Masih sedikit perempuan yang menduduki jabatan tinggi di perusahaan besar Indonesia. Saat ini, rasio perbandingan manajer laki-laki dan perempuan adalah 100 banding 34. Salah satu penyebabnya adalah perusahaan belum memiliki kebijakan yang komprehensif guna mendukung kesetaraan jender.
Fenomena tersebut ditemukan melalui riset yang dilakukan Accenture dalam laporan yang berjudul ”Getting to Equal 2018”. Riset dilakukan kepada lebih dari 22.000 orang yang bekerja di 32 negara, termasuk 700 orang Indonesia, secara daring.
Untuk Indonesia, sebanyak 700 orang itu adalah 350 laki-laki dan 350 perempuan. Accenture mengadakan diskusi kelompok terfokus untuk meneliti lebih jauh terhadap mereka. Usia rata-rata peserta 30-50 tahun dan tinggal di Jabodetabek. Mereka bekerja di berbagai bidang, seperti asuransi dan telekomunikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Kesetaraan jender membutuhkan tindakan komprehensif,” kata Country Managing Director Accenture Indonesia Neneng Goenadi dalam pemaparan berjudul ”Getting to Equal 2018”, di Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Namun, beberapa perusahaan ditemukan belum memiliki kebijakan yang mendukung kesetaraan jender, misalnya belum adanya program cuti melahirkan untuk kedua orangtua. Sebanyak 91 persen perempuan Indonesia didorong mengambil cuti melahirkan, tetapi baru 47 persen yang menyatakan laki-laki didorong untuk mengambil cuti tersebut.
ELSA EMIRIA LEBA UNTUK KOMPAS–Konferensi pers terkait pemaparan riset terbaru Accenture berjudul ”Getting to Equal 2018” untuk memperingati Hari Perempuan Internasional diselenggarakan di Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Ketika perempuan didorong mengambil cuti melahirkan, kesempatan mereka untuk berkembang turun 2,7 persen. Adapun bagi perusahaan yang mendorong laki-laki mengambil cuti melahirkan, dampak negatif terhadap pemberdayaan perempuan menjadi hilang, bahkan naik 0,33 persen.
Selain itu, ujar Neneng, perusahaan belum mendorong pembentukan jaringan (network) perempuan di kantor. Sebanyak 44 persen (perempuan dan laki-laki) dan 11 persen (perempuan) menyatakan bergabung dalam jaringan perempuan di perusahaan. Sementara 4 persen menyatakan tidak bergabung dan 41 persen menyatakan tidak ada jaringan di kantor.
Menurut Neneng, jaringan perempuan adalah sebuah grup dalam perusahaan. Jaringan tersebut dapat berdasarkan kepentingan yang sama, misalnya di Accenture terdapat kelompok ibu muda yang baru melahirkan atau kelompok manajer yang membahas mengenai progres karier.
Program Specialist UN Women di Indonesia, Lily Puspasari, menyatakan, baru 10 perusahaan di Indonesia yang menandatangani prinsip pemberdayaan perempuan atau Women’s Empowerment Principles (WEPs).
WEPs terdiri atas tujuh prinsip, antara lain memperlakukan perempuan dan laki-laki secara adil, mendukung pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, serta membentuk kepemimpinan perusahaan yang mendukung kesetaraan jender.
Selain itu, perusahaan juga wajib memastikan keselamatan seluruh pekerja dan mengimplementasikan pembangunan perusahaan yang memberdayakan perempuan.
’Mental block’ membuat perempuan tidak memiliki ambisi untuk berprestasi di dunia kerja.
Direktur Utama Indonesia Power Sripeni Inten Cahyani, sebagai perwakilan perempuan yang bekerja di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), menambahkan, dorongan kesetaraan di dunia kerja bukanlah upaya perempuan meminta keistimewaan. ”Tetapi, perusahaan kebanyakan masih memiliki kebijakan yang bersifat formal dan belum berpihak kepada perempuan,” ujarnya.
Ketika seluruh kebijakan penyetaraan jender yang komprehensif diterapkan, Accenture memperkirakan, pendapatan perempuan akan naik hingga 2,9 triliun dollar AS. Ditambah lagi, pekerja laki-laki juga akan menerima dampak positif, yaitu 23 persen naik jabatan menuju manajer atau lebih tinggi.
ELSA EMIRIA
Lily menyatakan, upaya mencapai kesetaraan jender membutuhkan dorongan dari semua pihak, termasuk laki-laki. Kesetaraan jender akan berkontribusi besar pada perekonomian secara global.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan MacKinsey Global Institute tahun 2015, usaha bersama di kalangan sektor pemerintah, swasta, dan publik mendorong kesetaraan jender berpotensi menambah produk domestik bruto (PDB) global senilai 12 triliun dollar AS pada 2025.
”Gender equality means business,” ucap Lily. Ia menilai, penerapan prinsip WEPs dalam membuat kebijakan akan membuat perusahaan tidak hanya berperan sebagai profit maker, tetapi juga change maker. Hal tersebut justru akan menguntungkan bagi perusahaan.
Tantangan internal
Menurut Neneng, tantangan yang dihadapi untuk mencapai kesetaraan jender di dunia kerja adalah masih rendahnya dukungan sosial bagi perempuan membagi peran di rumah dan karier. Namun, yang terpenting adalah perempuan juga perlu proaktif dalam mengupayakan hal tersebut.
General Manager Adis Dimension Footwear Sandi Witomo menilai, selain tantangan dari luar, perempuan juga memiliki tantangan dari dalam diri mereka untuk berkembang. Perusahaannya memiliki 60 persen atau 4.500 pekerja perempuan dan hanya 21 persen dari angka tersebut yang berada di jajaran direksi.
Adis Dimension Footwear adalah anggota dari Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE). IBCWE adalah sebuah koalisi dari sejumlah perusahaan yang berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan jender.
”Mental block atau pemikiran bahwa mereka tidak mampu adalah tantangan terbesar. Mereka memiliki kemampuan, tetapi masalahnya, apakah mereka mau menggunakannya?” ujar Sandi. Mental block membuat perempuan tidak memiliki ambisi untuk berprestasi di dunia kerja.
Data Badan Pusat Statistik per Februari 2017 menyebutkan, terdapat 131,55 juta orang tersedia dalam pasar tenaga kerja. Dalam sektor formal, hanya ada 37,4 persen pekerja perempuan dan 62,6 persen pekerja laki-laki. (DD13)
Sumber: Kompas, 24 Maret 2018
