Home / Berita / Pelajaran Geografi Minim Membahas Indonesia

Pelajaran Geografi Minim Membahas Indonesia

Konten mengenai kondisi alam dan masyarakat Indonesia dalam mata pelajaran geografi dinilai sangat minim. Padahal, melalui pelajaran ini materi mitigasi bencana sangat efektif untuk diberikan kepada siswa.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Ikatan Geografi Indonesia Hartono ketika berkunjung ke Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Selasa (22/1/2019). Turut serta dalam kunjungan itu perwakilan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Geografi, Perkumpulan Profesi Pendidikan Geografi Indonesia, dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

Hartono mengatakan, geografi adalah pelajaran yang mendidik masyarakat mengenai lingkungan alam dan sosial mereka. Tujuannya agar manusia bisa beradaptasi dan melakukan mitigasi terhadap bencana alam, sosial, dan teknologi.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Suasana pertemuan pakar geografi Indonesia dengan pihak Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

“Isi pelajaran geografi hanya definisi bencana, tetapi minim penjelasan sebab dan akibat bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia yang tidak pandai mengelola lingkungan,” tuturnya.

Isi pelajaran geografi hanya definisi bencana, tetapi minim penjelasan sebab dan akibat bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia.

Melalui penjelasan yang komprehensif siswa bisa diajak menganalisa risiko bencana yang ada di sekitar mereka dan mengembangkan gagasan mitigasi. Cara itu selain membuka wawasan mengenai tata kelola alam dan dinamika sosial, juga membangun kepedulian siswa terhadap Tanah Air dan masyarakatnya.

Metode ini mengembangkan pemikiran kritis siswa untuk menganalisa kebijakan tata kelola lingkungan dan masyarakat yang bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. “Misalnya, di Bandung ada aturan di atas ketinggian 700 meter tidak boleh mendirikan bangunan. Kenyataannya, lereng bukit dipenuhi perumahan yang mengakibatkan tidak tertampungnya air hujan sehingga menimbulkan banjir dan longsor,” kata Hartono.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada 1.999 kejadian bencana sepanjang tahun 2018. Diperkirakan, tahun 2019 akan ada 2.500 kejadian. Artinya, pemberian pendidikan mitigasi bencana kepada masyarakat mendesak dilakukan.

Guru Besar Geografi Universitas Pendidikan Indonesia Enok Maryani memaparkan, siswa ke depan ketika menjadi mahasiswa maupun profesional akan sukar mengembangkan inovasi sains dan sosial apabila tidak memiliki pemahaman mengenai alam dan manusia Indonesia. Butuh pendidikan yang sistematis, terutama dalam mengenalkan konsep kebencanaan dalam pelajaran sehari-hari karena apabila hanya mengandalkan proyek dan program pemerintah tidak akan berkesinambungan.

Siswa ke depan ketika menjadi mahasiswa maupun profesional akan sukar mengembangkan inovasi sains dan sosial apabila tidak memiliki pemahaman mengenai alam dan manusia Indonesia.

Semua level
Para ahli geografi memberi rekomendasi untuk memberi materi geografi, terutama mitigasi bencana untuk semua level sekolah. Fokus mengenai kebencanaan harus masuk di level SMP dan terus berlanjut ke level SMA, terlepas jurusannya Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, juga SMK. Hal ini karena wawasan kebencanaan mutlak diketahui masyarakat guna bisa bertahan hidup dan menciptakan sistem kehidupan yang adaptif terhadap risiko bencana.

“Guru-guru IPA dan IPS bisa mengulas materi kebencanaan karena sudah tercakup dalam pendidikan mereka,” kata Geograf dari Universitas Negeri Semarang Juhadi. Akan tetapi, mereka membutuhkan payung hukum, minimal peraturan menteri untuk mewajibkan pengajaran mitigasi bencana di sekolah. Tanpa ada payung hukum, sukar mengharapkan sekolah melakukan inisiatif secara masif.

Kepala Puskurbuk Kemdikbud Awaluddin Tjalla mengatakan sudah ada 16 modul pendidikan kebencanaan untuk SD hingga SMA, Namun ia mengakui modul-modul itu sukar diedarkan karena umumnya hanya sampai di dinas-dinas pendidikan dan tidak sampai ke sekolah. “Harus ada pendekatan dari sektor informal dan non formal seperti pendidikan masyarakat maupun kelompok belajar,” tuturnya. (DNE)–LARASWATI ARIADNE ANWAR

Editor YOVITA ARIKA

Sumber: Kompas, 23 Januari 2019

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

%d blogger menyukai ini: