Home / Berita / Menanti Keberpihakan Nyata

Menanti Keberpihakan Nyata

Di tengah seretnya anggaran riset, peneliti Indonesia masih mampu berinovasi, menghasilkan karya-karya bermanfaat bagi bangsa. Itu memberikan harapan pembangunan ekonomi yang digencarkan pemerintah bisa berkelanjutan. Inovasi itu bisa menyelamatkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Sepanjang 2017, banyak karya inovatif dihasilkan peneliti dan perekayasa Indonesia dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi. Karya inovasi itu terentang pada berbagai bidang, mulai dari otomotif, dirgantara, farmasi, pertanian, kehutanan, kelautan, teknologi informasi, hingga pertahanan.

Sebagian kecil karya anak bangsa itu antara lain mobil listrik dan sepeda motor listrik karya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, pesawat terbang N219 Nurtanio buatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan PT Dirgantara Indonesia, dan berbagai senjata jenis terbaru produksi PT Pindad.

Ada produk radiofarmaka untuk diagnosis dan terapi kanker dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, rancangan industri garam nasional dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan teknologi pelengkungan kayu dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Beberapa karya itu dikembangkan industri. Namun, banyak produk dan karya inovasi dibayangi ketidakpastian, apa ada industri berminat mengembangkan dan memproduksinya, sukses di pasaran, ataupun ada keberpihakan nyata pemerintah.

Sebagian produk inovasi itu sebenarnya dapat dikembangkan industri rintisan. Namun, membangun industri rintisan yang siap menampung karya peneliti itu tak mudah.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA–Mekanik menguji motor listrik GESITS di Teaching Industry Pusat Unggulan Iptek-Sistem dan Kontrol Otomotif Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang baru diresmikan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Mohammad Nasir di Surabaya, Jumat (15/12). Teaching Industry dibuat, antara lain, bertujuan mendukung pengembangan tenaga kerja untuk sepeda motor listrik.

Setumpuk regulasi yang rumit dihadapi, termasuk aturan pendanaan dan pendaftaran produk. Selain itu, produk baru karya peneliti dan perekayasa Indonesia dibiarkan bersaing bebas dengan produk sejenis buatan industri raksasa dari negara-negara maju yang lebih dulu membanjiri pasar Indonesia.

Hal itu membuat banyak karya anak bangsa, yang berpotensi secara ekonomi dan mendukung kemandirian nasional, layu sebelum berkembang. ”Inovasi tak mungkin tumbuh kalau industri tak kuat,” kata Kepala BPPT Unggul Priyanto (Kompas, 17/7).

Keseriusan
Pemerintah telah berupaya membenahi iklim riset di Indonesia, tetapi langkah yang diambil lambat, khususnya dibanding upaya negara-negara ekonomi kuat dunia G-20. Sebagai anggota G-20, Indonesia punya banyak kelemahan berinovasi.

Salah satu kelemahan itu adalah kecilnya dana riset. Sebelum 2017, anggaran riset Indonesia hanya 0,08 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau terendah di antara negara G-20. Dengan perhitungan baru tahun ini, anggaran riset naik menjadi 0,25 persen PDB.

Namun, itu tetap jauh lebih rendah dari saran Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) untuk menciptakan iklim riset yang kondusif, yakni anggaran riset sebesar 2 persen dari PDB.

Anggaran riset yang kecil itu, pada 2017, 86,5 persennya berasal dari anggaran riset pemerintah pusat dan daerah serta perguruan tinggi. Hal itu terbalik dengan negara maju yang menjadikan inovasi sebagai sumber keberlangsungan ekonomi, yakni porsi dana riset terbesar disumbang swasta.

Banyak industri enggan melakukan riset dan rekayasa karena itu dianggap membebani. Terlebih insentif khusus dari pemerintah agar industri tertarik melakukan riset dan pengembangan masih terbatas dan kurang tersosialisasi.

Sejumlah industri yang fokus pada pengembangan produk menilai riset dan inovasi jadi syarat mutlak agar bertahan di tengah ketatnya persaingan. Namun, kemampuan mereka melakukan riset dan rekayasa terbatas karena periset dan perekayasa terkumpul di lembaga pemerintah.

Di sisi lain, sebagian peneliti di lembaga pemerintah enggan bekerja sama dengan industri. Itu dipicu banyak hal, mulai dari khawatir karyanya dicuri industri, takut dicurangi industri dalam pembagian hasil, atau takut berkomunikasi tentang kebutuhan industri.

Dukungan
Jarak antara peneliti dan industri itu disadari sejak beberapa dekade lalu. Pemerintah memfasilitasi kedua pihak dalam konsep kemitraan ABG atau triple helix, yakni menggabungkan peran akademisi, bisnis, dan pemerintah. Meski itu digagas di masa pemerintahan beberapa presiden, hasilnya tak optimal.

”Berbagai soal itu tak bisa diselesaikan sendiri-sendiri,” kata Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jumain Appe (Kompas, 27/10).

Untuk memperbaiki iklim riset, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas Iptek) sebagai pengganti UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek. Namun, UU baru saja tak akan cukup selama penerapan regulasi itu lemah.

Karena itu, pemerintah perlu mempertegas komitmen guna mendukung pengembangan hasil riset dan inovasi dalam negeri. Tidak sekadar menambah anggaran riset atau memberikan keringanan pajak kepada industri yang melakukan riset, tetapi juga membangun infrastruktur riset yang kuat.

Indonesia telah memiliki Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045. Namun, Indonesia tak punya dewan riset kuat yang bisa mengatasi hambatan pengembangan riset dan rekayasa secara cepat dan tepat.

Konsekuensinya, berbagai kendala riset diperkirakan berulang. Terlebih RIRN hanya bisa dijalankan jika sinergi antarlembaga riset berjalan. Sinergi menjadi tantangan besar mengingat ego sektoral dan koordinasi lintas lembaga lemah sampai 72 tahun Indonesia merdeka.

Masalah lain kerap muncul, yakni keberlanjutan rencana riset mengingat riset butuh waktu lebih panjang dari umur kepemimpinan politik. Jadi, Ketua Panitia Khusus RUU Sinas Iptek Daryatmo Mardiyanto menegaskan, posisi atau peran riset dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan harus berjalan meski pemerintahan berganti (Kompas, 27/10).

Pemerintah juga perlu menegaskan komitmen untuk memakai produk karya peneliti dan industri nasional. Keberpihakan pada riset dan industri nasional biasa dilakukan negara lain demi mewujudkan keberlanjutan riset dan pembangunan.

Keberpihakan itu butuh keseriusan aparatur birokrasi agar tak mengkhianati kerja keras anak bangsa demi mengejar rente pribadi semata. ”Negara lain tak khawatir berapa banyak publikasi ilmiah dan paten asal Indonesia. Mereka takut jika pemerintah berkomitmen memakai produk hasil inovasi anak bangsa,” kata Ketua Dewan Riset Nasional Bambang Setiadi (Kompas, 25/1).

Berkaca pada Korea Selatan, keseriusan pemerintah mendukung dan memanfaatkan hasil riset dan rekayasa dalam negeri, mendorong negara itu melompat jadi negara maju. Pembangunan ekonominya lebih berkelanjutan. Jebakan negara berpendapatan menengah dapat dihindari dan bonus demografi bisa dicapai. (M ZAID WAHYUDI)

Sumber: Kompas, 23 Desember 2017

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

%d blogger menyukai ini: