Home / Berita / Presiden Dorong Pendidikan Kejuruan

Presiden Dorong Pendidikan Kejuruan

Program-program Keahlian di SMK Akan Dipetakan Ulang
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pendidikan kejuruan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Tahun ini, pemerintah akan membangun banyak tempat pendidikan kejuruan di Indonesia.

Demikian diungkapkan Jokowi saat acara Dialog Publik bersama Presiden yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Rabu (30/3), di Jakarta. “Mengenai kesiapan sumber daya manusia kita berkompetisi, memang harus dipersiapkan. Sebab, kalau tidak dipersiapkan, kita akan ketinggalan terus,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah akan membangun sekolah menengah kejuruan dalam jumlah besar mulai tahun ini. “Kalau dulu ada SD inpres, mulai tahun ini akan ada SMK inpres. Pendidikan vokasional akan kita garap besar-besaran, yaitu SMK dan politeknik,” tutur Presiden.

Pendidikan kejuruan itu akan menjadi pusat pelatihan bagi siswa yang akan masuk ke dunia kerja. “Ke depan, pelatihan-pelatihan harus lewat institusi-institusi ini,” kata Jokowi.

Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mustaghfirin Amin mengatakan, baru pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembangunan SMK baru. Sebanyak 341 SMK baru bisa dibangun di daerah yang belum memiliki SMK.

“Biasanya setiap tahun hanya dianggarkan untuk pembangunan 40 SMK baru. Karena SMK diyakini harus dikembangkan akses dan kualitasnya, keberpihakan pada pembangunan SMK baru langsung dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal ini sebagai komitmen untuk melaksanakan pendidikan vokasi menengah berkualitas yang sesuai potensi dengan lokal,” ujar Mustaghfirin.

Dalam rangka mendukung program pembangunan pemerintah, Kemdikbud menguatkan SMK yang memiliki program keahlian di bidang pariwisata, pertanian, dan maritim. Selain itu, dilakukan juga pemetaan ulang mengenai program-program keahlian yang ada di SMK untuk melihat prospeknya terkait perkembangan teknologi dan tantangan perubahan jaman.

“Jika ada program keahlian yang dinilai tidak prospektif, ya, kami tutup. Sebaliknya, jika ada kebutuhan untuk program keahlian baru, untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di bidang infrastruktur, misalnya, baru-baru ini SMK bidang konstruksi diperkuat,” papar Mustaghfirin.

Peningkatan daya saing lulusan SMK di pasar kerja juga diprogramkan. Kemdikbud mendukung 1.200 SMK untuk melakukan sertifikasi kompetensi yang diakui Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

053370b9f4844f39a2545f1fe689b035Pendidikan vokasi di SMK disoroti karena jumlah lulusannya yang menganggur lebih banyak daripada lulusan SMA. Dari data Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2015, sebanyak 12,65 persen penganggur berasal dari SMK, 10,32 persen dari SMA, 7,54 persen dari diploma, dan 6,40 persen dari universitas.

Marlock, Koordinator Lapangan Forum Peduli Pendidikan Pelatihan Menengah Kejuruan Indonesia, mengatakan, penguatan pendidikan vokasi di tingkat menengah dan tinggi sangat penting bagi masa depan bangsa. “Untuk apa punya banyak sarjana, tetapi tidak terampil dan tidak punya keterampilan,” ucap Marlock.

Marlock menyoroti persoalan link and match yang belum berjalan baik, tak hanya terkait dengan dunia industri. Lulusan SMK yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi masih dipersulit karena regulasi yang belum terpadu. “Tamatan SMK seharusnya bisa bekerja, melanjutkan kuliah, dan menjadi wirausaha,” ujar Marlock. (AHA/ELN)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 31 Maret 2016, di halaman 12 dengan judul “Presiden Dorong Pendidikan Kejuruan”.

————–

Benahi Kualitas Sekolah Kejuruan

Komitmen Presiden Jokowi Disambut Positif
Komitmen Presiden Joko Widodo untuk mendorong pendidikan kejuruan mendapat sambutan positif. Namun, pemerintah diminta tak hanya fokus pada penambahan sekolah kejuruan, tetapi juga fokus pada upaya peningkatan kualitas sekolah kejuruan yang sudah ada.

Pada Rabu (30/3), Jokowi menyampaikan rencana pemerintah untuk meningkatkan pendidikan kejuruan di Indonesia, baik SMK maupun politeknik. Hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang pariwisata, pertanian, dan maritim.

Kepala Bagian Bidang Kemahasiswaan Jakarta International Hotels School (JIHS) Rochiyat Setiawan, Kamis (31/3), di Jakarta, mengatakan, pembangunan pendidikan vokasional di bidang pariwisata akan mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar sumber daya manusia, terutama di perhotelan.

Kendati demikian, menurut Rochiyat, pemerintah tetap perlu memperhatikan keberadaan sekolah kejuruan yang sudah ada. Ia menjelaskan, masih banyak sekolah kejuruan pariwisata yang sarana dan prasarananya mendesak untuk ditingkatkan.

Selain itu, Rochiyat mengingatkan agar pembangunan sekolah kejuruan pariwisata dibarengi dengan penggalian potensi destinasi wisata di daerah yang belum terjamah. “Promosi perlu dilakukan agar lulusan sekolah kejuruan pariwisata yang berkompeten tertarik bekerja di dalam negeri,” tuturnya.

Menurut dia, saat ini sekitar 10 persen lulusan JIHS masih memilih bekerja di luar negeri, seperti di Qatar, Uni Emirat Arab, dan Italia. Adapun jumlah lulusan yang dihasilkan JIHS sekarang telah mencapai sekitar 1.500 orang.

“Sudah saatnya pemerintah melirik sekolah kejuruan swasta. Lulusan akademi swasta tidak kalah dari sekolah kejuruan negeri,” kata Rochiyat.

Bidang pertanian
Kepala SMK Negeri 2 Slawi, Jawa Tengah, Imron Effendi menuturkan, rencana peningkatan pembangunan sekolah kejuruan pertanian menunjukkan pemerintah memiliki visi besar di bidang tersebut. Namun, sama dengan Rochiyat, Imron mengingatkan pemerintah agar mengembangkan sekolah kejuruan pertanian yang sudah berdiri.

Dari segi fasilitas, banyak SMK pertanian yang masih menggunakan peralatan-peralatan tua. Imron mencontohkan, rasio peralatan di sekolahnya dengan siswa 1 : 32. Beberapa peralatan itu merupakan hibah dari sejumlah pabrik atau perusahaan perkebunan.

Selain itu, menurut Imron, tenaga pengajar di SMK pertanian juga perlu ditambah. Sekolahnya masih kekurangan guru untuk beberapa jurusan pertanian, antara lain Agribisnis Hasil Pertanian.

Jurusan tersebut hanya memiliki tiga guru untuk mengajar 192 siswa. Ia menilai penambahan fasilitas dan tenaga pengajar sangat penting dilakukan guna menghasilkan lulusan yang kompeten.

Menurut Imron, lulusannya saat ini juga masih kesulitan mencari pekerjaan karena lahan pertanian yang terbatas. Karena itu, para lulusan didorong untuk berwirausaha.

“Dengan dilakukannya pembenahan dan pembangunan sekolah kejuruan pertanian, diharapkan akan muncul berbagai inovasi di bidang pertanian,” ujarnya saat dihubungi Kompas.

Untuk pendidikan bidang maritim, persoalan biaya terasa sangat memberatkan. “Akademi swasta harus mengeluarkan biaya Rp 8 miliar-Rp 9 miliar untuk sebuah alat simulasi bagi calon nakhoda dan teknisi. Adapun untuk sekolah menengah kejuruan (SMK), pengadaan perangkat computer based tutorial (CBT) resmi bisa menghabiskan Rp 300 juta,” kata Sekretaris Jenderal Badan Kerja Sama Pendidikan Maritim Swasta Indonesia (BKS PMSI) Tingkat Pendidikan Menengah dan Tinggi Tukiyo di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Kamis (31/3).

Kewajiban pengadaan alat tersebut diatur Kementerian Perhubungan lewat Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut serta disepakati lewat konvensi internasional untuk Standards of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW) bagi pelaut di Manila, 2010.

Tukiyo memaparkan, belum ada akademi dan SMK swasta yang mampu mencapai status “Approval” dari Dirjen Perhubungan Laut. Sebanyak 17 akademi dan 42 SMK swasta pun terancam berstatus “tidak diakui”.

“Jika satu sekolah menghasilkan sekitar 100 lulusan setiap tahun, sebanyak 6.000 calon perwira terancam gagal menjadi perwira,” ujar Tukiyo.

Lulusan akademi dan sekolah yang tidak diakui Dirjen Perhubungan Laut akan ditolak untuk mengikuti magang di sebuah proyek pelayaran selama 1 tahun. Selain itu, lulusan kepelautan ini juga tidak bisa mendapatkan sertifikat ahli nautikal tingkat (ANT) untuk nakhoda dan ahli teknik tingkat (ATT) sebagai syarat utama menjadi perwira laut. Akibatnya, para lulusan hanya bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) jika ingin melanjutkan karier di dunia maritim.(C02/C04)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 April 2016, di halaman 12 dengan judul “Benahi Kualitas Sekolah Kejuruan”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

x

Check Also

Melihat Aktivitas Gajah di Terowongan Tol Pekanbaru-Dumai

Sejumlah gajah sumatera (elephas maximus sumatranus) melintasi Sungai Tekuana di bawah terowongan gajah yang dibangun ...

%d blogger menyukai ini: