Proses pemeriksaan spesimen korona dinilai lamban. Hal itu mengakibatkan banyak pasien dalam pengawasan meninggal sebelum keluar hasil tesnya.
KOMPAS/PRIYOMBODO–Warga berjemur di perkampungan padat di bantaran Kali Ciliwung di wilayah Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (5/4/2020). Di tengah ancaman pandemi Covid-19, warga yang tinggal di kampung padat penduduk ini berusaha untuk tetap bugar dengan berolahraga dan berjemur di pagi hari. Namun, upaya menjaga jarak sosial agak sulit dilakukan karena kondisi lingkungan tempat tinggal yang padat. Beberapa gang di perkampungan tersebut juga melakukan pembatasan wilayah terbatas sebagai langkah antisipasi penyebaran virus korona tipe baru.
Lambatnya proses pemeriksaan spesimen korona menyebabkan banyak pasien dalam pengawasan meninggal sebelum keluar hasil tesnya. Fenomena ini juga mengganggu layanan di sejumlah rumah sakit. Pemerintah dituntut memprioritaskan pemeriksaan massal Covid-19.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Banyaknya korban meninggal saat ini bukan hanya karena ganasnya Covid-19, tetapi juga karena terlambat penanganan. Banyak PDP (pasien dalam pengawasan) yang meninggal sebelum hasil tes keluar,” kata Eva Sri Diana, dokter spesialis paru, pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di Jakarta, Minggu (6/4/2020).
Menurut Eva, yang juga berpraktik di rumah sakit umum dan swasta ini, hasil pemeriksaan korona dari pasien paling cepat baru bisa diketahui dalam waktu satu minggu. ”Ini terlalu lama, dan dampaknya selain merugikan pasien, juga bagi rumah sakit,” tuturnya.
Menurut dia, banyak pasien yang seharusnya dioperasi segera, misalnya harus cuci darah, akhirnya terlambat karena tenaga medis khawatir dia memiliki gejala korona. ”Namun, menunggu tes korona sangat lama. Jadi, sangat dilematis bagi tenaga medis juga,” ujarnya.
Eva menambahkan, jika pasien dengan gejala korona tersebut dicuci darah, tetapi ternyat positif Covid-19, risikonya sangat besar bagi pasien lain dan juga tenaga medis. ”Pasien cuci darah sangat rentan kena infeksi dan alat yang terpapar jadi tidak bisa digunakan lagi untuk pasien lain. Butuh waktu untuk sterlisasi,” katanya.
Lamanya waktu tunggu sebagai PDP, menurut Eva, juga menyebabkan ruang isolasi menjadi kelebihan kapasitas. ”Kita tidak bisa tempatkan mereka di ruang biasa bercampur dengan pasien lainnya. Kalau positif bagaimana?” ujar Eva.
Eva mengharapkan pemerintah segera mempercepat proses pemeriksaan korona. Keterlambatan pemeriksaan dan juga birokrasi pelaporan yang lambat menjadi pangkal dari rentetan berbagai persoalan lain.
Tidak siap
Keterbatasan pemeriksaan korona juga banyak dikeluhkan dokter dan dinas kesehatan daerah, seperti terungkap dalam webinar yang diselenggarakan Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembanguan Kesehatan (LKP2PK). Keluhan itu, misalnya, disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit Hasibuan.
”Menunggu hasil tes PCR bisa sampai 10 hari karena harus dikirim ke pusat. Ini membuat perawatan terlalu lama dan kita kesulitan memutus rantai penularan. Seharusnya ada desentralisasi tes PCR,” kata Alwi.
Menurut Alwi, saat ini, Pemerintah Provinsi Sumut berupaya mengadakan sendiri 7.200 tes cepat. ”Daerah harus berupaya sendiri melindungi warganya, susah mengandalkan ke pusat. Kami sudah realokasi anggaran darah untuk Covid-19 ini sebanyak 15 persen dan kemungkinan akan ditambah menjadi 20 persen,” ujarnya.
Joko Hendarto, pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasannudin, Makassar, mengatakan, saat ini pemeriksaan dan penelusuran riwayat kontak sudah tertinggal dibandingkan kecepatan penyebaran Covid-19 di daerah-daerah. Ini karena keterlambatan pemeriksaan.
”Hasil dari rapid test (berbasis antibodi) banyak salah, sementara menunggu tes dengan PCR susah, terutama di daerah,” ujarnya.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO–Warga tetap berada di sepeda motor saat menjalani layanan tanpa turun tes cepat pemeriksaan Covid-19 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Bogor di halaman GOR Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/4/2020). Tes cepat juga dilakukan terhadap sejumlah warga yang menyandang status orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19 di wilayah Bogor.
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan BPSDM Abdul Kadir mengatakan, pemeriksaan Covid-19 memang masih menjadi tantangan besar, seiring dengan keterbatasan sumber daya.
Banyak daerah yang memiliki bayak kasus karena telah adanya pemeriksaan di daerah itu, seperti di Makassar. Sementara itu, banyak daerah masih sangat sedikit kasusnya, seperti Manado, karena pemeriksaan harus dikirim ke daerah lain. Bahkan, seperti di NTT belum ada kasus karena belum diperiksa.
Ketua Umum IDI Daeng M Faqih kita sudah sangat terlambat dalam penanggulangan covid-19. Ini menyebabkan banyaknya korban, termasuk di kalangan medis. ”Sekarang kita harus mengatasi ketertinggalan dengan meningkatkan pemeriksaan, mengoptimalkan pelacakan kasus, dan perawatan. Tanpa tidak hal ini layanan medis tidak akan bisa menampung lonjakan pasien,” kata dia.
Daeng juga menyoroti pentingnya membuka data pasien, terutama untuk memudahkan pelacakan riwayat kontak. ”Data ini harus dibuka dan diberikan kepada pihak terkait sehingga tenaga medis dan aparat daerah hingga level rukun tetangga bisa segera melakukan pelacakan. Tanpa itu, manajemen penanganan kasus akan keteteran,” ujarnya.
Oleh AHMAD ARIF
Editor EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 6 April 2020
