Kementerian Pertahanan mempercepat proses pengisian slot satelit di 123 Bujur Timur. Sumber daya manusia yang akan mengelola operasional satelit komunikasi ini pun mulai dipersiapkan.
“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan sudah berproses sejak akhir 2015. Pembuatan satelit memerlukan waktu sekitar tiga tahun,” kata Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Muda M Syaugi, di Jakarta, Jumat (17/6).
Untuk pengadaan satelit, tambah Syaugi, dilakukan penjajakan. Alokasi untuk tahun ini sudah tersedia dana melalui APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 1,327 triliun. Sampai 2019, alokasi direncanakan berturut-turut setiap tahun 180 juta dollar AS, 109 juta dollar AS, dan 280 juta dollar AS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berkomunikasi dengan para pengguna, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU untuk mengetahui spesifikasi teknis yang diharapkan mengacu kebutuhan operasi TNI,” tutur Syaugi.
Untuk TNI diperlukan satelit dengan spesifikasi minimum, antara lain 1 transponder L-Band, 4 transponder C-Band, dan 2 transponder Ku-Band.
Secara terpisah, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Leonardi menambahkan, pengadaan satelit akan dilakukan oleh Airbus Defense Space.
Jenis satelit komunikasi yang digunakan militer dan Kementerian Pertahanan saat ini, menurut praktisi komunikasi satelit, Surya Witoelar, menginduk pada fasilitas yang diciptakan dan dioperasikan Inggris dan negara persemakmuran. “Ini tentu saja kita tidak bisa menutup informasi dari negara-negara persemakmuran di sekitar kita, yakni Australia, Singapura, Malaysia, Brunei, dan Papua Niugini. Semisal, sistem Imarsat, yang dipakai kapal perang kita, sangat bergantung pada Inggris,” kata Surya.
Internal
Keberadaan satelit komunikasi yang dikembangkan dan dimiliki sendiri oleh Indonesia akan menjaga komunikasi internal Kementerian Pertahanan, TNI, dan satuan kerja pemerintah lainnya di Indonesia tidak bisa disadap oleh negara lain.
“Saat ini masih dibangun satelit, antena, sarana peluncuran dan stasiun kendali,” kata Surya.
Dia menambahkan, stasiun kendali dibuat oleh PT LEN dan Mitra kerja. Adapun modul utama satelit dikerjakan di konsorsium Airbus di Perancis dan sejumlah negara Eropa Barat. Sementara antena ukuran besar dibuat di Kanada.
Di sisi lain, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan juga menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola satelit. Para ahli akan menjaga satelit tetap aman dari upaya para peretas. Karena itu, berkoordinasi dengan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU tetap dilakukan.
Strategis
Kepemilikan satelit dinilai sangat strategis. Sebab, slot 123 untuk satelit L-Band ini hanya dimiliki delapan negara. Satelit ini mampu mencakup pengiriman data dan komunikasi keseluruhan wilayah Indonesia dan wilayah lain meski tidak berpindah-pindah. Bahkan, tambah Syaugi, jika kebutuhan pertahanan Indonesia sudah terakomodasi, bisa saja kapasitas satelit ini digunakan untuk keperluan lain.
Sebelumnya slot ini dikelola pihak swasta sampai satelit komersial ini diorbitkan pada tahun 2000. Pemerintah Indonesia mengambil alih slot satelit di 123 Bujur Timur. Pengelolaannya kemudian diserahkan kepada Kementerian Pertahanan.
Apabila berjalan sesuai rencana, satelit tersebut akan beroperasi tahun 2018-2019. Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, upaya pengadaan alat utama sistem persenjataan, termasuk satelit komunikasi, harus mengacu pada undang-undang, termasuk soal industri pertahanan. Harus dipastikan apa nilai tambah bagi industri strategis di dalam negeri.
(INA/ONG)
——-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Juni 2016, di halaman 2 dengan judul “Pemerintah Percepat Pengadaan Satelit 123”.
