Pemerintah diminta berkomitmen melakukan riset terpadu menghasilkan peta tangkapan ikan lebih akurat. Dengan peta akurat ditambah informasi lengkap, diharapkan perikanan tangkap berkelanjutan bisa terwujud.
Desakan itu muncul pada forum diskusi kelompok terarah yang diadakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertajuk ”Memaksimalkan Informasi Potensi Ikan bagi Nelayan”, di Jakarta, Senin (30/6).
Guru Besar pada Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral ITB Safwan Hadi mengatakan, berbagai penelitian yang disajikan para pakar ternyata saling melengkapi. Riset ENSO-IOD terhadap upwelling, keberagaman ikan dengan perilaku variatif, dinamika perairan pantai, dan data tangkapan ikan yang ada perlu disatukan dalam suatu riset yang fokus pada peta lokasi penangkapan ikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Harus ada penelitian terintegrasi melibatkan perguruan tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); serta pihak swasta atau publik,” ujarnya. Jika tidak ada tindak lanjut, ”Semua penelitian akan sia-sia dan tidak bermanfaat maksimal.”
Usulan itu disambut baik peserta diskusi dan semua mengharapkan ada pihak yang bisa berinisiatif mengumpulkan para pakar dan institusi terkait.
Para pakar kelautan dan perikanan pada pertemuan itu memberi berbagai masukan yang dapat digunakan meningkatkan kualitas prakiraan daerah penangkapan ikan terkait akurasinya, perluasan wilayah (spasial), dan jangka waktu prakiraan (temporal), serta pentingnya meneliti perilaku ikan.
Sejak tahun 2000, BPOL telah menghasilkan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) yang diterbitkan dua kali seminggu untuk empat titik wilayah di selatan Jawa. Kepala BPOL Agus Setiawan mengatakan, PPDPI diperoleh dari pengolahan data penginderaan jauh dan data permukaan.
”Peta itu membantu nelayan membuat keputusan apakah bisa melaut atau tidak dan ke mana harus pergi,” ujar Agus. ”Kami juga membuat Peta Lokasi Penangkapan Ikan Tuna (Pelikan) di wilayah perairan Samudra Hindia di selatan Pulau Jawa-Bali,” ujarnya.
Data yang bisa menjangkau lima hari ke depan itu disajikan daring dan didesiminasi melalui jasa pesan pendek, serta melibatkan pihak pelabuhan dan pemerintah daerah. Pemkab Indramayu, misalnya, aktif meneruskan informasi itu ke nelayan.
Menurut Agus, dari verifikasi nelayan, tingkat kebenaran data itu 80 persen. Namun, umpan balik dari nelayan belum maksimal. (ISW)
Sumber: Kompas, 1 Juli 2014
