Peluang Terbuka Lebar bagi Insinyur

Pembangunan infrastruktur dan perkembangan industri diharapkan menarik kaum muda untuk belajar dan berprofesi di bidang teknik sebagai insinyur atau perekayasa. Namun, tantangan saat ini dihadapkan pada rendahnya minat kaum muda untuk belajar dan berprofesi sebagai insinyur.

”Kalau melihat program pembangunan infrastruktur yang besar, kami berharap antara suplai dan permintaan untuk profesi insinyur dapat terbangun dengan sendirinya,” kata Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Hermanto Dardak dalam jumpa pers menyambut Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Kamis (11/8), di Jakarta. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional diperingati tiap 10 Agustus.

Hermanto menjelaskan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran mengamanatkan, seseorang yang melakukan pelayanan keinsirnyuran harus teregistrasi dan berkualifikasi sebagai insinyur.

Sementara itu, lanjut Hermanto, minat belajar kaum muda untuk belajar teknik, termasuk pertanian, saat ini sekitar 15 persen dari total jumlah mahasiswa. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Malaysia (24 persen), Vietnam (25 persen), Korea Selatan (33 persen), dan Tiongkok (38 persen).

Lebih spesiflk, saat ini Indonesia memiliki 3.000 insinyur per 1 juta penduduk. Perbandingan itu masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN dengan 4.000 insinyur per 1 juta penduduk. Sementara dengan lulusan sarjana teknik dari berbagai disiplin ilmu yang saat ini mencapai 750.000 orang, hanya sekitar 40 persen yang berprofesi sesuai bidangnya.

Menurut Hermanto, selain program pembangunan infrastruktur dan industri, insinyur saat ini mendapat kesempatan lebih luas dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk itu, PII telah menyertifikasi sekitar 11.000 insinyur profesional.

Galang perguruan tinggi
PII juga bekerja sama dengan 40 perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta menyiapkan Lembaga Akreditasi Mandiri untuk mengakreditasi program studi keteknikan di perguruan tinggi.

”Maka, pasarnya jangan hanya dilihat di Indonesia, tapi juga ASEAN. Pasar kita tak hanya 250 juta jiwa, tetapi 600 juta jiwa. Ada lalu lintas jasa, termasuk keinsinyuran. Dengan sistem sertifikasi dan saling pengakuan tadi, mereka bisa bekerja di berbagai negara ASEAN,” ujar Hermanto.

Pada kesempatan itu, Waketum PII Heru Dewanto mengatakan, dari perhitungan yang dilakukan PII, untuk mendukung program pembangunan infrastruktur 2015-2019 senilai Rp 5.500 triliun, diperlukan setidaknya tambahan 120.000 insinyur baru dalam lima tahun atau 24.000 per tahun. (NAD)

Sumber: KOMPAS, 12 Agustus 2016