Penyusunan kebijakan publik membutuhkan dasar-dasar ilmiah sehingga kolaborasi antara pemerintah dengan peneliti sangat dibutuhkan.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, peneliti memiliki kemewahan berupa waktu untuk berpikir terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia.
”Berbeda dengan pemerintah yang sering kali harus mengambil keputusan di saat-saat mendesak,” ujarnya saat menyampaikan pidato dalam Konferensi Alumni Professional Development Program (APDP) di Jakarta, Selasa (23/1) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai eksekutor, Pratikno mengatakan, pihaknya belum tentu memiliki waktu untuk memikirkan dan merefleksikan setiap keputusan yang diambil dalam menghadapi setiap permasalahan negara. Selain itu, problematika yang dihadapi oleh pemerintah juga beragam.
M PASCHALIA JUDITH J UNTUK KOMPAS–Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam Konferensi Alumni Professional Development Program (APDP) di Jakarta, Selasa (23/1).
Contohnya, pemerintah tengah menghadapi tantangan kompetisi global. ”Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan, terutama di remote area. Misalnya, kami juga tengah menyelesaikan bencana kesehatan di Asmat,” ujar Pratikno.
Model kolaborasi yang diharapkan ialah pemerintah menyediakan informasi sehingga peneliti dapat merumuskan masalah secara ilmiah dan strategis. Kemudian, peneliti mengambil peran untuk memberikan solusi dan rekomendasi bagi pemerintah.
Pratikno mengatakan, kontribusi peneliti dalam mengusulkan solusi untuk menghadapi tantangan bangsa itu penting. ”Tujuannya untuk membuat kebijakan yang tepat bagi Indonesia,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Ketua Center of Excellence for Marine Resilience and Sustainable Development Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa, mengatakan, dalam menentukan kebijakan publik, pemerintah dan peneliti memiliki porsinya masing-masing.
Peneliti memberikan pilihan solusi berdasarkan pengetahuan ilmiahnya. Sementara pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeksekusi solusi itu.
Peneliti mengedepankan penelusuran fakta berdasarkan eksplorasi komprehensif, sedangkan pemerintah masih dipengaruhi oleh opini publik dan kepentingan konflik.
Dalam presentasi Jompa, terdapat perbedaan antara kultur ilmiah dan pemangku kebijakan dalam membuat keputusan. Peneliti mengedepankan penelusuran fakta berdasarkan eksplorasi komprehensif, sedangkan pemerintah masih dipengaruhi oleh opini publik dan kepentingan konflik.
Jompa mencontohkan, pemerintah dan peneliti dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan penggunaan cantrang. Persoalan ini membutuhkan kebijakan yang rinci dan spesifik terhadap setiap daerah penangkapan ikan.
M PASCHALIA JUDITH J UNTUK KOMPAS–Ketua Center of Excellence for Marine Resilience and Sustainable Development Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa, dalam Konferensi Alumni Professional Development Program (APDP) di Jakarta, Selasa (23/1)
Dalam pandangan Jompa, cantrang seharusnya dapat digunakan untuk menangkap ikan. ”Namun, perlu ada regulasi terkait area penangkapan yang diperbolehkan dan penentuan batasnya, jumlah alat tangkap, serta jenis pukat,” ujarnya.
Indikator regulasi itu membutuhkan peran peneliti. ”Karena sifatnya spesifik, perlu ada penelitian ilmiah terkait jenis ikan yang ada di sana sehingga area dan jenis pukatnya menyesuaikan,” kata Jompa.
Karena sifatnya spesifik, perlu ada penelitian ilmiah terkait jenis ikan yang ada di sana sehingga area dan jenis pukatnya menyesuaikan.
Agar penelitian ilmiah layak menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, kapasitas diri peneliti perlu dibina.
Menurut Manajer Proyek Konferensi APDP Helen Bulle, parameternya ialah peneliti dapat memublikasikan karya ilmiahnya dalam jurnal internasional. Oleh sebab itu, Konferensi APDP diadakan.
M PASCHALIA JUDITH J UNTUK KOMPAS–Manajer Proyek Konferensi Alumni Professional Development Program (APDP) Helen Bulle dalam Konferensi APDP di Jakarta, Selasa (23/1)
Optimalkan laut
Secara jangka panjang, apabila pemerintah dan peneliti dapat bekerja sama dalam mengoptimalkan potensi laut Indonesia, kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat.
”Contohnya di kawasan Indonesia timur yang memiliki segitiga terumbu karang. Kawasan ini memiliki keragaman terumbu karang yang lebih tinggi dibandingkan wilayah laut Karibia, Hawai, dan Australia. Namun, kemiskinan di Indonesia timur masih tinggi,” kata Jompa.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan tertinggi per September 2017 terdapat di Indonesia timur.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan tertinggi per September 2017 terdapat di Indonesia timur. Angka kemiskinan Papua-Maluku sebesar 21,23 persen, Bali dan Nusa Tenggara 14,17 persen, serta Sulawesi 10,93 persen.
Penelitian keragaman terumbu karang di Indonesia timur itu seharusnya didukung oleh kebijakan pariwisata dari pemerintah.
”Eksplorasi terumbu karang itu dapat dijadikan daya tarik wisatawan mancanegara. Kehadiran wisatawan dapat mengangkat perekonomian masyarakat di sana,” ucap Jompa. (DD09)
Sumber: Kompas, 24 Januari 2018
