Home / Berita / Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh Masih Belum Optimal

Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh Masih Belum Optimal

Warga memanfaatkan aplikasi sipandora di Jakarta, Kamis (31/1/2019). Aplikasi Sipandora (Sistem Pemantauan Bumi Nasional berbasis Android) yang diluncurkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) kini bisa dinikmati masyarakat. Aplikasi ini memberikan layanan data dan informasi satelit penginderaan jauh berbasis digital seperti zona potensi penangkapan ikan, suhu permukaan laut, produktivitas padi, peringatan dini bencana kebakaran lahan, dan kekeringan. Selain Sipandora, Lapan juga meluncurkan Sistem Penyajian Data yang Cepat, Mudah, Aman, dan Populer (SPACeMAP).

Warga memanfaatkan aplikasi sipandora di Jakarta, Kamis (31/1/2019). Aplikasi Sipandora (Sistem Pemantauan Bumi Nasional berbasis Android) yang diluncurkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) kini bisa dinikmati masyarakat. Aplikasi ini memberikan layanan data dan informasi satelit penginderaan jauh berbasis digital seperti zona potensi penangkapan ikan, suhu permukaan laut, produktivitas padi, peringatan dini bencana kebakaran lahan, dan kekeringan. Selain Sipandora, Lapan juga meluncurkan Sistem Penyajian Data yang Cepat, Mudah, Aman, dan Populer (SPACeMAP).–KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN (HAS)–31-01-2019

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANJAKARTA, KOMPAS – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menyediakan data satelit penginderaan jauh (inderaja) berbagai resolusi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Namun, pemanfaatannya oleh pemerintah daerah masih belum optimal.

Sejak tahun 2012, Lapan menjadi lembaga tunggal penyedia data satelit inderaja berbagai resolusi dengan lisensi Pemerintah Indonesia. Data yang diperoleh didistribusikan ke berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Sebelumnya, data inderaja itu dibeli oleh masing-masing institusi sesuai kebutuhan mereka. Pola tersebut membuat pembelian citra inderaja berpeluang terjadi pengulangan, tumpang tindih, hingga pemborosan anggaran negara.

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin di Jakarta, Kamis (31/1/2019) mengatakan nilai ekonomi pemanfaatan citra satelit inderaja resolusi tinggi 1,5 meter dan resolusi sangat tinggi 0,5 meter pada 2018 mencapai Rp 13,2 triliun. Jumlah itu naik 78 persen karena nilai ekonominya pada 2017 sebesar Rp 7,4 triliun.

Kenaikan nilai ekonomi itu sangat besar mengingat Lapan menganggarkan Rp 56 miliar untuk membeli citra resolusi sangat tinggi dan Rp 26 miliar untuk citra resolusi tinggi setiap tahunnya. Citra resolusi sangat tinggi diambil dari satelit Pleiades 1A dan Pleiades 1B milik Perancis. Sedangkan citra resolusi tinggi menggunakan satelit SPOT 6 dan SPOT 7, juga milik Perancis.

“Pemanfaatan data satelit inderaja yang lebih luas dengan pengguna lebih banyak jadi tantangan ke depan,” katanya.

Peningkatan nilai ekonomi itu sebenarnya sudah menunjukkan makin banyaknya pengguna data inderaja. Namun, pemanfaatannya belum meluas. Padahal, data inderaja bisa digunakan untuk banyak keperluan.

Sebelumnya, Kepala Pusat Teknologi dan Data Inderaja Lapan Dedi Irawadi di sela Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Inderaja 2019 di Jakarta, Rabu (30/1/2019), mengatakan saat ini hampir semua kementerian dan lembaga di tingkat pusat sudah memanfaatkan data inderaja.

Sementara untuk pemerintah provinsi juga sudah menggunakannya, Namun untuk pemerintah kabupaten/kota, baru sekitar 300 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang sudah memanfaatkannya.

“Pemanfaatan data inderaja perlu lebih diperkenalkan ke daerah yang belum memanfaatkannya karena data ini disediakan pemerintah secara gratis,” katanya.

Namun, daerah yang membutuhkannya perlu mengajukan permintaan data inderaja resolusi sangat tinggi ke Lapan. Daerah yang mengajukan akan diprioritaskan untuk disediakan datanya karena luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya daerah yang membutuhkan, sedang dananya terbatas.

Saat ini, sudah sekitar 1,2 juta kilometer persegi wilayah Indonesia yang memiliki citra satelit resolusi sangat tinggi dari 1,9 juta kilometer persegi luas daratan Indonesia. Tahun 2019, diharapkan 90 persen wilayah Indonesia bisa diperoleh citra inderajanya. Sementara itu, untuk citra inderaja resolusi menengah, datanya lebih mudah tersedia.

Warga memanfaatkan aplikasi sipandora di Jakarta, Kamis (31/1/2019). Aplikasi Sipandora (Sistem Pemantauan Bumi Nasional berbasis Android) yang diluncurkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) kini bisa dinikmati masyarakat. Aplikasi ini memberikan layanan data dan informasi satelit penginderaan jauh berbasis digital seperti zona potensi penangkapan ikan, suhu permukaan laut, produktivitas padi, peringatan dini bencana kebakaran lahan, dan kekeringan. Selain Sipandora, Lapan juga meluncurkan Sistem Penyajian Data yang Cepat, Mudah, Aman, dan Populer (SPACeMAP).–KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN (HAS)–31-01-2019

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN–Warga memanfaatkan aplikasi sipandora di Jakarta, Kamis (31/1/2019). Aplikasi Sipandora (Sistem Pemantauan Bumi Nasional berbasis Android) yang diluncurkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) kini bisa dinikmati masyarakat. Aplikasi ini memberikan layanan data dan informasi satelit penginderaan jauh berbasis digital seperti zona potensi penangkapan ikan, suhu permukaan laut, produktivitas padi, peringatan dini bencana kebakaran lahan, dan kekeringan. Selain Sipandora, Lapan juga meluncurkan Sistem Penyajian Data yang Cepat, Mudah, Aman, dan Populer (SPACeMAP).KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN (HAS)31-01-2019

Awan tebal
Selain itu, daerah yang belum ada citra resolusi sangat tingginya umumnya merupakan daerah yang sulit diambil citranya akibat tutupan awan yang tebal, seperti daerah sekitar khatulistiwa dan pulau-pulau kecil. Daerah yang sulit diambil citranya itu antara lain Kalimantan Utara karena awan tebalnya, atau Riau dan Jambi yang berawan tebal saat musim hujan dan tertutup asap saat musim kemarau.

Untuk daerah sulit, lanjut Dedi, Lapan menyediakan citra satelit radar. Setiap tahun, Lapan mengambil citra radar 1 juta kilometer persegi wilayah Indonesia dengan resolusi 3 meter. Hingga kini, baru 10 persen citra radar yang dimanfaatkan.

“Kondisi alam membuat citra inderaja Indonesia memang tidak bisa hanya mengandalkan data optik, tetapi harus dilengkapi dengan menggunakan citra radar,” tambahnya. Namun, pemanfaatan citra radar memang membutuhkan kemampuan lebih dibandinga citra optik inderaja.

Selain menambah penggunanya, tantangan lainnya adalah menambah perluasan pemanfaatan data inderaja. Kepala Pusat Pemanfaatan Inderaja Lapan Rokhis Khomarudin mengatakan pemerintah daerah umumnya baru memanfaatkan data inderaja untuk penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) atau rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Ada aturan yang mewajibkan pemerintah daerah menggunakan data inderaja dalam penyusunan RDTR dan RTRW,” katanya.

Padahal, data inderaja bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari pemantauan lahan baku sawah, perhitungan panen padi, prediksi lahan sawah kering atau banjir, hingga memonitor indikasi perubahan vegetasi. Data inderaja juga bisa digunakan untuk penentuan zona tangkapan ikan, pemantauan daerah mangrove dan terumbu karang, hingga pencarian potensi sumber daya mineral.

Untuk itu, Lapan berusaha terus memperkenalkan pemanfaatan data inderaja lebih luas, terutama ke pemerintah daerah. Selain itu, Lapan secara rutin melatih aparatur pemerintahan pusat dan daerah agar memiliki keterampilan untuk menganalisis dan memanfaatkan data inderaja.

Oleh M ZAID WAHYUDI

Sumber: Kompas, 1 Februari 2019

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

%d blogger menyukai ini: