Sebelum api meluas dengan cepat di lahan gambut, semua pihak diminta melakukan berbagai upaya pencegahan dini kebakaran lahan dan hutan. Pembasahan gambut perlu dipercepat sebelum masuknya musim kemarau.
Pakar gambut dari Universitas Jambi, Asmadi Saad, mengatakan, Jambi akan memasuki kemarau pada April atau Mei mendatang. Sebelum kemarau terjadi, pembasahan gambut atau rewetting sudah harus berjalan.
Begitu pula pembangunan sekat-sekat kanal, khususnya di perkebunan sawit dan hutan tanaman industri yang dibangun di hamparan gambut. ”Jangan sampai terlambat, pencegahan dini harusnya sudah berjalan,” ujar Asmadi dalam Workshop Jurnalis untuk Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang diselenggarakan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Jambi, Jumat (11/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kondisi lingkungan yang rentan, tinggi muka air pada lapisan gambut mudah surut. Jika kondisinya mengering dengan cepat, pembasahan gambut diperlukan. ”Pembasahan bisa dilakukan dengan cara memompa air atau dari sumber air pasang surut,” ujarnya.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah mengatakan, upaya pencegahan kebakaran tahun ini menjadi prioritas. Satuan tugas pencegahan kebakaran lahan dan hutan telah dibentuk dan akan langsung turun guna mengecek titik-titik panas. Setiap ditemukan titik api langsung dipadamkan.
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Poprianto, mengatakan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sudah berlaku dan tidak memberi peluang sedikit pun bagi aktivitas pembakaran lahan. Namun, perda itu belum cukup.
Jambi masih perlu melengkapinya dengan sejumlah aturan lain, yakni Perda tentang Penataan Gambut, Pergub tentang Penetapan Status Siaga dan Tanggap Darurat, dan aturan pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan.
Langkah antisipatif
Hal yang sama dilakukan Pemprov Kalimantan Barat yang mulai mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Langkah antisipatif itu lebih mengedepankan aspek preventif atau pencegahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar wilayah yang rawan kebakaran.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya, Jumat, mengatakan, upaya preventif menjadi langkah utama saat ini. ”Sudah beberapa kali kami mengadakan pertemuan koordinasi mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan masyarakat, TNI, dan perusahaan,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melaporkan, kebakaran lahan kembali terjadi di sejumlah tempat di Sumatera dan Kalimantan.
”Prosedurnya sudah jalan, yakni tim di darat dan udara harus bekerja begitu kebakaran itu terjadi. Pemadaman dilakukan, restorasi gambut juga dikerjakan,” kata Kalla.
Pemerintah mendorong pemadaman kebakaran dan restorasi gambut terus dilakukan. Selain itu, pengawasan dan pengetatan moratorium penebangan hutan juga harus dijalankan.
”Moratorium penebangan hutan tetap harus diperketat. Namun, pemerintah juga harus menjaga supaya rakyat atau pengusaha tidak memperluas lahan dengan cara membakar,” kata Kalla.
Sementara itu, titik panas mulai muncul di Palembang, Aceh, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan meski skalanya kecil. (ITA/ESA/AHA/RAM/JUM/DRI/AIN/PRA)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Maret 2016, di halaman 1 dengan judul “Pencegahan Dini Kian Mendesak”.
