Restorasi Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut Dikaji

Badan Restorasi Gambut memulai pelaksanaan restorasi berbasis kesatuan hidrologi gambut. Sebab, pengelolaan pada satu konsesi atau satu bagian dari kesatuan hidrologi gambut akan memengaruhi lokasi lain.

Badan Restorasi Gambut memulai pelaksanaan restorasi berbasis kesatuan hidrologi gambut. Langkah ini penting karena pengelolaan pada satu konsesi atau satu bagian dari kesatuan hidrologi gambut akan memengaruhi lokasi lain dalam pengelolaan air. Pengelolaan gambut berbasis lansekap itu akan memastikan tiap tapak lahan atau hutan gambut tetap basah sehingga menghindarkan dari kebakaran seperti yang terjadi saat ini.

Hingga kini BRG telah memetakan rinci 26 Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) dari 468 KHG di tujuh provinsi yang menjadi prioritas badan yang akan berakhir pada tahun 2020 tersebut. “Kebijakan restorasi gambut pada satu KHG sedang kami dorong,” kata Nazir Foead, Kepala BRG, Jumat (13/9/2019) di Jakarta.

Pemandangan kebun sawit yang sangat luas tampak saat melakukan ”aerial flight/joy flight” pemetaan Lidar (berbasis sinar laser) dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (19/10/2016). Pemetaan Lidar dilakukan di areal kerja prioritas restorasi gambut di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin dengan skala 1:2.500.–KOMPAS

Ia mengatakan saat ini pelaksanaan restorasi masih berjalan terpisah-pisah. Konsesi perusahaan kehutanan dan perusahaan perkebunan maupun masyarakat serta kawasan konservasi memiliki rencana restorasi masing-masing.

Restorasi yang dilakukan pada satu konsesi bisa berdampak pada lokasi lain. Seperti ditemukan Nazir, sebuah perusahaan konsesi sukses menjalankan ketaatan tinggi muka air tanah kurang dari 40 sentimeter (cm), seperti aturan yang ditetapkan pemerintah.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Nazir FoeadKepaala Badan Restorasi Gambut (BRG)Foto diambil pada 13 September 2019 di Jakarta.

Namun hal itu mengakibatkan desa sekitar konsesi yang berada satu lansekap KHG mengalami kekeringan hingga ketinggian muka air tanah lebih dari 1,5 meter. Selain kondisi tanaman warga mengering, arealnya pun rawan terbakar.

Kebakaran pada lahan masyarakat ini menjadi kenyataan dan merembet pada areal konsesi. Cerita ini seperti temuan koalisi organisasi masyarakat sipil, Eyes On the Forest, pada konsesi perusahaan PT Sumatera Riang Lestari di Riau (Kompas, 2 September 2019).

“Perusahaan dari sisi ketaatan sudah betul menyimpan air, tapi tidak melihat hidrologi satu KHG,” kata Nazir. Kondisi itu bisa memicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

Deputi Perencanaan dan Kerja Sama BRG Budi Satyawan Wardhana mengatakan telah menganalisis 23 KHG dari 106 KHG yang menjadi areal kerja BRG. Analisa terutama adalah memetakan pengelola wilayah tiap fragmen penyusun KHG dan aliran air/hidrologi.Wilayah yang dikelola itu bisa berupa lahan konsesi pertanian, perkebunan, kehutanan, lahan warga, maupun hutan konservasi.

Namun upaya pengelolaan restorasi gambut pada satu KHG ini belum bisa maksimal. Hingga kini BRG belum bisa mengakses dokumen rencana pemulihan pada perusahaan hutan tanamanindustri. “Yang kehutanan, kita juga minta (ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tapi gak dikirim-kirim. Disurati gak dijawab-jawab. Kalau pegang itu (dokumen pemulihan), kita bisa koordinasi, kita bisa lihat dan bantuin,” ungkapnya.

Beberapa kali ditanya terkait akses BRG atas dokumen pemulihan gambut pada perusahaan kehutanan (hutan tanaman industri/HTI), KLHK menyatakan tidak ada masalah. KLHK sedang menyusun petunjuk teknis karena kawasan kehutanan merupakan kewenangan KLHK.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Target dan Pelaksanaan Supervisi Restorasi Gambut. Dipaparkan oleh Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, Jumat (13/9/2019) di Jakarta.

Tak sentuh IUP
Kendala BRG lainnya yaitu perkebunan sawit yang hanya memegang izin usaha perkebunan (IUP). Kini BRG bisa mengakses dokumen pemulihan seluas 218.355,48 hektar atau 39,3 persen dari total luas HGU di areal kerja BRG. Sementara HGU itu dimiliki 26 perusahaan perkebunan sawit (pemegang hak guna usaha/HGU) dari total 96 pemegang HGU sawit di areal kerja BRG.

BRG bisa menembus dokumen pemulihan gambut perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) ini karena bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Dokumen pemulihan gambut perusahaan pemegang HGU itu disahkan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK.

Myrna Asnawati Safitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG menambahkan, BRG menjalankan supervisi, tetapi itu bukan merupakan pengawasan. “Kami bersama pakar malah membantu dan memberikan asistensi teknis kepada perusahaan supaya pembangunan dan penempatan infrastruktur pembasahan gambut tepat,” katanya.

Sepanjang berinteraksi dengan 26 perusahaan sawit yang telah memiliki dokumen pemulihan lingkungan, Myrna menemukan perusahaan-perusahaan ini telah memiliki infrastruktur tersebut. Tetapi penempatan tidak pas sehingga tidak efektif dalam menjaga kebasahan gambut.

“Kalau teman-teman berpikir “pantas saja terbakar”, kami berpikir positif saja ini persoalan pada pengetahuan. Perusahaan sudah taat membangun (IPG) tapi keterbatasan perusahaan,” katanya.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Myrna Asnawati Safitri Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG)Foto diambil pada 13 September 2019 di Jakarta.

Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead, Jumat (13/9/2019) di Jakarta, memberikan paparan terkait restorasi gambut dan kebakaran hutan/lahan yang terjadi saat ini.

Oleh ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas, 14 September 2019