Terwujudnya swasembada, ketahanan, dan kedaulatan pangan perlu mempertimbangkan wilayah yang tepat dan sesuai. Hal tersebut butuh informasi geospasial memadai demi pengembangan wilayah pertanian di Indonesia.
Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Imam Hendargo Abu Ismoyo menyatakan hal itu membacakan sambutan tertulis Menteri LHK Siti Nurbaya pada seminar nasional “Peranan Geografi dalam Mendukung Kedaulatan Pangan,” Selasa (7/4), di Kantor Pusat Badan Informasi Geospasial, Cibinong, Bogor.
Pengembangan daerah strategis untuk pangan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dalam RPJMN itu disebutkan, untuk memacu produksi pangan pokok, perlu pengamanan lahan padi beririgasi teknis yang didukung pengendalian konversi lahan, pemanfaatan lahan telantar, lahan marjinal, lahan transmigrasi, lahan perkebunan, dan bekas tambang.
Untuk memenuhi perluasan lahan pertanian agar memenuhi ketahanan pangan, lanjut Imam, butuh tambahan lahan sekitar 12,7 juta hektar. Wilayah tersebut antara lain diharapkan bisa terpenuhi dari lahan milik masyarakat adat seluas 4,1 juta hektar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Maka dari itu, keterlibatan masyarakat diperlukan dalam memenuhi target swasembada dan ketahanan pangan nasional. “Kementerian terkait akan memberi bantuan benih, pupuk, dan sarana lain,” kata Imam.
Perluasan lahan pertanian dan pemanfaatan lahan akan berbasis peta ekoregion yang disusun Kementerian LHK bekerja sama dengan BIG. Peta yang menggambarkan kondisi alam, flora, dan iklim setempat itu amat bermanfaat untuk mendukung program swasembada, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
Siti mencontohkan ekoregion Kalimantan yang punya dataran aluvial bisa mendukung tanaman pangan padi. Ekoregion Papua dapat dikembangkan untuk tanaman sagu karena memiliki dataran fluvial. Adapun di Nusa Tenggara Timur, untuk tanaman sorgum karena ada dataran organik koral dan dataran fluvial. Informasi itu jadi pertimbangan pengembangan lahan agar produksi pangan optimal dan mencapai target kedaulatan pangan.
Ketahanan pangan dalam hal ketersediaan, jumlah, dan mutu baik jadi tantangan karena jumlah penduduk terus bertambah. Jumlah warga Indonesia pada 2020 diprediksi 271,1 juta jiwa.
Dengan Nawacita, Presiden Joko Widodo meyakini swasembada, ketahanan, dan kedaulatan pangan akan tercapai 4-5 tahun mendatang. Itu harus mempertimbangkan wilayah tepat dan sesuai tanaman pangan lokal.
Citra satelit
Selain peta ekoregion berskala 1:500.000 dan 1:250.000, Sekretaris Utama BIG Titik Suparwati mengatakan, perlu peta skala besar, yakni 1:50.000 dan 1:25.000, untuk setiap kabupaten dan kota. Untuk pengembangan lahan baku sawah, diperlukan peta skala 1:10.000-1:50.000 untuk pedesaan. “Kini ada 9 juta hektar sawah,” ujarnya.
Peta skala besar itu disediakan citra satelit resolusi tinggi. Penyediaan citra satelit resolusi tinggi tahun ini akan bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
Menurut Imam, peta skala tinggi tak hanya untuk penetapan lokasi lahan pertanian, tetapi juga mengetahui posisi terbaik pembangunan saluran irigasi dan waduk. Nawacita tentang kedaulatan pangan menyebutkan penyediaan jaringan irigasi bagi 1 juta hektar lahan pertanian, rehabilitasi jaringan 3 juta hektar, dan pembangunan 50 waduk baru. Nawacita juga menetapkan peningkatan pangan produksi dalam negeri. (YUN)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 April 2015, di halaman 14 dengan judul “Peta Skala Besar untuk Perluasan Lahan”.
