Lokasi Pusat Data Tetap Wajib di Dalam Negeri

- Editor

Jumat, 19 Oktober 2018 - 09:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Organisasi Penyedia Pusat Data Indonesia (Idpro) mengharapkan pemerintah tetap mewajibkan pusat data berada di Indonesia. Mengizinkan penggunaan pusat data di luar negeri dikhawatirkan menyebabkan berbagai kerugian, baik dari aspek bisnis maupun keamanan data.

Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Salah satu pasal yang direvisi, yaitu Pasal 17, menyebutkan bahwa penempatan pusat data harus di Indonesia. Dalam rencana revisi tidak semua pusat data harus berada di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Idpro Teddy Sukardi mengatakan, peraturan yang menyebutkan penempatan pusat data harus di dalam negeri tidak perlu direvisi. Sejak adanya peraturan itu, keamanan data pribadi masyarakat terlindungi dan investasi pusat data di Indonesia berkembang pesat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS–Sekretaris Jenderal Organisasi Penyedia Pusat Data Indonesia (Idpro) Teddy Sukardi (kanan) menyampaikan pandangan bertalian dengan kebijakan pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

”Kami berharap revisi tentang pusat data lebih hati-hati. Pertimbangannya harus lebih matang. Jangan sampai menimbulkan celah yang bisa menghilangkan momentum pertumbuhan investasi pusat data dan perlindungan data-data pribadi masyarakat,” kata Teddy, di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Menurut Teddy, penempatan pusat data di luar negeri sangat berisiko. Data pengguna berpotensi disalahgunakan karena sukar diawasi. Jika berada di Indonesia, keberadaan data lebih aman.

”Revisi menyebabkan data yang semestinya dilindungi negara punya celah dimanfaatkan orang lain,” katanya.

YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS–Sekretaris Jenderal Idpro Teddy Sukardi

Penasihat Idpro, Richard Kartawijaya, menilai, upaya revisi terhadap pasal itu mengancam kedaulatan data Indonesia. Celah untuk menempatkan data di luar negeri membuat data bisa dibongkar dan dimanfaatkan otoritas setempat.

”Sebenarnya regulasi yang diterapkan pemerintah (pusat data harus di dalam negeri) juga sudah dilakukan negara lain, seperti Singapura, Jepang, Jerman, dan India. Sekarang kenapa kita ingin mengubah?” ujarnya.

Richard menambahkan, revisi peraturan juga mengancam pertumbuhan investasi pusat data di Indonesia. Investasi pusat data di dalam negeri tumbuh pesat seiring semakin pesatnya pertumbuhan industri digital.

Sejumlah investor luar negeri bahkan mulai tertarik menggunakan pusat data di Indonesia. Namun, jika pusat data tidak lagi diwajibkan ada di dalam negeri, investor tersebut bisa berpikir ulang untuk menggunakan pusat data di Indonesia.

Pelaku Data Center NTT Nexcenter, Alvin Siagian, mengatakan, upaya revisi membuat para pengusaha pusat data risau. Pengusaha telah berinvestasi besar-besaran untuk membangun pusat data di Indonesia.

Diizinkannya penempatan pusat data di luar negeri membuat bisnis mereka akan merosot. Hal itu juga akan berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja. ”Perubahan itu sangat berdampak bagi kita semua,” ujar Alvin.

Dihubungi secara terpisah, Ferdinandus Setu dari Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemukakan, dalam revisi, pemerintah menggolongkan tiga jenis data, yaitu strategis, berisiko sedang, dan berisiko rendah. Data strategis tetap wajib berada di Indonesia. ”Dulu kita menggeneralisasinya semuanya,” kata Ferdinandus.

Terkait dengan bisnis pusat data dalam negeri yang terancam, Ferdinandus mengatakan, revisi peraturan ini justru meningkatkan daya saing perusahaan dalam negeri sehingga pelayanan semakin baik.

”Kalau perusahaan pusat data di Indonesia berkualitas bagus, standar keamanannya bagus, pasti akan dapat pasar dari perusahaan luar negeri yang mau menempatkan pusat datanya di Indonesia,” ujarnya. (YOLA SASTRA)–ADHI KUSUMAPUTRA

Sumber: Kompas, 18 Oktober 2018

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’
Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan
UII Tambah Jumlah Profesor Bidang Ilmu Hukum
3 Ilmuwan Menang Nobel Kimia 2023 Berkat Penemuan Titik Kuantum
Profil Claudia Goldin, Sang Peraih Nobel Ekonomi 2023
Tiga Ilmuwan Penemu Quantum Dots Raih Nobel Kimia 2023
Penghargaan Nobel Fisika: Para Peneliti Pionir, di antaranya Dua Orang Perancis, Dianugerahi Penghargaan Tahun 2023
Dua Penemu Vaksin mRNA Raih Nobel Kedokteran 2023
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 November 2023 - 07:52 WIB

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’

Senin, 13 November 2023 - 13:59 WIB

Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan

Senin, 13 November 2023 - 13:46 WIB

UII Tambah Jumlah Profesor Bidang Ilmu Hukum

Senin, 13 November 2023 - 13:42 WIB

3 Ilmuwan Menang Nobel Kimia 2023 Berkat Penemuan Titik Kuantum

Senin, 13 November 2023 - 13:37 WIB

Profil Claudia Goldin, Sang Peraih Nobel Ekonomi 2023

Senin, 13 November 2023 - 05:01 WIB

Penghargaan Nobel Fisika: Para Peneliti Pionir, di antaranya Dua Orang Perancis, Dianugerahi Penghargaan Tahun 2023

Senin, 13 November 2023 - 04:52 WIB

Dua Penemu Vaksin mRNA Raih Nobel Kedokteran 2023

Senin, 13 November 2023 - 04:42 WIB

Teliti Dinamika Elektron, Trio Ilmuwan Menang Hadiah Nobel Fisika

Berita Terbaru

Berita

UII Tambah Jumlah Profesor Bidang Ilmu Hukum

Senin, 13 Nov 2023 - 13:46 WIB

Berita

Profil Claudia Goldin, Sang Peraih Nobel Ekonomi 2023

Senin, 13 Nov 2023 - 13:37 WIB