Perbaikan Tata Kelola Tidak Signifikan

- Editor

Rabu, 27 April 2016

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perbaikan tata kelola hutan 2015 meningkat, tetapi tak signifikan, sementara ada kesenjangan besar antara pemerintah pusat dan daerah. Rendahnya kinerja pemerintah daerah berakibat, antara lain, rendahnya pendapatan negara yang tak sebanding dengan jumlah izin atau perusahaan.

Demikian hasil kajian Tata Kelola Hutan 2015 yang diterbitkan Program Pembangunan PBB (UNDP). Metodologi riset, yakni wawancara dan diskusi kelompok, terfokus pada 40 lembaga nonpemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan 20 perusahaan.

Di luar empat aspek yang diteliti, penerapan Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang dikoordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai rendah (skor negatif). Aspek kepastian kawasan hutan berada di urutan terendah kemajuan tata kelola.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasil kajian itu dipaparkan dua penulis, yakni Abdulwahib Situmorang dari UNDP REDD+ (Program Pengurangan Emisi dari Kerusakan Hutan dan Penggundulan Hutan) dan Hariadi Kartodiharjo, penasihat senior KPK, di Jakarta, Selasa (26/4). Empat aspek yang diteliti, yakni kepastian kawasan hutan, keadilan dan sumber daya hutan, aspek transparansi dan integritas pengelolaan hutan, dan kapasitas penegakan hukum.

Perbaikan tata kelola hutan dinilai naik dibandingkan dengan tahun 2014, terutama aspek keadilan pengelolaan sumber daya hutan. Pemerintah dinilai berusaha menekan kesenjangan akses sumber daya hutan dan penanganan konflik tenurial di kawasan hutan.

KPK Butuh Dukungan Penelitian
Hariadi Kartodiharjo, penasihat senior KPK, menambahkan, untuk rencana aksi GNPSDA, KPK membutuhkan dukungan penelitian semacam ini karena bidang yang diawasi amat luas, mulai dari energi, pertambangan, hingga lainnya.

Penelitian tata kelola hutan, yang biasanya dilakukan dua tahun sekali, terakhir kali dilakukan 2014. Penelitian tahun 2015 dilakukan karena dorongan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

”Hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2014,” ujar KepalaUNDP Indonesia Christophe Bahuet. Dia berharap hasil kajian tersebut bisa dijadikan dasar perbaikan tata kelola dan diwujudkan dalam kebijakan yang diimplementasikan.

Kepastian kawasan hutan
Aspek dengan nilai terendah adalah kepastian kawasan hutan. Hanya 33 persen menyatakan ada kemajuan. Persentase sama, yakni 33 persen, menyatakan ada kemunduran. Kepastian kawasan hutan antara lain bergantung pada kebijakan satu peta yang belum selesai.

”Kesulitan membuat satu peta bukan karena data atau peta tak ada, melainkan karena kementerian pemberi izin tak memberi data ke Badan Informasi Geospasial. Ini terkait kemauan politik,” kata Hariadi. Kementerian tak memberi informasi karena tak ada aturan pendukung.

Kepastian kawasan hutan jadi aspek penting karena terkait konflik tenurial, perluasan wilayah kelola rakyat, penataan perizinan dan perkebunan, dan penyelesaian pengukuhan area hutan. Dari temuan yang ada, dukungan pelaku usaha untuk wilayah kelola rakyat rendah.

Menurut Abdulwahib, dukungan pemda untuk pengukuhan kawasan hutan rendah meski banyak peraturan di pusat. Dari 13 provinsi yang jadi proyek percontohan GNPSDA, hanya 5 provinsi yang mengevaluasi hak-hak warga di area hutan.

Aspek transparansi pengelolaan hutan mendapat nilai tertinggi kedua untuk mengukur kinerja ekonomi biaya tinggi karena pungutan tak resmi pada perizinan di pusat hilang. Namun, pungutan tak resmi masih terjadi di daerah, misalnya dalam pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan, ada biaya Rp 500 juta-Rp 1 miliar. (ISW)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 April 2016, di halaman 14 dengan judul “Perbaikan Tata Kelola Tidak Signifikan”.

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Tak Wajib Publikasi di Jurnal Scopus, Berapa Jurnal Ilmiah yang Harus Dicapai Dosen untuk Angka Kredit?
Empat Bidang Ilmu FEB UGM Masuk Peringkat 178-250 Dunia
Siap Diuji Coba, Begini Cara Kerja Internet Starlink di IKN
Riset Kulit Jeruk untuk Kanker & Tumor, Alumnus Sarjana Terapan Undip Dapat 3 Paten
Ramai soal Lulusan S2 Disebut Susah Dapat Kerja, Ini Kata Kemenaker
Lulus Predikat Cumlaude, Petrus Kasihiw Resmi Sandang Gelar Doktor Tercepat
Kemendikbudristek Kirim 17 Rektor PTN untuk Ikut Pelatihan di Korsel
Ini Beda Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Jepang dan Cina
Berita ini 2 kali dibaca

Informasi terkait

Rabu, 24 April 2024 - 16:17 WIB

Tak Wajib Publikasi di Jurnal Scopus, Berapa Jurnal Ilmiah yang Harus Dicapai Dosen untuk Angka Kredit?

Rabu, 24 April 2024 - 16:13 WIB

Empat Bidang Ilmu FEB UGM Masuk Peringkat 178-250 Dunia

Rabu, 24 April 2024 - 16:09 WIB

Siap Diuji Coba, Begini Cara Kerja Internet Starlink di IKN

Rabu, 24 April 2024 - 13:24 WIB

Riset Kulit Jeruk untuk Kanker & Tumor, Alumnus Sarjana Terapan Undip Dapat 3 Paten

Rabu, 24 April 2024 - 13:20 WIB

Ramai soal Lulusan S2 Disebut Susah Dapat Kerja, Ini Kata Kemenaker

Rabu, 24 April 2024 - 13:06 WIB

Kemendikbudristek Kirim 17 Rektor PTN untuk Ikut Pelatihan di Korsel

Rabu, 24 April 2024 - 13:01 WIB

Ini Beda Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Jepang dan Cina

Rabu, 24 April 2024 - 12:57 WIB

Soal Polemik Publikasi Ilmiah, Kumba Digdowiseiso Minta Semua Pihak Objektif

Berita Terbaru

Tim Gamaforce Universitas Gadjah Mada menerbangkan karya mereka yang memenangi Kontes Robot Terbang Indonesia di Lapangan Pancasila UGM, Yogyakarta, Jumat (7/12/2018). Tim yang terdiri dari mahasiswa UGM dari berbagai jurusan itu dibentuk tahun 2013 dan menjadi wadah pengembangan kemampuan para anggotanya dalam pengembangan teknologi robot terbang.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO (DRA)
07-12-2018

Berita

Empat Bidang Ilmu FEB UGM Masuk Peringkat 178-250 Dunia

Rabu, 24 Apr 2024 - 16:13 WIB