Home / Berita / Keterlibatan Organisasi Profesi dalam Pembangunan Ditingkatkan

Keterlibatan Organisasi Profesi dalam Pembangunan Ditingkatkan

Organisasi profesi iptek fokus pada pembangunan wilayah pengembangan strategis. Mereka menjembatani kelompok pakar dengan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan daerah memiliki cetak biru jangka panjang.

Forum organisasi profesi iptek kini lebih fokus pada pembangunan wilayah pengembangan strategis. Mereka menjadi hub antara berbagai kelompok pakar dan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan wilayah memiliki cetak biru jangka panjang sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Ketua Forum Organisasi Profesi Indonesia A Hermanto Dardak dalam seminar nasional organisasi profesi, Senin (23/12/2019), di Jakarta, menjelaskan pentingnya sinergi lintas organisasi untuk pembangunan.

”Tantangan sekarang adalah menyinergikan berbagai organisasi profesi (orprof) karena mereka merupakan lembaga yang mandiri dan umumnya bekerja sendiri-sendiri,” kata Ketua Forum Organisasi Profesi Iptek (FOPI) Hermanto Dardak, dalam seminar nasional FOPI di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Saat ini ada 47 organisasi profesi terdaftar di FOPI dan diakui pemerintah. Selain memiliki batas minimum anggota, organisasi profesi itu berbadan hukum, ada dewan pengarah dan pembina, serta menerapkan standar profesionalisme wajib diikuti individu yang bekerja di bidang itu. Semua anggota, pengurus, dan dewan harus dari profesi itu. Contohnya, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Persatuan Insinyur Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, dan Ikatan Arsitek Indonesia.

Hermanto menjelaskan, keberadaan organisasi profesi itu adalah sebagai penjamin kepada masyarakat bahwa kinerja para profesional memang sesuai standar. Setiap orprof memiliki standar pelayanan baku dan visi beserta misi dengan penerapan nyata dalam konteks pembangunan nyata.

Saat ini FOPI bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi untuk membangun wilayah pengembangan strategis (WPS). Terdapat 35 WPS di Indonesia dan FOPI dipercaya mengelola wilayah nomor 13, yaitu koridor Surbaya-Malang di Jawa Timur.

”Setiap koridor harus memiliki cetak biru holistik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Setiap bidang yang masuk dalam koridor juga harus mengembangkan cetak biru masing-masing yang sinergis dengan rencana induk,” kata Hermanto.

Di koridor Surabaya-Malang, terdapat sembilan wilayah pembangunan. Adapun rencana yang disiapkan meliputi membangun jalan tol hingga wilayah Pakis, membangun jembatan Suramadu sampai Pelabuhan Tanjung Bumi, menjadikan Batu sebagai pusat wisata, Puspa Argo sebagai pasar induk sekaligus hub ekspor produk hasil pertanian, dan Bromo-Tengger-Semeru sebagai tempat wisata alam sekaligus cagar alam yang juga penting untuk pengembangan sains hayati.

Hermanto menekankan cetak biru wajib memperhatikan kondisi bawaan setiap wilayah. Misalnya, apabila wilayah itu merupakan tanah serpih, tidak bisa dijadikan tempat permukiman karena berisiko longsor. Oleh karena itu, perencanaan penempatan obyek pembangunan dilakukan secara saksama dan terintegrasi.

Setiap wilayah memiliki tujuan dan fungsi. Tugas organisasi profesi yakni memastikan kajian holistik dan mendampingi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan agar berdasarkan kajian untuk mengurangi risiko bencana alam ataupun konflik sosial.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Peserta seminar nasional Forum Organisasi Profesi Indonesia, di Jakarta, Senin (23/12/2019), melihat-lihat produk buatan beberapa organisasi profesi.

Sumber daya manusia
Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) diberi tanggung jawab untuk mengembangkan sektor sumber daya manusia di koridor Surabaya-Malang. Ketua Dewan Pembina ADI Armain Arief mengungkapkan, pada masa Kemristek dan Pendidikan Tinggi, ADI telah difasilitasi melakukan kajian di wilayah ini.

Menurut dia, perguruan-perguruan tinggi (PT) di Jawa Timur memiliki program studi yang konsisten dengan kebutuhan pembangunan wilayah itu. Namun, sumber daya manusia yang amat dibutuhkan adalah keterampilan bidang vokasional.

Sejauh ini hanya ada delapan PT yang memiliki bidang vokasi beserta lembaga sertifikasi profesi (LSP). Mayoritas LSP berada di SMK. Padahal, jika LSP berada di PT, sertifikasinya bisa untuk pengakuan keterampilan kerja hingga tingkat manajerial karena di PT memiliki tingkat pendidikan hingga S-3.

Staf Ahli Menristek di Bidang Infrastruktur Hari Purwanto menjelaskan, keterampilan vokasi penting karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan pengembangan di akar rumput. Selain industri, kemajuan juga hendaknya ditekankan pada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meratakan kesejahteraan masyarakat.

Oleh LARASWATI ARIADNE ANWAR

Editor EVY RACHMAWATI

Sumber: Kompas, 23 Desember 2019

Share
x

Check Also

Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Diatur Spesifik

Pemerintah sedang menyusun peraturan presiden terkait instrumen nilai ekonomi karbon dalam. Ini akan mengatur hal-hal ...

%d blogger menyukai ini: