Percepatan produksi alat kesehatan buatan dalam negeri masih terkendala birokrasi. Padahal, ketersediaan alat kesehatan itu amat penting untuk mengatasi pandemi Covid-19.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO–Akbar dari UMKM Agusta Dryer menunjukkan cara kerja ventilator sederhana yang masih berupa prototipe di bengkel kerajnya di kawasan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2020). UMKM Agusta Dryer berhasil membuat prototipe ventilator hasil belajar secara daring dari Forum OxyGEN2 #hope yang berpusat di Kota Barcelona, Spanyol.
Masalah birokrasi masih jadi hambatan dalam percepatan pengadaan sejumlah alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 atau penyakit yang disebabkan virus korona (corona virus) baru. Kementerian Kesehatan diharapkan melonggarkan persyaratan untuk mendukung pengembangan dan produksi alat-alat kesehatan dalam negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Demikian terungkap dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VI, VII dan IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan sejumlah kementerian atau lembaga, Selasa (5/5/2020), di Jakarta. Sidang dipimpin Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto.
Dalam rapat ini, para anggota dewan mendesak Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro untuk segera mempercepat pengembangan dan produksi alat kesehatan, di antaranya ventilator. Anggota Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, mengungkapkan, ventilator saat ini sangat dibutuhkan.
“Rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 di Sumatera Utara tidak punya ventilator, pasien disuruh beli sendiri harganya Rp 100 juta. Setelah dibeli tak lama kemudian dia meninggal. Mana 200 ventilator buatan dalam negeri yang sudah siap sejak 25 April lalu,” kata Gus Irawan.
KOMPAS/KEMENTERIAN KESEHATAN–Ketersediaan ventilator di tiap provinsi di Indonesia
Menanggapi hal ini, Bambang mengatakan, saat ini sudah ada empat prototipe ventilator yang sudah memasuki uji klinis, yaitu yang dibuat oleh Universitas Indonesia, Grup Salman Institut Teknologi Bandung, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan swasta.
“Presiden sudah mendorong agar kita menghentikan impor alat kesehatan yang bisa diproduksi di dalam negeri. Tetapi untuk pengujian prosesnya bisa lama, misalnya protipe ITB yang sudah lolos uji kelayakan dan didaftarkan uji klinis sejak minggu lalu, namun belum selesai,” kata Bambang.
Bambang meminta agar protokol khusus pengujian untuk keadaan darurat, selain ada kejelasan jumlah dan jenis yang dibutuhkan. Industri hanya tertarik memproduksinya jika ada jaminan pengadaan dari Kemenkes atau rumah sakit.
“Kami meminta relaksasi dari Menkes agar uji klinis ini tidak lama. Yang kami lakukan ini bukan untuk komersial. Akan tetapi, upaya inovasi ini lebih ke pada memenuhi alkes yang kurang dan agar tidak tergantung impor,” katanya.
Selain itu, ada beberapa syarat yang tidak mudah dipenuhi. Salah satunya, cara pembuatan alat kesehatan yang baik (CPAKB), yang mensyaratkan setiap perusahaan yang memproduksi harus sudah punya pengalaman. “Hal ini akan sulit dipenuhi bagi industri yang belum pernah membuat alkes, seperti PT Pindad dan PT LEN Industri,” tuturnya.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA—Purwarupa Simple and Low Cost Mechanical Ventilator buatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Gedung Robotika ITS, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/4/2020). Dalam waktu dekat sistem yang dikembangkan tersebut akan dicoba untuk beroperasi secara nonstop 2×24 jam untuk mengamati stabilitas kemampuan kerjanya untuk kemudian jika lolos uji maka sistem ventilator yang dibuat dapat digunakan untuk membantu penanganan pasien Covid-19.
Bambang mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk melonggarkan persyaratan dengan dibuatkan semacam prosedur operasional standar sebagai pengganti CPAKB ini. Sebagai contoh, Pemerintah Amerika Serikat memberikan otorisasi penggunaan darurat alat kesehatan, termasuk alternatif produk, sehingga lembaga seperti NASA sekarang juga memproduksi alat kesehatan.
“Barangkalai Kemenkes dan BPPOM bisa mempelajari hal ini. Saat ini sudah ada relaksasi untuk produk alkes impor. Kami harap relaksasi yang sama juga diberikan untuk produk dalam negeri,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Engko Sosialine Magdalene mengatakan, Kemenkes sudah memberi relakasasi kepada produsen alkes, dengan hanya menyerahkan tata cara proses produksinya, tidak perlu CPAKB lagi.
Namun, uji klinis tetap harus dilakukan dan pihaknya berjanji untuk membantu mempercepatnya menjadi dua hari. Keterlambatan uji klinis karena belum ada pasien yang memaikanya. “Untuk ventilator ITB akhirnya sudah dicoba kemarin, dan kami harap bisa segera selesai,” ungkapnya.
Menurut data Kementerian Kesehatan, saat ini sudah ada gairah produksi alkes dari dalam negeri. Sebagai contoh, selama bulan Januari 2020 produsen masker di Indonesia hanya 26, namun kini jumlahnya naik lebih dari 200 persen jadi 83 produsen. Hal serupa terjadi di produk alat pelindung diri (APD) untuk medis.
Kemandirian
Dalam rapat itu, sejumlah anggota dewan juga mempertanyakan masih rendahnya pemeriksaan Covid-19 di Indoensia. Selain itu, juga disoroti tingginya ketergantungan alkes, reagen kit, higga obat-obatan dari impor.
Menristek Bambang mengatakan, sekitar 90 persen alat kesehatan dan 95 persen bahan baku obat-obatan harus diimpor. Ketika terjadi pandemi dan semua negara butuh alkes dan bahan baku obat, akhirnya Indonesia kesulitan. Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu rumah sakit di Jakarta mengalami kelangkaan vitamin dan termometer karena semua harus impor.
“Kemandirian ini sangat penting,” ucapnya. Khusus bahan baku obat, salah satu prioritas Kemenristek adalah mendorong agar obat modern asli Indonesia lebih dioptimalkan pemakaiannya. Pabrik obat besar di dunia mulai beralih ke bahan herbal, dan itu kebanyakan dari Indonesia.
Untuk alat kesehatan, tantangannya lebih besar karena ekosistem masih harus dibangun. Rantai pasok juga perlu disiapkan dulu. “Kemandirian alkes saja sangat penting. Kita mempunyai kemampuan, namun ini harus dibawa ke level lebih besar. Harapannya industri alkes bisa lebih kuat ke depannya, agar tidak tergantung impor,” kata Bambang.
Oleh AHMAD ARIF
Editor: EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 6 Mei 2020
