Perkuat Pendidikan Kejuruan

Pengangguran Terdidik Ancam Bonus Demografi
Indonesia memasuki masa bonus demografi mulai tahun 2015. Puncak bonus diperkirakan terjadi pada 2028-2031. Untuk meraih bonus itu, pendidikan bagi 65 juta anak muda usia 15-29 tahun harus disiapkan matang. Kegagalan menyiapkan mereka akan menambah pengangguran terdidik dan mengancam produktivitas bangsa.
Menyambut bonus demografi, peningkatan akses anak muda ke perguruan tinggi menjadi fokus pemerintah. “Saat ini, baru 30 persen anak muda yang bisa mengakses perguruan tinggi,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo di Jakarta, Sabtu (2/5).

Mendorong kian banyak anak muda mengenyam pendidikan tinggi jadi syarat mutlak meningkatkan mutu manusia Indonesia. Daripada Malaysia atau negara maju anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), jumlah tenaga kerja Indonesia berpendidikan tinggi tertinggal jauh.

Masalahnya, jumlah lulusan perguruan tinggi yang menganggur, baik program diploma maupun sarjana, masih tinggi. Kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri masih besar. Upaya mendorong lulusan perguruan tinggi berwirausaha pun belum optimal.

“Dalam lima tahun ke depan, relevansi bidang ilmu dengan industri serta kebutuhan pembangunan bangsa akan diperkuat agar harmonis,” ujarnya. Salah satu cara yang dilakukan ialah memperbanyak lulusan perguruan tinggi yang punya sertifikat kompetensi yang diakui industri dalam dan luar negeri.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menyebut ada rencana pengembangan jurusan atau program studi baru inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri. Prioritas akan dilakukan pada bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur, dan ekonomi kreatif.

Namun, M Munir dari Bagian Pengembangan Program dan Kerja Sama Dewan Pendidikan Tinggi, menyebutkan, program pendidikan tinggi vokasi atau kejuruan masih kalah menarik daripada program sarjana. Selain dianggap lebih bergengsi, standar gaji minimal sarjana lebih tinggi daripada lulusan pendidikan vokasi. “Padahal, industri butuh lebih banyak tenaga kerja siap pakai dari jenjang vokasi,” katanya.

Hal itu diakui Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Muhammad Firdaus. Mengacu pada negara-negara lain, jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi seharusnya lebih besar daripada lulusan sarjana. Namun, di Indonesia, kondisinya terbalik.

Di sisi lain, meski peluang berwirausaha terbuka dan penghasilan menjanjikan, minat lulusan perguruan tinggi berwirausaha rendah. Jumlah wirausaha Indonesia pada 2014 hanya 1,65 persen dari jumlah penduduk. Untuk menjadi negara maju, Indonesia butuh 2 persen penduduk yang berwirausaha.

Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang juga mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengingatkan perlunya memikirkan ulang pendidikan tinggi bagi anak Indonesia agar diserap industri. “Apa perlu mendidik semua anak empat tahun di perguruan tinggi atau cukup memberi pelatihan bersertifikat internasional enam bulan agar bisa langsung bekerja di berbagai negara?” ujarnya.

Peningkatan kompetensi
Pelatihan tambahan untuk meningkatkan kompetensi pekerja juga perlu dipikirkan. Jadi, para pekerja tetap bisa ditingkatkan produktivitasnya.

Pendidikan menengah kejuruan pun jadi perhatian pemerintah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, pekan lalu, menyatakan, pemerintah akan membangun sekolah menengah kejuruan sesuai potensi daerah. Itu akan membuat lulusan SMK tetap bisa berkiprah di daerahnya, tak perlu berpindah ke daerah lain untuk mencari kerja. Migrasi lulusan SMK merugikan daerah karena sumber daya yang mereka didik dimanfaatkan daerah lain.

“SMK tak hanya akan dijadikan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan siswa, tetapi juga bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk pengembangan ekonomi mereka,” ujarnya.

Pembangunan SMK baru itu akan dilakukan di daerah-daerah yang belum punya SMK sesuai kebutuhan. Untuk SMK yang ada, pemerintah akan menambah sarana dan prasarana pendukung, seperti alat praktik, laboratorium, dan komputer, untuk meningkatkan mutu pendidikannya. (ELN/B04/MZW)
———————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Mei 2015, di halaman 13 dengan judul “Perkuat Pendidikan Kejuruan”.