Home / Berita / Menyikapi Lebih dari 1.000 Kematian Covid-19 Sehari

Menyikapi Lebih dari 1.000 Kematian Covid-19 Sehari

Tingginya kematian Covid-19 di Indonesia terutama karena kolapsnya fasilitas kesehatan, selain karena beredarnya mis-informasi yang menyebabkan masyarakat takut ke rumah sakit.

Dengan rata-rata kematian lebih dari 1.000 orang per hari, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kematian harian tertinggi di dunia karena Covid-19. Padahal, jumlah ini masih di bawah angka sesungguhnya karena sistem pelaporan di negara ini belum padu antara daerah dan pusat, serta belum mengikuti panduan pencatatan dari Organisasi Kesehatan Dunia.

Data epidemiologi perkembangan Covid-19 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 3 Agustus 2021 menunjukkan, total kematian karena Covid-19 di Indonesia dalam sepekan mencapai 12.054 jiwa. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di dunia. Peringkat kedua korban jiwa dalam sepekan, yaitu Brasil dengan 6.910 korban jiwa, Rusia 5.545 jiwa, India 3.813 jiwa, dan Meksiko 2.610 jiwa.

Sementara dari aspek penambahan kasus dalam sepekan, paling banyak Amerika Serikat (AS) yang mencapai 468.068 kasus, disusul India 285.556 kasus, dan Indonesia di peringkat ketiga dengan 256.764 kasus. Berikutnya Brasil memiliki 249.695 kasus dan Iran 217.462 kasus.

Sekalipun memiliki penambahan kasus tertinggi dalam sepekan, tingkat kematian di AS berada di peringkat ke-9 dengan jumlah 2.264 korban jiwa. Negara lain yang memiliki penambahan kasus cukup tinggi, tetapi kematian relatif kecil adalah Inggris dan sejumlah negara Eropa lain.

Jika dihitung dengan total kematian per populasi, mengacu data Worldometers.info, jumlah korban jiwa karena Covid-19 di Indonesia yang rata-rata di atas 1.000 orang per hari ini telah mencapai 357 per sejuta penduduk. Jumlah ini sudah lebih besar dibandingkan India sebesar 305 per sejuta penduduk.

—–Sepuluh negara dengan penambahan harian karena Covid-19 tertinggi. Indonesia memiliki penambahan korban jiwa paling tinggi dan angka kematian per sejuta populasi sudah melebihi India. Sumber: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Terlambat ke rumah sakit
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam pertemuan pers secara daring pada Senin (2/8/2021) melaporkan, rata-rata lama rawat inap pasien Covid-19 di rumah sakit semakin singkat, sebelum akhirnya pasien meninggal. ”Bahwa kematian itu terjadi kalau sebelumnya rata-rata 8 hari dirawat, sekarang 4,5 hari sudah wafat rata-rata, lebih cepat,” kata Budi.

Menurut dia, pasien yang meninggal sebagian besar terjadi di ruang instalasi gawat darurat (IGD). ”Dalam 3 bulan terakhir, yang kita amati di IGD justru kenaikannya kematiannya tinggi. Itu yang membuat kenapa mereka lebih singkat atau sebentar ada di rumah sakit sebelum wafat,” kata Budi.

Sebagian besar pasien Covid-19 yang masuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi parah. ”Kalau sudah di bawah 94 persen (hasil pengukuran saturasi oksigen) harus segera dirujuk. Either itu ke puskesmas atau isolasi terpusat atau ke rumah sakit,” kata Budi.

Masalahnya, sejak pertengahan Juni hingga bulan Juli 2021, hampir seluruh fasilitas kesehatan di kota-kota di Pulau Jawa telah penuh pasien. Antrean di IGD juga bisa mencapai berhari-hari, dan sebagian pasien terpaksa pulang ke rumah untuk menjalani isolasi mandiri hingga kemudian meninggal.

Data LaporCovid-19 menunjukkan, kematian pasien yang menjalani isolasi mandiri sejak awal Juni hingga 3 Agustus 2021 mencapai 2.836 orang. Sukarelawan Data LaporCovid-19 Said Fariz Hibban mengatakan, sebagian besar pasien isolasi mandiri yang meninggal ini sebelumnya telah berupaya mencari rumah sakit.

—-–Jumlah kematian pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Sumber: LaporCovid-19

Epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan, selain penuhnya rumah sakit, keterlambatan penanganan pasien sehingga meninggal juga cermin dari buruknya tes dan lacak di Indonesia. ”Kalau tes dan lacaknya rendah dan terlambat, otomatis penanganan pasien juga terlambat,” katanya.

Menurut Dicky, negara-negara dengan kasus sangat tinggi, tetapi kematiannya rendah, seperti terjadi di AS dan Inggris, di antaranya karena tes dan lacaknya masif. ”Faktor lainnya, vaksinasi mereka jauh lebih masif cakupannya, selain efikasi vaksinnya juga lebih baik,” katanya.

Keterlambatan penanganan, menurut Dicky, juga disebabkan perilaku masyarakat, khususnya di perdesaan yang enggan ke rumah sakit. Informasi keliru tentang adanya peng-covid-an di rumah sakit yang dibiarkan beredar telah menyesatkan masyarakat.

Politik data kematian
Padahal, data LaporCovid-19 tentang kematian pasien isolasi mandiri yang meninggal ini, menurut Said, masih berupa fenomena puncak gunung es, karena di luar data DKI Jakarta, pencatatan ini didasarkan pada laporan warga. Hanya DKI Jakarta yang mencatat jumlah kematian isoman dan membagi datanya ke LaporCovid-19 sehingga angka kematian pasien isolasi mandisi di provinsi ini sebesar 1.300-an yang mendekati kenyataan.

Sementara itu, gap data kematian antara pemerintah kabupaten/kota dan data Kementerian Kesehatan juga semakin menjauh. Berdasarkan hasil rekapitulasi data Covid-19 di kabupaten/kota yang dikumpulkan tim LaporCovid19 hingga 23 Juli 2021, angka kematian positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 100.436 jiwa. Padahal, pada tanggal itu, jumlah kematian nasional yang disampaikan Kementerian Kesehatan baru (Kemenkes) sebanyak 80.598 jiwa.

—–Selisih angka kematian dari laporan pemerintah/kota dengan data Kementerian Kesehatan. Sumber: https://laporcovid19.org

Ini berarti ada selisih 19.838 jumlah korban jiwa yang dilaporkan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tidak ada dalam laporan Kemenkes. Belum lagi, akan kematian dengan status suspek dan terduga Covid-19, yang memang tidak diumumkan Kemenkes. Padahal, dari laporan sejumlah daerah, masih menurut pendataan LaporCovid-19, terdapat 22.926 korban jiwa yang meninggal dengan status terduga Covid-19.

Jumlah ini bisa lebih besar lagi, karena tidak semua daerah juga melaporkan kematian pasien suspek dan terduga Covid-19. Ini menyebabkan adanya gap jumlah korban yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 dengan angka kematian yang diumumkan.

Misalnya, di Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 19 Juli melaporkan tidak ada korban jiwa karena Covid-19. Namun, data di bagian pemakaman menunjukkan, pada hari itu ada 26 orang yang dimakamkan dengan protokol Covid-19, di mana 9 di antaranya meninggal saat isolasi mandiri.

Situasi serupa terjadi di banyak kabupaten/kota lain. Lonjakan kematian di desa-desa yang mencapai 10 kali lipat dari rata-rata juga tidak tergambar dalam data resmi karena mayoritas yang meninggal tidak didata sebagai korban, bahkan tidak dikuburkan dengan protokol Covid-19. Misalnya, di Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dari 50 orang yang meninggal pada Juli, hanya 5 yang dikubur dengan protokol Covid-19.

Padahal, sesuai panduan WHO pada 18 April 2020, korban Covid-19 adalah mereka yang meninggal dengan gejala klinis Covid-19, baik yang sudah terkonfirmasi melalui tes ataupun tidak, dengan pengecualian bagi mereka yang jelas meninggalnya karena penyebab lain, misalnya karena kecelakaan.

Dicky Budiman mengatakan, sejumlah negara telah menyesuaikan definisi WHO ini sehingga kemudian ada penambahan angka kematiannya. Hal ini, misalnya, dilakukan Jepang, China, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa serta Amerika Selatan. Namun, di Indonesia, justru ada upaya untuk mengecilkan angka kematian dengan mengutak-atik definisinya, di antaranya dengan mengeluarkan mereka yang punya komorbid dari data kematian Covid-19.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, mengaku heran dengan belum diadopsinya definisi kematian terkait Covid-19 di Indonesia. ”Ini sudah lama dibahas di bawah. Namun, rupanya di atas pendapatnya berbeda,” katanya.

Epidemiolog lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman, Yudhi Wibowo, mengatakan, pemerintah masih belum transparan terkait kematian Covid-19, bahkan juga ada indikasi mengecilkan jumlah kasus. Data menjadi politis, padahal masyarakat butuh transparansi agar bisa menyikapi situasi dengan lebih baik. Data kematian yang akurat juga penting bagi kebijakan.

Yudhi mencontohkan, WHO sudah merekomendasikan penggunaan tes antigen untuk surveilans dan hal ini sudah pula diadopsi oleh Kemenkes. ”Namun, klaim kematian karena Covid-19 oleh rumah sakit belum bisa dilakukan kalau hanya dengan antigen, harus pakai PCR. Data kematian dengan korban dengan antigen tidak dimasukkan dalam data kematian Covid-19 secara nasional,” katanya.

Diakui atau tidak, kenyataan saat ini angka kematian sangat tinggi, dan masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan jika kesenjangan dengan data resmi meninggi. Dicky Budiman menghitung, angka kematian karena Covid-19 di Indonesia saat ini sudah mencapai 2.100 orang per hari. ”Dari pemodelan di laboratorium kami, puncak kematian harian di Indonesia akan terjadi sekitar pertengahan Agustus ini dengan 2.500-2.800 kematian per hari,” katanya.

Dengan situasi penularan wabah saat ini, kita membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk respons masyarakat agar taat protokol kesehatan. Untuk membentuk sikap kewaspadaan, data yang transparan tentang situasi yang sesungguhnya, termasuk skala kematian, menjadi sangat penting.

Oleh AHMAD ARIF

Editor: ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas, 5 Agustus 2021

Share
%d blogger menyukai ini: