Keberadaan pil kontrasepsi mengubah wajah dunia. Pil ini menjadi refleksi kebebasan perempuan memilih menggunakan alat kontrasepsi, merencanakan kehamilan, dan lebih berperan di ruang publik.
SINGLECARE.COM—Aneka pilihan alat kontrasepsi
Kehadiran pil keluarga berencana selama 60 tahun terakhir telah merevolusi dunia. Bukan hanya makin menyadarkan perempuan akan haknya, namun juga mendorong partisipasi perempuan lebih besar di ruang publik dan mempercepat laju ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pil pengatur kelahiran atau yang akrab disebut pil keluarga berencana (KB) merupakan salah satu jenis alat kontrasepsi yang pertama kali dikenalkan saat Indonesia memulai program KB pada akhir 1960an. Meski konsumsi pil ini menuntut kedisiplinan tinggi, nyatanya pil KB sampai kini tetap jadi alat kontrasepsi terbanyak kedua yang dipilih perempuan Indonesia.
Pil KB pertama kali disetujui sebagai alat kontrasepsi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) pada 23 Juni 1960. Itu berarti, pil ini sudah 60 tahun lebih membantu perempuan di seluruh dunia menjalankan hak reproduksinya sehingga mereka lebih sehat dan membantu menciptakan keluarga lebih sejahtera.
Margaret Sanger (1879-1966), pendiri klinik pengaturan kelahiran pertama di Amerika Serikat (AS) pada 1916, seperti dikutip dari Planned Parenthood Federation of America, merupakan tokoh yang berada dibalik terciptanya pil ini. Ia aktif mendorong sejumlah ahli membuat pil pengatur kelahiran yang bisa dikonsumsi secara oral.
Pil ini mulai dirancang pada 1950an, menjalani sejumlah uji, hingga akhirnya disahkan FDA sebagai obat gangguan menstruasi pada 1957. Baru tiga tahun berikutnya, pil ini disetujui jadi alat kontrasepsi. Lima tahun sejak ditetapkan sebagai alat kontrasepsi, sekitar 6,5 juta perempuan yang sudah menikah di AS memakainya dan menjadikan pil ini sebagai alat kontrasepsi terpopuler.
“Pil KB menjadi refleksi dari kebebasan perempuan dalam memilih dan mengambil keputusan,” kata Kepala Badan Koordinasi KB Nasional Periode 1983-1998, sekarang Badan Kependudukan dan KB Nasional (BKKBN), Haryono Suyono, Minggu (27/9/2020). Pil KB berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan gerakan antipemaksaan di AS.
Pil KB harus dikonsumsi setiap hari meski lupa minum 2-3 hari masih bisa ditoleransi dengan meminum pil yang terlupa. Namun, konsumsi pil ini tidak bisa dipaksakan karena keputusan untuk mengonsumsi pil itu sepenuhnya ada pada perempuan. Saat ingin hamil, mereka bisa langsung menghentikan konsumsi pil tersebut hari itu juga.
Kebebasan itulah yang membedakan pil KB dengan alat kontrasepsi lain, misalkan suntik. Meski pilihan menggunakan kontrasepsi suntik ada pada perempuan, jika ingin hamil mereka harus menanti 1-3 bulan sejak disuntikkan, bergantung jangka waktu pemakaian masing-masing jenis suntik KB.
Di masa awal pelaksanaan program KB di Indonesia, lanjut Haryono, sebagian besar bantuan alat kontrasepsi dari berbagai negara berupa pil KB. Kadar hormon progestin dalam pil itu rendah sehingga bisa diberikan tanpa ada resep dokter.
Meski tingkat putus pakai pil dan suntik KB tinggi, kenyamanan penggunaan dan kecepatan pemulihan kesuburan saat hendak punya anak lagi membuat alat kontrasepsi jangka pendek ini tetap jadi pilihan masyarakat. Walau beberapa tahun lalu pemerintah gencar mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti susuk dan implan, nyatanya minat masyarakat tak berubah.
KOMPAS/DEONISIA ARLINTA—Suasana pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang yang diberikan oleh petugas BKKBN bagi warga distrik Arso, Selasa (19/12/2019), di Posyandu Bina Ria Sejahtera Arso VII, Kabupaten Keerom, Papua.
“MKJP kurang diminati masyarakat karena pemasangannya lebih sulit, prosesnya lebih lama, dan hanya bisa dilakukan petugas yang terlatih,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardhani dalam peringatan Hari Kontrasepsi Dunia di Jakarta, Jumat (25/9/2020). Hari Kontrasepsi Dunia diperingati setiap tanggal 26 September.
Meski demikian, penggunaan pil KB tidak lepas dari kontroversi maupun pemahaman keliru. Sejak diluncurkan, penolakan pil KB bermunculan dari sejumlah tokoh agama, termasuk di AS. Pil KB dianggap mendorong seks bebas karena memisahkan fungsi rekreasi dan reproduksi dari aktivitas seksual. Bahkan, pemberian kontrasepsi ini pada kelompok minoritas dituding sebagai alat genosida etnis tertentu.
Di luar persoalan agama dan etis, efek samping pil KB juga memicu penolakan dan membuat banyak perempuan mundur. Dikutip dari pbs.org, terbitnya buku
The Doctor’s Case Against the Pill karya Barbara Seaman pada 1969 yang menyebut pil KB bisa menimbulkan persoalan serius bagi kesehatan perempuan, seperti kemandulan, serangan jantung, hingga pembekuan darah, memicu penurunan volume penjualan pil KB hingga 24 persen pada 1979.
Kekhawatiran akan penggunaan pil KB itu juga muncul di masyarakat Indonesia, mulai dari menyebabkan gemuk, menurunkan kesuburan, hingga memicu kanker. Namun, lanjut Haryono, dengan pendekatan tokoh agama maupun komunitas masyarakat yang saling mengingatkan akan konsumsi pil KB, ketakutan itu bisa diredam.
Bahkan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 menunjukkan 85,9 persen responden tidak mengalami masalah apa pun terkait konsumsi pil KB. Efek samping pil KB itu tetap ada. Namun hanya sebagian kecil akseptor yang mengalami kenaikan atau penurunan berat badan, pusing, mual, hingga pendarahan akibat konsumsi pil KB.
Berbagai persoalan yang dialami pil KB membuat inovasi pil KB terus berkembang. FDA pada 1988 menyebut pil KB baru dosis tinggi yang ada di pasaran mampu menurunkan risiko kanker ovarium, anemia atau kekurangan zat besi, hingga radang panggul. Bahkan pada 1997, pil KB varian baru juga bisa digunakan untuk mengobati jerawat.
Meski demikian, inovasi itu tidak menyurutkan mitos maupun gugatan atas pil KB yang tetap ada di AS setidaknya sampai tahun 2010.
Namun pil KB tidak hanya merevolusi kehidupan sosial masyarakat. Pil KB dan berbagai alat kontrsepsi juga membuka jalan bagi perempuan untuk bisa setara dengan laki-laki dan berpartisipasi sama menggerakkan ekonomi bangsa.
Berkat kontrasepsi, termasuk pil KB, perempuan bisa menentukan kapan mereka hamil dan melahirkan. Pil ini juga membantu mereka menjaga jarak antarkelahiran sehingga kesehatan mereka lebih terjaga. Konsekuensinya, angka kematian ibu akibat hamil dan persalinan terus turun meski pengurangannya di Indonesia belum menggembirakan.
“Kontrasepsi membuka kemungkinan bagi perempuan untuk bisa memilih, kapan akan hamil dan melahirkan serta berapa anak yang diinginkan,” kata Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Turro S Wongkaren. Pelaksanaan KB di Indonesia membuat jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur turun drastis dari 5,6 anak pada 1971 menjadi 2,4 anak pada 2017.
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN—Produksi Kondom Untuk KB – Pekerje memeriksa kondom yang baru jadi di pabrik pembuatan kondom PT Mitra Rajawali Banjaran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/5). Dari kapasitas produksi 900.000 gross per tahun, sekitar 414.000 gross diproduksi untuk alat kontrasepsi pesanan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dari 28 juta peserta keluarga berencana di Indonesia, pengguna kontrasepsi kondom sekitar satu persen.
Pembatasan jumlah anak itu pada gilirannya mendorong makin banyak perempuan berkecimpung di sektor publik, terutama untuk bekerja dan berkarir. Makin berkurangnya jumlah anak membuat investasi keluarga untuk biaya pendidikan meningkat hingga anak perempuan pun memiliki kesempatan sama seperti anak laki-laki untuk menempuh pendidikan menengah dan tinggi.
Kondisi itu memperpendek masa reproduksi perempuan, terus menurunkan jumlah anak, hingga memperbesar partisipasi perempuan di dunia kerja. Besarnya perempuan di pasar kerja ini menjadi salah satu syarat bagi Indonesia untuk bisa meraih bonus demografi yang puncaknya diprediksi terjadi antara tahun 2020-2030.
Selain itu, lanjut Turro, dengan makin sedikitnya jumlah anak, maka pendapatan keluarga bisa digunakan lebih baik untuk investasi pendidikan dan kesehatan anak. Tabungan keluarga pun meningkat, terutama jika istri juga bekerja. Keadaan itu pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara dan peningkatan kesejahteraan warga.
Oleh MUCHAMAD ZAID WAHYUDI
Editor: EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 1 Oktober 2020
