), yang mulai beroperasi sejak 2008. Dalam kasus di Palu, warga yang menunda evakuasi dan menunggu sirine tsunami diaktifkan pada 28 September 2018 kehilangan “golden time” sehingga gagal menyelamatkan diri.
Apalagi, tsunami Palu datang sangat cepat, yaitu hanya sekitar tiga menit setelah gempa, sementara sistem InaTEWS hanya dimandatkan untuk mengeluarkan peringatan dini lima menit setelah gempa. Faktanya, satu-satunya sirine tsunami di Kota Palu tidak berbunyi karena listrik mati dan komunikasi terputus, selain juga persoalan birokrasi.
Temuan penting dalam kajian ini juga menggarisbawahi bahwa kegagalan sistem peringatan dini tsunami dan intervensi pemerintah di Teluk Palu disebabkan pendekatan mitigasi yang teknokratik dan terpusat, serta cenderung meninggalkan aspek sosial. Pendekatan ini membuat masyarakat bergantung kepada strategi intervensi dan menjadi pasif menunggu perintah resmi untuk evakuasi seperti sirine tsunami.
Kajian merekomendasikan agar sistem peringatan dini tsunami yang berbasis teknologi dikombinasikan dengan edukasi tentang evakuasi mandiri dan disesuikan dengan karakteristik ancaman yang berbeda di tiap kawasan. Masyarakat perlu dikenalkan dengan risiko di tempat tinggalnya dan ketika merasakan guncangan gempa kuat harus langsung menyelamatkan diri dari pesisir, tanpa menunggu peringatan dari pemerintah.
Ahli tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengatakan, temuan kajian UNDRR ini perlu mendapat perhatian. “Sistem peringatan dini tidak akan efektif jika tsunami terjadi dengan leadtime 1-3 menit setelah gempa. Padahal, tsunami dengan karakter waktu tiba yang pendek ini banyak di Indonesia, bahkan paling dominan,” ujarnya.
Menurut Widjo, sistem peringatan dini tsunami hanya sesuai untuk tsunami yang waktu tibanya ke daratan lebih panjang, yaitu sekitar 30 menit atau lebih.
Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono setuju, temuan ini harus mengubah perspektif kita dalam menghadapi risiko tsunami. “Pendekatan ini harus jadi program nasional, karena memang banyak sumber gempa pembangkit tsunami di perairan Indonesia yang dekat daratan, khususnya kawasan timur. BMKG sekarang dalam setiap sosialisasi telah menekankan pentingnya evakuasi mandiri,” katanya.–AHMAD ARIF
Editor EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 26 September 2019
