Lima Skema Penghitungan TKDN 4G LTE Dibuat
Presiden Joko Widodo mengingatkan perlunya menjaga konsistensi pengadaan barang dan jasa untuk menggunakan produk dalam negeri. Sejumlah kementerian dan badan usaha milik negara dinilai masih terlalu banyak menggunakan produk impor.
“Ini terus kita tekankan. Kita ingin agar beban biaya bisa dikurangi karena tidak perlu mengimpor sehingga meningkatkan daya saing industri kita di pasar dunia,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Terbatas Lanjutan Pembahasan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (23/2). Rapat juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Penggunaan produk dalam negeri juga akan memperkuat struktur industri nasional serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Tanah Air. “Tetapi, dari beberapa kali pantauan saya, masih ada beberapa kementerian yang pengadaannya masih menggunakan barang-barang impor,” kata Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat terbatas kemarin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong memaparkan, TKDN secara lengkap termasuk mekanisme penentuan sertifikasi TKDN.
Setelah rapat terbatas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, kebutuhan produk-produk dalam negeri meningkat seiring program pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Namun, di beberapa kementerian dan BUMN, penggunaan produk luar negeri dinilai masih terlalu dominan.
“Kita tidak ingin semangat bersaing secara global kita kurangi. Namun, bagaimanapun kita akan mendorong produk dalam negeri juga bisa digunakan atau menjadi tuan rumah bagi pembangunan yang digalakkan sekarang ini,” kata Pramono.
Selain membuat standardisasi produk dalam negeri, pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang mengatur masalah tersebut. Diharapkan, produk buatan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan diutamakan penggunaannya dalam pembangunan aneka sektor di Tanah Air.
Saleh Husin mencontohkan, pembangunan pembangkit 35.000 megawatt membutuhkan pembangunan transmisi atau tower sepanjang 46.000 kilometer. Tower tersebut sudah mampu diproduksi dalam negeri. Pembangunan pipa gas Gresik-Semarang juga masih bisa menggunakan produk dalam negeri.
Saleh meminta, ada kesadaran kementerian dan BUMN untuk menginformasikan rencana kebutuhan kepada kalangan industri jauh-jauh hari sebelum proyek dilaksanakan.
Secara terpisah, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Zakiyudin menjelaskan, pemerintah akan mengatur penghitungan porsi TKDN perangkat keras dan lunak produk telepon seluler teknologi 4G long term evolution (LTE). Peraturan ini akan disertai kebijakan insentif.
Terkait pengaturan itu, lima skema komposisi TKDN ponsel 4G LTE dibuat. Skema pertama 100 persen TKDN perangkat keras. Kedua, 100 persen perangkat lunak. Ketiga, gabungan 75 persen perangkat keras dan 25 persen perangkat lunak. Skema keempat, 50 persen perangkat keras dan 50 persen perangkat lunak. Kelima, 25 persen perangkat keras dan 75 persen perangkat lunak. (MED/SON/NDY)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Februari 2016, di halaman 18 dengan judul “Presiden Dorong Kandungan Lokal”.
