Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui penggunaan ruang udara di selatan Pulau Jawa untuk penerbangan sipil.
Selama ini, pesawat komersial rute dari Jakarta ke Timur seperti Surabaya, Bali, Lombok hingga Kupang memakai jalur utara Pulau Jawa, sedangkan jalur selatan Jawa dipakai untuk penerbangan militer. Di sisi lain, jalur utara Jawa sudah sangat padat oleh lalu-lintas penerbangan komersial sehingga butuh alternatif jalur.
Setelah ‘diketok’ Jokowi, ada proses lanjutan agar jalur selatan ini bisa dilalui pesawat komersial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Operasi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav, Wisnu Darjono, menjelaskan tahap berikutnya ialah Direktorat Navigasi Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merapikan jalur penerbangan selatan Jawa seperti menggambar titik belokan.
Setelah itu dilakukan pembelian nama jalur dan verifikasi. Di sini juga ada tahapan ujicoba penerbangan melalui selatan Jawa.
“Jadi sekarang merapikan koordinat. Kita memang sudah ada gambar di Kulon Progo (Yogyakarta) sudah tahu tapi titik beloknya beda 1-2 km sudah lain koordinatnya makanya harus akurat benar. Apalagi itu masuk wilayah militer, nggak boleh salah, dan nanti nggak ada alasan nggak tahu,” ujar Wisnu kepada detikFinance, Rabu (20/7/2016).
Proses merapikan koordinat hingga verifikasi akan berlangsung selama 1 bulan ke depan. Setelah itu dilanjutkan dengan publikasi jalur atau bernama Aeronautical Information Iegulation and Control (AIRAC) yang dikeluarkan oleh Kemenhub.
Publikasi ini diberikan kepada pihak maskapai domestik hingga internasional, meskipun jalur selatan Jawa didedikasikan untuk penerbangan domestik. Sesuai regulasi penerbangan sipil internasional, proses AIRAC berlangsung selama 2X28 hari atau selama 56 hari.
“56 hari untuk publikasi atau selama sekitar 2 bulan,” sebutnya.
Bila tahapan ini beres, baru jalur selatan Jawa bisa dipakai melayani penerbangan sipil rute domestik.
“Kira 3 bulan ke depan. Paling lambat akhir Oktober,” sebutnya.
Selama proses merapikan jalur, AirNav sebagai BUMN operator navigasi juga akan melakukan pembicaraan teknis dengan TNI AU karena jalur selatan Jawa biasa dipakai untuk jalur penerbangan militer.
“Ada kesepakatan bersama antara TNI dan AirNav yang tanda tangan Pak Menteri Perhubungan dan Panglima TNI, itu sudah. Kemudian Dirut AirNav dan KSAU juga sudah, tinggal pelaksanaan saja. Minggu ini akan ada pertemuan, minggu depan tanda tangan untuk pelaksanaan,” sebutnya.
Saat dibuka untuk penerbangan sipil, pengaturan lalu lintas jalur selatan dikoordinir oleh AirNav namun maskapai bisa memilih untuk memakai jalur selatan atau utara Jawa, misalnya rute Jakarta-Bali atau Jakarta-Kupang.
“Maskapai bisa menentukan, kalau AirNav akan melayani. Misal nanti sudah penuh, AirNav mengatur jalur yang bisa dilewati,” jelasnya. (feb/wdl)
Feby Dwi Sutianto
Sumber: detikfinance, Rabu, 20/07/2016
