Revisi Rencanan Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tengah pascabencana diminta berbasis kajian ilmiah dan pengetahuan lokal dengan melibatkan komunitas. Untuk itu, prosesnya diharapkan tidak terburu-buru, mengingat hingga saat ini berbagai kajian ilmiah masih dilakukan oleh berbagai ahli, baik dari dalam maupun luar negeri.
?“Sekarang sudah sama-sama difahami kebutuhan tata ruang Sulawesi Tengah yang berbasis mitigasi bencana. Namun, untuk itu harus ada dasar sains yang kuat, selain melibatkan komunitas agar hasilnya bisa diterima semua pihak,” kata Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata, Menteri Koordinator Maritim, Rahman Hidayat, Jumat (9/11/2018).
?Rahman, yang juga anggota Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATSI) ditemui saat melakukan pemetaan batimetri di perairan Kampung Muara, Kelurahan Boya, Kecamatan Benawa, Donggala, bersama sejumlah peneliti lain dari Indonesia dan berbagai negara. Kampung ini saat gempa M 7,4 pada 28 Oktober 2018 lalu sebagian tenggelam ke laut dan menewaskan 41 penduduknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KOMPAS/AHMAD ARIF–Rizky Rizaldi (15), menunjukkan bekas Kampung Muara, Kelurahan Boya, Kecamatan Benawa yang hilang ke dalam laut akibat gempa M 7,4 lalu, Jumat (9/11). Kompas/Ahmad Arif
?Saat ini para peneliti tengah memetakan mekanisme gempa dan tsunami yang terjadi. “Proses penataan kembali Sulawesi Tengah pascabencana ini tidak boleh dilakukan secara tergesa, apalagi bencana yang terjadi, baik gempa, tsunami, maupun likuefaksinya sangat kompleks dan sampai sekarang masih dicoba dipahami mekanismenya oleh para ahli,” ujarnya.
?Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang juga Ketua Tim Operasi Bakti Teknologi Sulawesi Tengah, Udrekh, juga mengingatkan agar penataan kembali daerah terdampak bencana di Sulawesi Tengah tidak dilakukan tergesa-gesa. “Kita tahu korban butuh kepastian segera, tetapi lebih baik saat ini disiapkan hunian sementara yang layak dulu, sambil menunggu proses kajian ilmiah,” kata dia.
?Sebelumnya diberitakan Kompas, (7/11/2018), revisi tata ruang Sulawesi Tengah yang saat ini disiapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan selesai pada November ini. Menurut Udrekh, kajian ilmiah sedang dilakukan.
Seminggu setelah gempa, dia memimpin sejumlah peneliti dari berbagai lembaga penelitian dan kampus di Indonesia melakukan survei di Sulawesi Tengah. Mereka juga melakukan survei batimetri. “Saat ini kami masih menyiapkan analisisnya dan menuliskannya di jurnal dan presentasikan di forum ilmiah untuk mendapatkan peer review dan mencari konsensus para ahli,” katanya.
?Udrekh mengingatkan, jangan sampai kebijakanyang dibuat berseberangan dengan hasil kajian ilmiah, sehingga justru masyarakat dipindahkan kembali ke zona rawan. “Kita harus ingat, kota yang dipotong sesar paling aktif di Indonesia dengan kompleksitas ancaman, baik dari gempanya sendiri, tsunami, hingga likuefaksi. Untuk tsunaminya juga unik, karena dugaan kuat kami berdasarkan survei, hal ini dipicu longsor bawah laut setelah gempa,” kata dia.
Aspek sosial
?Tokoh adat yang juga Wakil Kepala Museum Daerah Sulawesi Tengah Iksam mengatakan, selain didukung data-data ilmiah, penataan kembali daerah bencana seharusnya juga memerhitungkan aspek sejarah dan budaya masyarakat. “Ada banyak pengetahuan lokal dan aspek budaya yang perlu dilihat, terutama bagaimana pola hunian di masa lalu. Daerah-daerah likuefaksi ini dulu kebanyakan bekas sungai lama yang diuruk dan tidak dihuni hingga tahun 1970-an. Ini juga bisa dilihat di peta-peta lama zaman Belanda,” kata dia.
?Menurut Iksam, yang juga arkeolog ini, pola hunian lama di Palu rata-rata berada di punggungan bukit dan dari kejadian saat ini kawasan-kawasan ini cenderung aman dari likuefaksi meski perlu diwaspadai ancaman banjir bandang dan longsor. “Konstruksi rumah tradisional masyarakat di terbukti tahan gempa. Kita perlu kembali melihat pengetahuan lokal ini,” kata dia.
?Rahman menambahkan, belajar dari penataan kembali Aceh pascatsunami 2004, rancangan yang dibuat Bappenas untuk mengosongkan daerah pesisir yang terdampak tsunami akhirnya tidak bisa diterapkan. Salah satu penyebabnya adalah, keterlibatan komunitas sejak awal. “Saat itu saya mengikuti prosesnya,. Aceh memang cepat prosesnya, tetapi kalau dilihat sekarang banyak yang khawatir terhadap risiko tsunami di masa depan,” ungkapnya.–AHMAD ARIF
Sumber: Kompas, 10 November 2018
