Riset Jadi Dasar Kebijakan

Masalah Penyakit Tak Menular Mendominasi
Perumusan kebijakan bidang kesehatan berbasis riset dinilai penting agar tepat guna dalam mengatasi masalah kesehatan. Untuk itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan didorong agar terus memperbanyak riset untuk menyediakan data yang akurat dan nyata sesuai kebutuhan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Tjandra Yoga Aditama, dalam temu media, Jumat (7/11), di Jakarta, mengatakan, lembaganya terus mengembangkan riset. Tujuannya agar pembuatan kebijakan kesehatan berbasis bukti.

Tjandra Yoga mengklaim produk riset Balitbangkes jadi referensi pejabat Kemenkes. ”Contohnya, Direktorat Jenderal BUK (Bina Upaya Kesehatan) selalu mengacu pada Risfaskes (Riset Fasilitas Kesehatan) saat ditanya berapa kebutuhan fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohamad Faqih menyatakan, sejauh ini pihaknya belum banyak mendengar rilis hasil-hasil riset Balitbangkes Kemenkes dipakai kementerian terkait untuk membuat kebijakan. Padahal, Kemenkes butuh data hasil riset mandiri untuk mendapat solusi berbagai masalah kesehatan di Indonesia.

Asumsi ataupun laporan yang belum diperiksa kebenarannya harus dihindari dalam menentukan tindakan. Contohnya, radang paru-paru (pneumonia) penyebab kematian tertinggi kedua anak balita di Indonesia. ”Namun, saat ditanya data kematian anak balita per tahun akibat pneumonia di Indonesia, Kemenkes tak punya data,” ujarnya.

Saat ini Kemenkes memiliki data kematian anak balita karena pneumonia berdasarkan asumsi pada 2012 sekitar 197.000 kasus. Menurut laporan daerah ke Kemenkes, 309.000 anak balita terserang penyakit itu (Kompas, 5/11). Jadi, jika ditambah kasus belum dilaporkan, jumlah anak balita penderita pneumonia bisa lebih besar.

”Tanpa data akurat, perencanaan mengatasi masalah kematian itu bakal kurang terarah. Evaluasi program juga tak berjalan baik karena tak ada dasar data,” kata Mohamad Faqih.

Guru Besar Kebijakan dan Administrasi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Laksono Trisnantoro menilai posisi Balitbangkes Kemenkes sebagai lembaga riset di dalam pemerintah dilematis dalam memproduksi penelitian karena bukan birokrat dan bukan peneliti independen.

Padahal, perlu independensi untuk membuat riset kebijakan. Contohnya, Balitbangkes dinilai kurang kritis dalam penelitian implementasi Jaminan Kesehatan Nasional.

Ke depan Balitbangkes diharapkan tak menjalankan riset sendiri jika terkait kebijakan kesehatan, tetapi merekrut lembaga riset lain. Lembaga itu bisa dari universitas ataupun lembaga riset swasta. Jadi, hasil penelitian lebih independen, tanpa intervensi pemerintah.

Menjawab kebutuhan
Tjandra menyatakan, bulan lalu pihaknya selesai mengumpulkan data uji coba dua jenis riset, yakni Analisis Cemaran Kimia Makanan (ACKM) dalam studi diet total serta riset khusus vektor dan reservoir penyakit (Rikus Vektora). Uji coba ACKM dilakukan di Yogyakarta, sedangkan Rikus Vektora di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Kedua riset itu didasari kebutuhan data. ”Studi diet total dan ACKM untuk mengetahui pola makan orang Indonesia dan keamanan makanan. Adapun Rikus Vektora untuk mendata jenis nyamuk, tikus, dan kelelawar sebagai vektor terbanyak penyebar penyakit,” ucapnya.

Terkait hal itu, Mohamad Faqih mengapresiasi studi diet total dan Rikus Vektora yang dikerjakan Kemenkes. Studi Diet Total bisa menjawab kebutuhan data terkait upaya menurunkan penyakit tak menular. Penyakit itu, antara lain diabetes, hipertensi, dan jantung koroner, akibat gaya hidup, termasuk jenis makanan.

Selain itu, terjadi transisi epidemiologi di Indonesia. Masalah kesehatan saat ini didominasi penyakit bukan infeksi (penyakit tak menular), sedangkan sebelumnya terbanyak adalah penyakit akibat infeksi. ”Jadi, pemerintah bisa lebih baik dalam menyiapkan antisipasi peningkatan penyakit tak menular,” katanya.

Di sisi lain, penyakit infeksi yang mengakibatkan wabah masih ada. Karena itu, penelitian vektor tetap penting. (JOG)

Sumber: Kompas, 8 November 2014