Pemadaman Internet Jadikan Demokrasi Indonesia Kian Terperosok

- Editor

Rabu, 25 September 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lagi-lagi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memadamkan internet di wilayah Provinsi Papua, khususnya Wamena, Kabupaten Jayawijaya per Senin (23/9/2019), pukul 19.00. Tindakan represif ini sangat disayangkan karena justru membuat kondisi demokrasi di Indonesia semakin terperosok.

Ini adalah kali ketiga pemerintah melakukan pemadaman internet. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, pembatasan sementara layanan data telekomunikasi di Wamena dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di daerah tersebut.

PASTOR JOHN JONGA–Aksi Unjuk Rasa yang berakhir anarkis di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Senin (23/9/2019).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia mengatakan, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali situasi dan kondisi keamanan di wilayah Wamena cepat berlangsung.

Menyikapi kebijakan ini, Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto mengatakan, pembatasan ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia menganggap masyarakat Papua tidak cerdas dalam mengelola informasi berbasis internet. Padahal, banyak dari mereka yang justru dapat memberikan informasi nyata dan sesuai fakta kepada sanak keluarganya di luar Papua sehingga dapat meredam kekhawatiran.

“Pemadaman internet telah menjadi salah satu alat represi pemerintah di abad ke-21. Sampai sekarang telah terjadi tiga kali pemadaman. Rupanya ini telah menjadi sebuah cara wajar untuk menangani situasi konflik sosial di Indonesia. Ini sangat disayangkan karena membuat kondisi demokrasi di Indonesia semakin terperosok,” kata dia, Selasa (24/9/2019) di Jakarta.

Sebelumnya, SAFEnet telah menyampaikan kritik pada kebijakan pemadaman internet ini karena proses pengambilan keputusannya yang tertutup, ketiadaan prosedur standar pelaksanaan, minimnya evaluasi independen yang dilakukan oleh pihak di luar Kemkominfo, serta tidak adanya mitigasi gangguan terhadap pelayanan publik yang berhenti sehingga menjadikan kebijakan ini terlihat tidak memenuhi kualifikasi good governance.

KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN–Sejumlah tuntutan yang disampaikan melalui poster-poster menyikapi pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat

Desak pemerintah
Karena itulah, SAFEnet mendesakkan tiga hal kepada pemerintah. Pertama, pemerintah diminta segera menyalakan kembali internet di Wamena. Kedua, pemerintah diminta menghentikan praktik-praktik pemadaman internet di seluruh Indonesia. Ketiga, pemerintah mesti mematuhi hukum yang ada serta menghormati hak-hak warga untuk mengakses informasi sebagaimana yang dilindungi oleh Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Berdasarkan hasil analisa pengamat media sosial Ismail Fahmi, percakapan mengenai topik-topik yang diributkan di Papua justru tidak terpengaruh pemadaman internet. Sebaliknya, fenomena ini malah meningkatkan minat masyarakat pada virtual private network (VPN) sebagai cara untuk memintas pembatasan akses informasi yang dilakukan oleh pemerintah.–ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

Editor YOVITA ARIKA

Sumber: Kompas, 24 September 2019

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Tak Wajib Publikasi di Jurnal Scopus, Berapa Jurnal Ilmiah yang Harus Dicapai Dosen untuk Angka Kredit?
Empat Bidang Ilmu FEB UGM Masuk Peringkat 178-250 Dunia
Siap Diuji Coba, Begini Cara Kerja Internet Starlink di IKN
Riset Kulit Jeruk untuk Kanker & Tumor, Alumnus Sarjana Terapan Undip Dapat 3 Paten
Ramai soal Lulusan S2 Disebut Susah Dapat Kerja, Ini Kata Kemenaker
Lulus Predikat Cumlaude, Petrus Kasihiw Resmi Sandang Gelar Doktor Tercepat
Kemendikbudristek Kirim 17 Rektor PTN untuk Ikut Pelatihan di Korsel
Ini Beda Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Jepang dan Cina
Berita ini 2 kali dibaca

Informasi terkait

Rabu, 24 April 2024 - 16:17 WIB

Tak Wajib Publikasi di Jurnal Scopus, Berapa Jurnal Ilmiah yang Harus Dicapai Dosen untuk Angka Kredit?

Rabu, 24 April 2024 - 16:13 WIB

Empat Bidang Ilmu FEB UGM Masuk Peringkat 178-250 Dunia

Rabu, 24 April 2024 - 16:09 WIB

Siap Diuji Coba, Begini Cara Kerja Internet Starlink di IKN

Rabu, 24 April 2024 - 13:24 WIB

Riset Kulit Jeruk untuk Kanker & Tumor, Alumnus Sarjana Terapan Undip Dapat 3 Paten

Rabu, 24 April 2024 - 13:20 WIB

Ramai soal Lulusan S2 Disebut Susah Dapat Kerja, Ini Kata Kemenaker

Rabu, 24 April 2024 - 13:06 WIB

Kemendikbudristek Kirim 17 Rektor PTN untuk Ikut Pelatihan di Korsel

Rabu, 24 April 2024 - 13:01 WIB

Ini Beda Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Jepang dan Cina

Rabu, 24 April 2024 - 12:57 WIB

Soal Polemik Publikasi Ilmiah, Kumba Digdowiseiso Minta Semua Pihak Objektif

Berita Terbaru

Tim Gamaforce Universitas Gadjah Mada menerbangkan karya mereka yang memenangi Kontes Robot Terbang Indonesia di Lapangan Pancasila UGM, Yogyakarta, Jumat (7/12/2018). Tim yang terdiri dari mahasiswa UGM dari berbagai jurusan itu dibentuk tahun 2013 dan menjadi wadah pengembangan kemampuan para anggotanya dalam pengembangan teknologi robot terbang.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO (DRA)
07-12-2018

Berita

Empat Bidang Ilmu FEB UGM Masuk Peringkat 178-250 Dunia

Rabu, 24 Apr 2024 - 16:13 WIB