Rektor Asing Bakal Serbu Indonesia

Persaingan untuk menjadi rektor perguruan tinggi (PT) di Indonesia bakal semakin sengit. Dengan alasan untuk mendongkrak kualitas kampus, kini pemerintah mewacanakan merekrut orang-orang asing guna menjadi rektor.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir mengatakan, wacana ini digulirkan sebagai respons keinginan Presiden Joko Widodo yang mengarahkan agar pendidikan tinggi Indonesia mampu bersaing di kelas dunia. Kebijakan semacam ini, menurut Nasir, juga sudah lazim dilakukan kampuskampus di luar negeri.

Negara yang sudah melakukan langkah ini antara lain China, Singapura, dan Arab Saudi. ”Saudi dulu tidak diperhitungkan. Ranking-nya di luar 500 besar dunia. Tapi, sekarang sudah masuk peringkat ke-200 dunia. Sebut saja King Saud University yang dulu tidak diperhitungkan dunia,’’ kata Nasir seusai mengunjungi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) kemarin.

Mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menerangkan, wacana ini belum ditetapkan karena masih harus dimatangkan, termasuk melalui rapat konsultasi dengan Presiden lebih dahulu. Saat ini kementerian sedang menyiapkan infrastruktur dan instrumen lain yang perkembangan selanjutnya akan intensif dilaporkan ke Presiden. ”Kita memang sudah mengarah ke sana.

Namun, kapan ini dilakukan, kami belum bisa memutuskan,” ungkapnya. Mengenai kekhawatiran wacana ini akan merusak nasionalisme, guru besar ekonomi ini menilai bahwa hal itu juga menjadi bagian kritik pembahasan. Dia memastikan, instrumen pendukung baik dari segi peraturan perundangan maupun aspek sosial-budaya akan dibahas sebelum melahirkan wacana ini.

Namun, Nasir menjelaskan, sudah saatnya Indonesia harus memikirkan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan tinggi. Saat ini Indonesia juga sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga harus bisa bersaing secara global. Selain rektor, Kemenristek Dikti juga akan merekrut 40 profesor asing untuk membantu produktivitas jurnal internasional di Indonesia.

Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi (SDID) Kemenristek Dikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, ada beberapa tugas utama profesor asing tersebut antara lain membantu tata bahasa Inggris yang bagus pada pembuatan jurnal internasional. Mereka juga bertugas untuk membimbing dosen atau pusat penelitian dalam membuat proposal proyek.

Guru besar Fakultas Kedokteran UGM ini menuturkan, anggaran untuk mendatangkan 40 profesor asing ini mencapai Rp250 miliar yang terbagi pula untuk dana beasiswa dalam dan luar negeri. Nanti para profesor ini akan bekerja di Indonesia selama satu tahun untuk mengampu satu atau dua kampus negeri.

”Jurnal yang akan dibantu oleh profesor ini akan disebar ke semua bidang yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional,” katanya seusai Sosialisasi Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri di Jakarta kemarin. Pengamat pendidikan tinggi ITB Djoko Santoso menyambut positif wacana rekrutmen rektor asing tersebut sebab akan meningkatkan standar mutu pendidikan tinggi di Tanah Air.

Djoko menjelaskan, pada era global tidak hanya profesor asing bisa masuk ke Indonesia, namun profesor dalam negeri juga bisa direkrut oleh kampus luar. Kunci agar akademisi Indonesia bisa diterima di mana pun adalah kinerja mereka bermutu. Standar yang sama juga perlu diterapkan orang asing yang mau dijadikan rektor.

”Tapi, pemerintah harus menyaring betul bahwa orang yang direkrut itu bermutu. Standar yang ditetapkan pemerintah harus tinggi. Jika standarnya rendah, akan jadi guyonan saja,” ungkapnya. Meski menyambut positif, pemerintah dinilai masih memiliki kendala peraturan perundangan. Djoko menerangkan, peraturan untuk menjadi seorang guru besar antara lain harus ada surat keputusan menteri.

Sementara di luar negeri untuk menjadi guru besar hanya memerlukan surat keterangan dari perguruan tingginya. Logikanya, banyak peraturan perundangan yang harus direvisi pemerintah guna menggolkan wacana tersebut. Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Djaali tidak setuju dengan niat pemerintah yang ingin merekrut rektor asing sebab itu akan mengebiri sumber daya manusia Indonesia yang dari segi kompetensi tidak kalah dengan orang asing.

Menurut Djaali, bangsa Indonesia seharusnya tidak mendewakan orang asing untuk memajukan Indonesia. Kesulitan lain adalah perbedaan kultur. Kultur setiap PTN di Indonesia berbeda-beda. ”Kultur antara UN dengan Uncen (Universitas Cendrawasih) itu berbeda sehingga rektor yang memimpin PT di satu kota itu haruslah mempunyai latar belakang yang sama dengan kota tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah berpendapat, perlu ada kajian mendalam sejauh mana kebutuhan akan rektor itu harus dari luar negeri. Kemenristek Dikti perlu mengkaji untungruginya memakai rektor asing. Selain itu, dia juga khawatir kebijakan itu akan melanggar peraturan mengenai pengangkatan rektor yang telah berlangsung sampai sekarang.

Politikus Golkar ini juga khawatir tidak ada perlindungan mendapat pekerjaan bagi akademisi Indonesia jika rektor kampus dalam negeri dibebaskan untuk dipimpin oleh orang luar.

neneng zubaidah

Sumber: Koran Sindo, Edisi 03-06-2016