Niat baik tak cukup dalam melepaskan satwa ke alam guna melestarikan spesies demi keberlanjutan ekosistem. Pelepasliaran satwa wajib didahului studi dan pemahaman, antara lain untuk memastikan habitatnya sesuai dan satwa tidak membawa penyakit. Tanpa itu, pelepasliaran malah bisa mengancam keanekaragaman hayati.
Jika pelepasan satwa untuk kegiatan peduli lingkungan, publik diminta mengikuti tata laksana yang pas, termasuk melepas spesies-spesies burung. “Jangan sampai ketersediaan pakan kurang sehingga burung sulit bertahan hidup di alam, atau malah jadi spesies asing invasif,” kata Kepala Divisi Komunikasi dan Pusat Pengetahuan Burung Indonesia Ria Saryanthi dari Bogor, saat dihubungi Selasa (5/1).
Spesies asing merujuk pada spesies fauna atau flora asal luar negeri, atau asal dalam negeri tetapi dari daerah lain. Spesies asing invasif adalah spesies yang mengancam keberadaan spesies- spesies lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ria mengemukakan hal itu menanggapi maraknya pelepasliaran satwa, termasuk pelepasan burung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor. Presiden melepas 190 burung yang dibeli dari Pasar Burung Pramuka, Jakarta. Jenis yang dilepas antara lain jalak kebo (Acridotheres javanicus), jalak nias (Acridotheres tristis), jalak suren (Sturnus contra), puter (Streptopelia bitorquata), perkutut (Geopelia striata), dan trucuk (Pycnonotus goiavier).
Marison Guciano, Investigator Senior Yayasan Scorpion Indonesia, lembaga swadaya masyarakat yang memantau perdagangan satwa liar, pelepasan di Istana Bogor itu, di antaranya ada spesies invasif, yaitu jalak nias. Jalak nias butuh banyak makanan dan relatif lebih kuat dibandingkan sejumlah burung lokal di Bogor. “Sebagai kompetitor kuat akan menyingkirkan populasi burung lokal,” ujarnya.
Ria menambahkan, pelepasan burung juga harus memastikan lokasi sesuai habitat asli burung. Itu untuk menjamin burung menemukan pohon pakan yang memadai untuk bertahan hidup. Jika tidak, pelepasan tak akan berguna karena burung cepat mati.
Menurut Marison, kesehatan burung juga wajib diperiksa sebelum dilepas agar tidak menularkan penyakit ke satwa lain. Burung yang berbulan-bulan ada di Pasar Pramuka berpotensi terpapar kuman satwa lain.
Pelepasan ikan
Selain burung, pelepasliaran ikan juga memerlukan kajian. Peneliti ikan air tawar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Renny K Hadiaty, mengatakan, pelepasan ikan tak bisa sembarangan. Spesies asing harus dihindari agar tidak berkompetisi memangsa pakan ikan lokal. Pelepasan ikan asli setempat, bukan jenis asing, lebih penting agar jenis lokal tidak punah.
Renny mencontohkan, pada tahun 1920 ada 187 jenis ikan di Sungai Ciliwung dari hulu hingga hilir. Dari penelitian 2009-2010, ia dan tim hanya mendapatkan 20 jenis, 5 jenis di antaranya ikan asing. Populasi spesies asli yang tinggal 15 jenis akan semakin terdesak dengan dilepaskannya ikan asing karena terjadi kompetisi ruang, pakan, dan kesempatan bereproduksi. Akibatnya, jumlah jenis ikan bisa berkurang lagi.
Ria berharap pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat pedoman resmi bagi masyarakat yang ingin melepas satwa ke alam agar benar-benar selaras dengan pelestarian lingkungan. Menurut dia, KLHK bisa menerbitkan pedoman dalam bentuk Peraturan Menteri LHK dalam 3-6 bulan ini. Hal ini karena konsep pedoman sudah ada. Jangan sampai niat baik berujung petaka. (JOG)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Januari 2016, di halaman 14 dengan judul “Pelestarian Bukan Asal Melepas”.
——
KISAH REPATRIASI ORANGUTAN
Jalan Panjang Kembali ke Rumah
Sawadee dan Malee, dua anak orangutan asal Indonesia, tidak pernah tahu bagaimana rasanya hidup di rimba. Sepanjang hidup mereka, selama setahun ini, dihabiskan di kandang kecil dengan dua pohon saja untuk bergelayut. Kini setelah setahun lebih terkurung di kandang, mereka menempuh perjalanan pulang menuju ke rumah mereka di rimba belantara.
Sawadee dan Malee kini tinggal di karantina Taman Safari Indonesia. Mereka bersama 12 orangutan lain masih menjalani pemeriksaan menyeluruh mulai dari pengecekan kesehatan hingga tes DNA untuk mengetahui habitat asli mereka. Menurut veteriner Taman Safari Indonesia yang memeriksa orangutan itu, Yohana Tri Hastuti, 14 orangutan tersebut kini dalam kondisi sehat di Taman Safari. Mereka siap dibawa ke pusat penangkaran orangutan di Kalimantan dan Sumatera.
Diperkirakan, mereka bisa dilepasliarkan di alam mereka masing-masing dalam waktu dekat. Ada yang memang berhabitat asli Kalimantan, tetapi ada juga dari Sumatera. “Tinggal kami deteksi, mereka dari hutan Sumatera atau Kalimantan sebelah mana?” kata Yohana.
November lalu, mereka dibawa oleh TNI Angkatan Udara dengan pesawat Hercules C-130 untuk dikembalikan dari Thailand ke Indonesia. Kesibukan luar biasa mewarnai Bandara Militer Wings Six di Don Mueang, Thailand, saat itu. Karpet merah digelar, panggung ditata, dan pasukan disiapkan. Hari itu, 14 orangutan, termasuk Sawadee dan Malee, akan dikembalikan pulang ke habitat aslinya di Indonesia.
Poster-poster orangutan menghiasi ruangan penyambutan seolah menjadi bagian dari ucapan perpisahan Pemerintah Thailand kepada orangutan yang sudah lima tahun tinggal di negaranya. Menteri Sumber Daya Alam dan Konservasi Thailand Jenderal Surasak Karnjanarat hadir melepas dan menyerahkan orangutan kepada Duta Besar Indonesia untuk Thailand Lutfi Rauf, yang mewakili Pemerintah Indonesia. Wartawan dari kantor media asing dan Thailand turut datang untuk mengabarkan seremoni tersebut.
Orangutan yang dipulangkan ke Indonesia adalah korban perdagangan ilegal tahun 2007 dan 2008. Awalnya jumlah orangutan hanya 11 ekor. Diduga mereka diambil dari induknya dan diselundupkan lewat laut menuju Thailand. Di Thailand, mereka akan digunakan sebagai hewan pengisi atraksi di kebun binatang.
Beruntung penyelundupan itu terendus oleh aktivis perlindungan hewan dari Nature Alert, Edwin Wiek. Edwin mendapatkan informasi tentang keberadaan orangutan di sebuah kebun binatang pribadi di Phuket, Thailand. Ia pun melapor ke Pemerintah Thailand dan KBRI. Namun, sebelum sempat disita, ke-11 orangutan itu ternyata telah dilepas. Mereka ditemukan berkeliaran di tepi jalan.
Sejak itulah orangtua Sawadee dan Malee tinggal di Thailand. Oleh Pemerintah Thailand, 11 orangutan itu disita dan ditempatkan di pusat rehabilitasi. Pemerintah menyita lagi dua ekor orangutan di Provinsi Chumporn, tetapi satu di antaranya mati karena berkelahi.
“Saat pertama kali kami menemukannya, kondisi orangutan itu lemas dan dehidrasi. Mereka juga tak jinak,” kata Kirana Noradechanon, veteriner yang merawat orangutan-orangutan itu.
Marak
Sawadee dan Malee hanya menjadi sedikit bagian dari orangutan selundupan yang dapat diselamatkan. Selain mereka, masih banyak orangutan lain yang bernasib lebih buruk.
KOMPAS/SIWI YUNITA CAHYANINGRUM–Setelah melalui proses perundingan selama lima tahun, Pemerintah Indonesia lewat Kedutaan Besar RI di Thailand akhirnya berhasil membawa pulang 14 orangutan dari Thailand. Ke-14 orangutan korban penyelundupan itu dibawa pulang dengan pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara yang ditugaskan khusus oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Menurut Edwin Wiek yang kini aktif di Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT), di Bangkok diperkirakan masih ada 10 orangutan hasil selundupan yang masih dipelihara warga setempat, tetapi belum terungkap keberadaannya. “Itu penyelundupan yang terendus di Kota Bangkok saja, belum seluruh Thailand,” katanya.
Tidak hanya ke Thailand, orangutan dari Indonesia diduga juga diselundupkan ke negara lain. Orangutan diperkirakan diperdagangkan ke sejumlah negara, mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat. “Dan kami duga penyelundupan terbesar orang-utan dari Indonesia terjadi di Tiongkok,” kata Edwin.
Tiongkok dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa kini masif menarik apa pun sumber daya dari luar, termasuk orangutan, ke negara mereka. Sebagian orang kaya di Tiongkok pun punya minat memelihara hewan langka. “Saya tak akan pernah tahu pasti berapa orangutan yang diselundupkan ke sana. Hal yang pasti saya tahu, jumlahnya melebihi penyelundupan orangutan di negara-negara lain,” kata Edwin.
Meski orangutan itu sudah diketahui berasal dari Indonesia, tak semudah membalik telapak tangan untuk memulangkan mereka. Kasus di Thailand, pemulangan orangutan pada November lalu butuh waktu lima tahun.
Saat berhasil menyelamatkan orangutan dari penadah, Pemerintah Thailand tidak bersedia langsung mengembalikan orangutan itu kepada Pemerintah Indonesia. Alasannya, mereka mempunyai payung hukum sendiri yang harus ditaati, yakni asas kepemilikan. Dengan alasan tidak menemukan pemilik atau penyelundupnya, orangutan yang disita terpaksa harus tinggal di Thailand selama lima tahun untuk menunggu ada orang yang mengklaim memiliki.
Sampai akhirnya pada 2015 disepakati pemulangan orangutan ke Indonesia setelah melewati tarik ulur panjang di jalur diplomasi. Menurut Lutfi Rauf, selama lima tahun itu Pemerintah Thailand meminta kompensasi biaya perawatan orangutan sebesar Rp 1,3 miliar. Namun, Pemerintah Indonesia menolak karena seharusnya biaya itu tidak muncul jika orangutan langsung dipulangkan ke Indonesia. Akhirnya disepakati Indonesia tak perlu menanggung biaya hidup selama di Thailand. Kedutaan besar pun meminta bantuan TNI untuk mengangkut 14 orangutan itu kembali ke Indonesia.
Beruntung untuk kasus penyelundupan ke Thailand, dua negara itu berkomitmen menjaga keanekaragaman hayati. Berpegang pada perjanjian global tentang perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar, pemulangan orangutan pun dapat dilakukan.
Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, pengembalian orangutan sangat berarti. Saat ini populasi orangutan diperkirakan tinggal 6.667 ekor di Sumatera. Sementara di Kalimantan hanya 36.125 ekor. Populasi itu diperkirakan semakin kecil jika penyelundupan tak diatasi dan habitat orangutan kian tergerus.
Menurut Dahono, hal yang perlu dilakukan adalah menekan angka penyelundupan orangutan. Salah satunya dengan menjaga habitat dan memerangi penyelundupan. Pihaknya kini sedang merancang undang-undang yang memberikan hukuman berat bagi penyelundup atau pihak yang memperjualbelikan hewan langka. Dahono ingin menyamakan hukuman mereka dengan pengedar narkoba. “Pertimbangannya, mereka merusak kekayaan negeri ini, dan itu sangat merugikan,” katanya.
Sebulan sudah Sawadee, bayi orangutan yang masih berusia muda, tinggal di Taman Safari Indonesia di Bogor. Sawadee bersama Malee dan 12 orangutan yang lain akan segera kembali ke rumah mereka di hutan tropis Kalimantan dan Sumatera. Sedikit lagi mereka akan kembali ke rumah asal mereka.(SIWI YUNITA C)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Januari 2016, di halaman 25 dengan judul “Jalan Panjang Kembali ke Rumah”.
