Home / Artikel / Prioritas dalam Peta Jalan Pandemi

Prioritas dalam Peta Jalan Pandemi

Untuk saat ini, jangan langsung mempanglimakan ekonomi berbasis kerumunan yang berisiko memperparah pandemi. Susun dulu langkah-langkah penguatan penanganan pandemi dengan tetap mengutamakan kesehatan sesuai panduan WHO.

Mengendalikan liarnya pandemi Covid-19, harus diakui tidaklah semudah mengucapkannya. Bahkan sebaliknya, virus korona-lah yang masih “mengendalikan” kita.

Seluruh gerak kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita mau tak mau terus dibatasi. Anggaran rumah tangga individu hingga anggaran negara juga ditumpahkan, agar kita bisa bertahan dari serbuan virus SARS-Cov2. Agresi brigade varian Delta yang paling ganas saat ini, masih terus menebar maut. Sudah lebih dari sebulan, sejak 11 Juli 2021, angka kematian harian lebih dari seribu orang. Sudah sebulan pula angka kematian kita menjadi juara dunia.

Meskipun saat Hari Kemerdekaan RI ke-76 tahun ini angka penambahan harian sudah turun ke 20.741; angka kematian tetap tinggi, yakni 1.180 orang.

Angka puncak penambahan harian 56.757 pada 15 Juli dan kematian 2.069 pada 27 Juli lalu. Bandingkan saat dimulai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali 3 Juli. Saat itu tercatat kasus harian sebanyak 27.913 dan kematian 493 orang.

Kita sebenarnya telanjur senang mendengar penegasan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan, komandan PPKM Darurat, bahwa situasi “sangat-sangat terkendali.” Bahkan, menantang siapa yang menyatakan belum terkendali, “Bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali,” katanya dalam jumpa pers daring 12 Juli. Hasilnya?

PPKM yang mestinya selesai 19 Juli, terus diperpanjang. Sekarang sampai 23 Agustus. Entah sampai kapan panjang-memanjangkan ini dilangsungkan. Dan, angka penambahan kasus dan kematian baru belum bisa juga dijinakkan, meskipun tes mengalami pengurangan.

Kenyataan pahit yang harus juga kita lihat adalah anggaran negara kian banyak tambalan utang. Pada pidato penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2022, Presiden Jokowi menyatakan Surat Berharga Negara neto yang akan diterbitkan di 2022 mencapai Rp 991,3 triliun. Artinya, itu tambahan utang negara. Padahal utang posisi Mei 2021 sudah 415 miliar dollar AS (sekitar Rp 6.017 triliun).

Sedihnya, anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022, yang di dalamnya termasuk belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19, turun drastis. Yakni, sebesar Rp 321,2 triliun, turun 56,8 persen dari tahun ini yang Rp 744,45 triliun. (Jauh lebih besar biaya bunga utang yang Rp 405,9 triliun!)

Alokasi anggaran itu menandakan cara pandang baru. Seperti disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Presiden memberikan arahan ke jajaran menterinya agar segera menyusun peta jalan (roadmap) bagaimana ke depan menjalani kehidupan dengan situasi pandemi Covid-19 (Kompas, 9/8/2021). Asumsinya, pandemi tidak bisa sepenuhnya dikendalikan dalam waktu singkat.

Peta jalan meliputi target vaksinasi, hingga penyesuaian aktivitas ekonomi di tengah pandemi. Dalam hal vaksinasi, untuk wilayah Jawa-Bali, pemerintah menargetkan minimal tercapai 70 persen vaksinasi hingga akhir September.

Secara praktis, Menkes akan membuat proyek percontohan yang mengatur penerapan protokol kesehatan secara digital di enam sektor: perkantoran, kawasan industri, perdagangan, pendidikan, keagamaan, transportasi, pariwisata. Rencana menyusun peta jalan ini mungkin karena melihat perkembangan positif pada Agustus ini, khususnya di DKI dan Bali.

Angka pertambahan kasus harian cenderung stabil menurun, tingkat keterisian tempat tidur (bed occupation rate/BOR) rumah sakit (RS) dan RS darurat di DKI makin turun, ruang ICU tidak lagi penuh pasien, dan vaksinasi diklaim sudah mencapai 70 persen di DKI dan Bali.

Momentum lainnya adalah pengumuman BPS, bahwa kuartal II-2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07 persen dibanding kuartal II-2020. Pengumuman BPS ini membuat pemerintah langsung percaya diri, dan cepat-cepat mau menyusun peta jalan hidup berdampingan dengan pandemi, yang disebutnya sebagai “normal baru era vaksinasi” (Kompas, 15/8/2021).

Menteri Perdagangan M Lutfi dan Menkes menjelaskan skenarionya. Dalam kurun 10-16 Agustus, pemerintah menguji coba pembukaan 138 pusat perbelanjaan di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang. Syaratnya, kapasitas pengunjung dibatasi hanya 25 persen dan harus sudah divaksin, area hiburan dan bermain tetap ditutup, lansia di atas 70 tahun dan bayi di bawah dua tahun dilarang masuk. Selanjutnya mulai 16 Agustus akan dilanjutkan mengizinkan industri yang berbasis ekspor dibuka kembali 100 persen, dengan “sejumlah syarat yang ketat.”

Prioritas pengendalian pandemi
Perintah Presiden untuk menyusun peta jalan hidup normal baru berdampingan dengan pandemi ditindaklanjuti para menterinya dengan melakukan pelonggaran pada aktivitas ekonomi. Pilihan prioritasnya pada sektor industri khusus berbasis ekspor. Itu menunjukkan langkah ini lebih mengutamakan mengejar devisa, guna mencegah merosotnya cadangan devisa.

Sementara, pilihan membuka pusat perbelanjaan menunjukkan pemerintah lebih ingin segera menyelamatkan pelaku usaha skala besar. Pilihan economic oriented ini mengingat karena keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara sangat tergantung roda perekonomian.

Selama 1,5 tahun pandemi, ekonomi berantakan sampai resesi. Ekspor berhenti, impor obat dan peralatan medis meningkat, cadangan devisa merosot, pendapatan negara anjlok, pemerintah terpaksa tambah utang baru.

Oleh karena itu, bisa dipahami jika pemerintah seperti tak tahan lagi untuk segera memutar roda perekonomian. Maka, perintah menyusun peta jalan langsung disambar sebagai peluang untuk segera membuka mal, pusat perbelanjaan, dan industri berbasis ekspor.

Harapannya, eksportir bisa segera menambah devisa, dan pelaku usaha skala besar bisa jadi lokomotif pertumbuhan yang selanjutnya akan menarik pelaku usaha lainnya yang skalanya lebih kecil. Empat dekade lalu, para ekonom menyebutnya trickle down effect.

Masalahnya, kebijakan yang lebih condong ke ekonomi ini bisa dipandang kurang tepat, khususnya dari sisi pandang kesehatan masyarakat. Jika tak hati-hati, cepatnya pelonggaran kembali aktivitas ekonomi ini malah berpotensi menjadi bumerang. Bisa memukul balik pencapaian positif yang sudah nampak selama satu bulan terakhir ini, khususnya di Jawa dan Bali.

Pemerintah perlu diingatkan, agar mempertimbangkan kembali kebijakan pelonggaran yang terlalu cepat ini. Belum waktunya menyusun peta jalan hidup berdampingan dengan pandemi economic oriented, sebab pandeminya saja belum terkendali. Justru yang lebih penting adalah menyusun peta jalan penguatan pengendalian pandemi dulu.

Misal, ditargetkan hingga Desember 2021, pandemi bisa dikendalikan. Setelah pandeminya bisa dikendalikan, kasusnya turun dan kurvanya sudah landai, barulah kemudian menyusun peta jalan hidup berdampingan dengan pandemi. Ibaratnya, “sembuh” dulu, baru bisa mulai bekerja dengan cepat.

Jika terlalu cepat melakukan pelonggaran, sangat berisiko meningkatkan kembali penularan, karena faktanya sampai sekarang belum terkendali. Betul sekarang kurva kasus tambahan hariannya menurun (dengan tes yang dikurangi), tetapi masih sementara dan sangat sensitif terhadap faktor pemicu. Apalagi kematian harian masih tinggi.

Aktivitas kerumunan dalam bentuk apapun, sangat potensial memicu peningkatan penularan, sepanjang belum tercapai kekebalan kelompok (herd immunity). Ketergesaan mengizinkan dibukanya usaha berbasis kerumunan seperti mal dan pusat perbelanjaan, dikhawatirkan akan meningkatkan penularan dan menyulitkan pengendalian. Pada akhirnya akan semakin lama, melelahkan, dan makan lebih banyak biaya.

Langkah lebih realistis
Para ahli kesehatan terus mencari cara mengendalikan yang tepat dan efisien, bahkan untuk membasmi virus penyebab Covid-19. Namun virus ini makhluk hidup dengan spesifikasi tertentu, yang juga punya mekanisme mutasi untuk bertahan dari pemusnahan.

Karena upaya pembasmian terus-menerus, virus ini justru memutasi diri jadi lebih pintar, dan terus menyerang dengan lebih ganas. Mutasi varian Delta adalah varian terganas hari ini, yang bisa jadi di kemudian hari muncul generasi baru yang lebih ganas lagi.

Kita belum bisa mengendalikan, apalagi memusnahkan sepenuhnya. Dalam situasi seperti ini, kembali ke kehidupan normal seperti sebelum pandemi, bisa dikatakan hanya mimpi. Padahal kehidupan harus berjalan terus dan tak mungkin selamanya jaga jarak dengan ketat.

Maka, muncullah usulan yang dianggap lebih realistis, yaitu bagaimana bisa hidup berdampingan dengan pandemi. Beberapa negara dan wilayah berhasil mengendalikan laju virus. China (termasuk Hong Kong), Islandia, dan Selandia Baru adalah contoh negara yang berhasil mengendalikan sementara laju korona, sejak pra-vaksinasi. Andalannya adalah kontrol perbatasan yang ketat, pemakaian masker, menjaga jarak fisik, memperbanyak tes pengujian, dan pelacakan kontak. Bukan malah mengurangi tes demi memberi gincu menor pada kurva perkembangan Covid-19.

Mengacu pada sejarah, bukan hal mustahil untuk hidup berdampingan secara lebih aman dengan pandemi Covid-19. Kita dulu diserang wabah cacar dan polio. Berdasar kajian sejarah dan hasil studi, ada bukti bahwa dunia telah diserang wabah cacar sejak 3.000 tahun lalu.

Artinya, selama 3.000 tahun manusia telah hidup berdampingan dengan cacar, dan baru berhasil memusnahkan sepenuhnya di era 1970-an. Cara pencegahannya kurang lebih sama dalam wabah: jaga jarak, pisahkan yang sakit dari yang sehat, serta rawat yang sakit. Contoh berikutnya polio, yang hampir bisa diberantas sepenuhnya. Dua dari tiga serotipe virus polio telah diberantas secara global, dan kasus virus polio liar turun 99 persen dalam kurun 1988-2018.

Dengan penanganan yang belum semaju sekarang, masyarakat mulai dipaksa hidup berdampingan dengan virus cacar (variola) dan polio yang waktu itu juga sangat berbahaya. Tiga dari 10 penderita cacar akan mati. Satu dari 200 penderita polio lumpuh permanen; dan 15-20 persen penderita kelumpuhan meninggal. Tapi manusia tak mengalami “pemusnahan” karena dengan akal dan budi, selalu punya metode mencegah penularan.

Cara pencegahan meluasnya wabah kurang lebih sama: jaga jarak, pisahkan yang sakit dari yang sehat, rawat yang sakit. Covid-19 juga ditangani dengan metode standar karantina itu (plus masker, tes, dan pelacakan). Kemudian ditambah vaksinasi, lambat laun polio dan cacar itu menghilang. Edward Jenner memulai pencegahan dengan vaksinasi pada 1796.

Kita juga melakukan hal yang sama pada Covid-19. Kemajuan iptek membuat penanganan era sekarang bisa lebih cepat dibanding pada era cacar dan polio dulu. Terbukti vaksin Covid-19 sudah dikembangkan dalam jangka tak sampai setahun. Margaret Keenan, 91 tahun, jadi orang pertama yang disuntik vaksin Pfizer di Inggris pada 8 Desember 2020. Kini sudah ratusan juta orang disuntik vaksin dalam waktu delapan bulan ini.

Sejumlah pakar di Selandia Baru melakukan studi, membandingkan penanganan wabah polio dan Covid-19, menggunakan sistem penilaian tiga poin untuk 17 variabel eliminasi, seperti ketersediaan vaksin, durasi kekebalan, perilaku kesehatan masyarakat, dan manajemen pengendalian infeksi. Dengan melihat berbagai variabel ini, mereka menemukan Covid-19 memiliki 28 poin dan polio 26 poin, dari total 51.

Artinya, keseluruhan penanganan wabah Covid-19 ini hanya sedikit lebih tinggi, sehingga peluangnya tak jauh berbeda dibandingkan penanganan wabah polio beberapa dekade lalu.

Kendala pemberantasan Covid-19 memang sangat beragam, berbeda di tiap negara dan wilayah. Ada yang soal narasi (misal, ketidakpercayaan pada vaksinasi dan lebih percaya hoaks), minimnya kapasitas layanan kesehatan, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kepercayaan pada pemerintah. Poin terakhir ini menimpa banyak negara, baik negara maju maupun terbelakang.

Di AS, masyarakat tak mempercayai pemerintahan Trump, yang terang-terangan meremehkan pandemi, hingga akhirnya Trump gagal terpilih kembali. Dalam kadar dan skala berbeda, ini juga terjadi di Indonesia, terutama pada periode awal pandemi. Pejabat yang mengurusi kesehatan terkesan meremehkan dan tidak cepat tanggap, dan kemudian diperparah oleh kasus penggarongan bantuan sosial untuk korban pandemi.

Untuk memulihkan kepercayaan, sudah saatnya lebih tenang dalam menyusun peta jalan untuk berdampingan dengan pandemi. Susun dulu langkah-langkah penguatan penanganan pandemi dengan tetap mengutamakan sisi kesehatan. Turunkan dulu kurva keterjangkitan dan kematiannya dengan serius sebagaimana panduan WHO.

Gencarkan vaksinasi lengkap sehingga bisa memadai untuk menuju herd immunity. Untuk saat ini, jangan langsung “mempanglimakan” ekonomi berbasis kerumunan yang berisiko memperparah pandemi. Kecuali kita sudah makin mati rasa ketika ditunjukkan ke kita korban keterjangkitan dan mati akibat Covid-19 yang masih tinggi.

Djoko Santoso Guru Besar Kedokteran Universitas Airlangga, Ketua Badan Kesehatan MUI Jawa Timur, Penyintas Covid-19

Editor: YOHANES KRISNAWAN

Sumber: Kompas, 25 Agustus 2021

Share
%d blogger menyukai ini: