LIPI meluncurkan laman berisi kegiatan ilmiah LIPI di Papua selama 40 tahun terakhir. Laman dan pangkalan data tersebut diharapkan jadi acuan bagi pemerintah dan para pengambil kebijakan.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA—Penjual noken menjelaskan tentang harga dan material yang digunakan di sentra penjualan noken di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Nabire, Papua, Rabu (28/4/2021). Noken yang merupakan tas khas Papua dan telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dijual mulai harga Rp 50.000 hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran serta bahan yang digunakan.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI meluncurkan laman Papua.lipi.go.id yang merangkum kegiatan ilmiah LIPI di Papua selama 40 tahun terakhir. Dokumentasi itu diharap dapat menjadi kontribusi bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat Papua, khususnya untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI Tri Nuke Pudjiastuti mengatakan, ada sekitar 200 peneliti lintas disiplin ilmu yang selama ini mempelajari Papua. Isu penelitian mencakup antara lain politik, sosial, budaya, ekonomi, bahasa, lingkungan, dan adat.
”Laman ini diharapkan jadi kekuatan untuk (membuat) kebijakan berbasis ilmiah yang akan berdampak ke kepentingan masyarakat Papua dan nasional,” kata Tri pada webinar ”Empat Dekade Kiprah LIPI di Tanah Papua”, Senin (3/5/2021). ”Ini juga diharapkan jadi penanda baru untuk melihat Papua secara lebih komprehensif dan holistik dari berbagai disiplin ilmu,” tuturnya.
Laman sekaligus pangkalan data tersebut akan dikelola Pusat Dokumentasi Data Ilmiah LIPI. Laman akan dikembangkan ke dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Akademisi nasional ataupun internasional dapat mengaksesnya.
Adapun LIPI berkomitmen melanjutkan diskusi dan kegiatan ilmiah tentang Papua pada 2022 dan tahun selanjutnya. Hal ini diharapkan berkontribusi ke percepatan pembangunan Papua.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengapresiasi peluncuran laman itu. Ia berharap semua orang dapat mengakses data ilmiah secara lebih mudah.
”Ini bisa memperkuat pemangku kebijakan untuk berinovasi, misalnya pemerintah untuk mengambil keputusan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Saya harap ini bisa berkontribusi untuk Papua yang lebih baik ke depan,” ujar Handoko.
Kesenjangan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyambut baik pangkalan data LIPI tersebut. Ia berharap kontribusi ini dapat mendukung pembangunan di Papua. Lebih jauh, kerja sama beberapa pemangku kepentingan diharap bisa mengurangi kesenjangan di Papua.
Menurut dia, masih ada kesenjangan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dengan Indonesia secara nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional 71,94, sedangkan Papua 60,44 dan Papua Barat 65,09.
Adapun jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 secara nasional 10,19 persen. Jumlah penduduk miskin di Papua Barat 21,7 persen dan Papua 26,8 persen.
”Masalah penanggulangan kemiskinan harus jadi prioritas dan perlu kerja keras sampai sekarang,” kata Muhadjir. ”Dengan kerja sama beberapa pemangku kepentingan, saya harap bisa mengurangi kesenjangan yang ada,” ujarnya menambahkan.
Peneliti Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI, Dedi S Adhuri, berpendapat, masalah lain di Papua adalah marjinalisasi masyarakat adat. Pembangunan di Papua dinilai modern dan tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Kerusakan lingkungan pun terjadi akibat pembangunan. Oleh sebab itu, pelibatan masyarakat adat jadi penting.
”Masyarakat punya pengetahuan dan praktik (pengelolaan SDA) yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan praktik modern. Jadi, ini bukan hanya karena masyarakat adat berhak mengelola alam, melainkan juga pengetahuan mereka pun untuk pembangunan,” papar Dedi.
KOMPAS/AGUS SUSANTO—-Perempuan Papua membawa noken berisi hasil kebun, di Wamena, Jayawijaya, Papua.
Sementara itu, aktivis Papuan Women’s Working Group, Frida Klasin, mengatakan, manfaat pembangunan di Papua belum menyentuh kaum perempuan. Perempuan menanggung peran ganda di sektor ekonomi dan reproduksi. Tekanan budaya patriarki pun masih dirasakan perempuan.
Menurut dia, pembangunan di Papua belum menjawab kebutuhan perempuan yang seharusnya juga menerima manfaat pembangunan. Kebijakan berbasis studi dan kenyataan di lapangan pun diperlukan.
”Di situasi ini, perempuan mempertanyakan apa arti pembangunan. Pembangunan tidak menjawab kebutuhan mereka,” ucap Frida.
Oleh SEKAR GANDHAWANGI
Editor: ICHWAN SUSANTO
Sumber: Kompas, 3 Mei 2021
