Sagu dan ubi-ubian bukan lagi makanan utama masyarakat Papua. Beras kini populer, bahkan hingga wilayah pedalaman. Jika tidak diantisipasi, ketahanan pangan bakal terancam. Terbentang tantangan bagi para pemangku kepentingan untuk menguatkan potensi pangan lokal Papua.

Masyarakat di Tanah Papua—mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat—sedang mengalami proses perubahan, termasuk dalam makanan pokoknya. Makanan pokok mereka berupa sagu dan umbi-umbian perlahan-lahan tergantikan ke beras yang notabene bukan makanan asli Papua.

Ironisnya, konsumsi beras yang terus meningkat ini belum bisa tercukupi dari produksi petani setempat. Akibatnya, ketergantungan suplai beras dari daerah lain semakin besar.

Konsumsi beras di Provinsi Papua Barat dan Papua rata-rata mencapai 132.000 ton per tahun. Dari besaran itu, sekitar 74 persen merupakan beras yang didatangkan dari luar daerah atau luar negeri. Kemampuan pasokan petani lokal masih sangat kecil, yakni hanya 26 persen per tahun. Itu pun umumnya dihasilkan oleh para petani pendatang. Mereka sebagian besar warga transmigran di Kabupaten Manokwari, Sorong, Sorong Selatan, Nabire, dan Merauke.

Ketergantungan terhadap beras lebih besar terutama terjadi di Provinsi Papua Barat. Bahkan, di wilayah ini beras sudah menjadi makanan pokok bukan hanya di perkotaan, melainkan kini sudah masuk ke penduduk pedalaman. Buktinya dapat dilihat pada hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS).

Data tahun 2010 menunjukkan, asupan kalori penduduk Papua Barat mayoritas (46 persen) berasal dari biji-bijian yang di dalamnya termasuk beras. Sebaliknya, makanan lokal yang berasal dari umbi-umbian ternyata asupan kalorinya hanya 9,65 persen. Sementara itu kondisi di Provinsi Papua konsumsi beras dan makanan lokal hampir berimbang. Asupan kalori biji-bijian dan umbi-umbian antara 28 persen dan 29 persen.

Semakin meningkatnya ketergantungan ini tidak lepas dari beberapa sebab. Salah satunya adalah meningkatnya pendatang yang mencari rezeki di tanah ini. Bahkan, di Papua Barat proporsi penduduk pendatang sudah mencapai 47 persen. Besarannya hampir berimbang dengan penduduk asli. Selain itu juga berubahnya pola makanan penduduk asli Papua. Beras sudah menjadi makanan pokok sehari-hari warga asli, terutama di perkotaan.

Meningkatnya konsumsi beras bagi kedua provinsi ini bukanlah sesuatu yang salah. Apalagi beras memiliki kandungan kalori jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sagu ataupun umbi-umbian. Namun, fenomena ini akan menjadi masalah tatkala tidak disertai dengan penguatan pangan lokal. Bila hal ini sampai terjadi, ketahanan pangan tanah Papua menjadi genting. Bahkan, lingkaran kemiskinan akan terus berputar.

Kecenderungan ini sudah mulai terasa di wilayah Pegunungan Papua. Angka ketergantungan kalori terhadap beras sangat tinggi, yakni sudah mencapai 80-90 persen. Artinya, ketahanan pangan di Papua sangat mengkhawatirkan di masa mendatang karena konsumsi beras di tingkat rumah tangga bertambah besar, sedangkan konsumsi pangan lokal cenderung menurun (Kiloner Wenda, 2012).

Kondisi pangan lokal dan kerawanan pangan sangat erat hubungannya. Hal ini karena daya dukung agraris yang ada di Papua sangat minim. Baik infrastruktur penunjang pertanian seperti irigasi dan transportasi, kelembagaan pertanian, serta keterampilan mengolah lahan pertanian relatif masih belum berkembang. Belum lagi akses petani terhadap pasar masih banyak menghadapi kendala.

Jadi, tidak cukup hanya mengejar angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 kilo kalori per hari lalu harus dengan beras. Jika mayoritas masyarakat sangat tergantung terhadap beras, potensi kerawanan pangan menjadi lebih besar terutama di daerah pedalaman. Mudahnya mendapat beras karena penjatahan beras miskin di pedalaman lambat laun dapat mengurangi hasrat masyarakat untuk mengolah lahan pertanian atau mengonsumsi pangan lokal. Bila suatu saat stok pangan lokal berkurang dan suplai beras tersendat bukan tidak mungkin akan memicu kelaparan di daerah pelosok.

Agar terhindar dari bahaya kelaparan di masa mendatang, Papua harus kembali mengembangkan makanan lokal. Saat ini, diversifikasi pangan sudah mulai dilakukan sebagian masyarakat Papua. Salah satu indikasinya belum pernah terjadi gejolak harga beras karena kelangkaan pasokan barang.

”Selama saya bertugas di sini hampir tiga tahun, indeks kenaikan harga beras belum pernah mendominasi kontribusi inflasi bulanan. Hal ini dapat berarti suplai beras di masyarakat cukup atau masyarakat juga mengusahakan makanan pokok lain selain beras,” kata Tanda Sirait, Kepala BPS Provinsi Papua Barat.

Indikasi ini tentu menggembirakan bagi ketahanan pangan. Namun, hal itu masih sebatas dugaan yang dapat berarti sebaliknya. Bisa jadi, masyarakat sudah sangat nyaman dengan konsumsi dan suplai beras dari daerah lain. Kucuran beras untuk masyarakat miskin yang harganya sangat terjangkau meskipun jauh di daerah pedalaman, sangat membantu mereka. Akibatnya, harga tidak lagi menjadi persoalan selama suplainya lancar. Ini merupakan ujian besar bagi pengembangan pangan lokal.

Potensi untuk meningkatkan pangan lokal sebenarnya ada. Menurut Jurnal Litbang Pertanian (2003), luas hutan sagu di Papua mencapai 980.000 hektar, sedangkan kebun sagu yang sudah dikelola masyarakat mencapai 14.000 hektar. Bahkan, angkanya kemungkinan lebih besar seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian Umbi dan Sagu Universitas Negeri Papua (Unipa), Manokwari.

”Survei di Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan, dalam satu hektar hutan sagu rata-rata terdapat 40 pohon sagu yang produktif. Satu pohon sagu paling sedikit menghasilkan 100 kilogram. Jadi, kalikan saja potensi luasan lahan dengan hasil produksinya,” tutur Rochani, dosen Fakultas Ekonomi Unipa yang turut serta dalam penelitian sagu.

Apabila mengacu pada penelitian Unipa, setidaknya produksi sagu di Papua bisa mencapai lebih dari 3,9 juta ton dari total area hutan dan kebun sagu. Angka sebesar itu sangat berlimpah untuk penguatan pangan lokal, setidaknya untuk selang-seling dengan makanan pokok lain. Namun, kenyataannya produksi sagu kini tidak lebih dari 1 persen dari total potensinya.

Jalan menuju budidaya sagu sebenarnya juga sudah terintis oleh pihak swasta. Buktinya, ada investor dari luar daerah sedang membangun pabrik sagu skala besar satu-satunya di Papua. ”Nanti pada bulan Agustus 2012 akan beroperasi pabrik Sagu PT Austrindo Nusantara Jaya di Kabupaten Sorong Selatan. Luasan area usaha sagu sekitar 40.000 hektar,” terang Runaweri F Hendrik, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.

Sagu dapat dipanen setelah berumur 8-12 tahun. Tanaman ini hanya cukup ditanam sekali. Setelah 12 tahun pun dapat dipanen terus-menerus, tanpa perlu membuka lahan baru. Perawatannya pun sederhana, tanpa perlu pupuk dan pestisida lazimnya budidaya pertanian modern.

Lain sagu, lain ubi jalar. Meskipun tidak seterpuruk sagu, ubi jalar (Ipomoea batatas) yang merupakan makanan pokok asli Papua pun terancam menurun produksinya. Kondisinya menurun terutama di daerah yang jumlah warga pendatangnya lebih banyak. Di Provinsi Papua Barat yang persentase warga perantaunya hampir 50 persen, produksi ubi jalar rata-rata menurun 2.700 ton per tahun.

Berbeda dengan Provinsi Papua, produksi ubi manis di Papua Barat rata-rata masih naik sekitar 14.600 ton setahun. Meski demikian, naiknya produksi tersebut bukanlah prestasi karena di saat bersamaan kebutuhan konsumsi beras juga meningkat tajam yang mencapai 43 persen per tahun. Artinya, naiknya produksi ubi jalar tidak mereduksi laju konsumsi beras di masyarakat.

Inilah pekerjaan rumah pemerintah. Pemerintah perlu turun tangan membenahi pangan lokal ini. Jika tidak, sagu dan ubi akan ditinggalkan. Dan, makanan pokok penduduk Papua bukan lagi sagu, melainkan beras. (Litbang Kompas)- Antonius Purwanto dan Budiawan Sidik

———————

Kakao Pilihan Petani Jayapura

Petani kakao di kawasan Lembah Grime di Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, menjemur kakao hasil panennya, akhir April 2012. Kakao menjadi andalan penghasilan bagi warga setempat.

Kornelis Kewa Ama dan A Ponco Anggoro

Era tahun 1980-an, ketika pemerintah membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah Arso, masyarakat asli Papua umumnya hanya menurut saja. Kini, mereka giat beralih ke tanaman kakao. Tanaman kakao lebih akrab dengan pola bertani orang-orang pesisir Papua.

Dalam hal pemilihan tanaman dan komoditas, warga setempat belum mampu melompat begitu cepat. Kelapa sawit adalah tanaman industri. ”Ingat, warga masih ada dalam tradisi subsisten,” kata Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Keerom, Hubert Kwambre.

Meskipun perkebunan yang dikelola PT Perkebunan Negara II tersebut menerapkan sistem inti-plasma, toh akhirnya kebun-kebun milik warga beralih pengelola. Sebagian dijual, dan sebagian lainnya disewakan kepada warga transmigran.

Dibandingkan dengan kelapa sawit, orang asli Papua memang lebih berminat membudidayakan kakao. Hingga tahun 2010, di seluruh Papua tercatat ada 26.701 hektar kebun kakao rakyat, dan hanya 9.855 hektar kebun kelapa sawit rakyat. Di Papua, kakao banyak ditemukan di kampung-kampung, tumbuh di antara pohon-pohon hutan.

Kakao tergolong tanaman yang tidak ”rakus” lahan dan unsur hara seperti halnya kelapa sawit. Warga pun mampu mengolah buahnya secara sederhana menjadi biji kering, dan menjualnya ketika harga membaik. Coba bandingkan dengan kelapa sawit yang harus segera dikirim ke pabrik saat tandan buah masih segar. Harga sawit pun ditentukan bursa minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia.

Tak mengherankan jika warga lebih memilih kakao daripada kelapa sawit. Tak hanya di Keerom, di wilayah lain seperti Nabire, Sarmi, Yapen, Waropen, dan Jayapura pun kakao sudah mulai dibudidayakan warga secara masif.

”Apalagi sejak zaman Belanda, kami bergantung pada kakao untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Gerardus Sem (45), petani di Kampung Yakasik, Distrik Namblong, yang berada di kawasan Lembah Grime, Kabupaten Jayapura.

Pilihan Jayapura

Kebun milik Gerardus seluas satu hektar dan ditumbuhi kakao yang bibitnya berasal dari kakao yang dibudiyakan era pemerintahan Belanda. Saat ini kebunnya bertambah seluas seperempat hektar setelah mendapat bantuan 300 bibit kakao dari Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Saat panen puncak kakao, biasanya bulan April, setiap minggu Gerardus memperoleh 200 kilogram. Dengan harga Rp 14.000-Rp 18.000 per kilogram (kg), Gerardus memperoleh uang Rp 2,8 juta-Rp 3,6 juta. Di luar masa panen, setiap dua minggu kebunnya memproduksi 50 kg biji kakao kering. Hasil penjualan kakao itu cukup untuk menghidupi Gerardus dan keluarganya. Bahkan, dia mampu membiayai kuliah anak-anaknya.

Potensi itu yang kemudian dilirik oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. Melalui Instruksi Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae Nomor 1 Tahun 2006, gerakan wajib tanam kakao dimulai. Untuk menstimulasi gerakan itu, pemerintah memberikan bantuan kepada para petani pada 19 distrik di Jayapura.

Selain bibit, pada awal program petani mendapat bantuan uang senilai Rp 1,4 juta untuk setiap hektar kakao. Pada tahun 2007 bantuan yang diterima petani sebesar Rp 1,25 juta, dan pada tahun 2008 Rp 1,150 juta per hektar.

”Jumlah bantuan yang diberikan terus menurun dan kemudian terakhir diberikan pada tahun 2008 agar petani bisa mandiri, tidak selamanya tergantung pada bantuan pemerintah,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Anna Sawai.

Jumlah bibit yang telah diserahkan kepada 14.000 petani mencapai sebelas juta pohon. Pengadaannya dibiayai dana Otonomi Khusus, besarnya mencapai Rp 35 miliar.

Perluas lahan

Luas areal kakao pun meningkat signifikan dari 3.000 hektar pada tahun 2006 menjadi 13.588 hektar pada tahun 2011, dan telah menghasilkan sekitar 8.389 ton biji kakao kering.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Jayapura Tasrief memperkirakan, jumlah itu dipastikan bakal meningkat karena ada lebih dari lima juta pohon akan memasuki masa produksi.

Maraknya penanaman kakao sejak 2006 itu berimbas pada kontribusi subsektor perkebunan dalam pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Jayapura. Saat program tersebut diluncurkan pada tahun 2006, subsektor perkebunan memberikan sumbangan sebesar Rp 61,527 miliar pada PDRB. Pada tahun 2010 sumbangan sektor itu meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp 111,521 miliar.

Akan tetapi, keberhasilan selalu tak lepas dari masalah. Fluktuasi harga jual kerap menjadi persoalan utama petani. Markus Yaong, petani kakao di Kampung Sarmai Bawah, Namblong, mengatakan bahwa saat pasokan berlimpah, harga ka- kao anjlok hingga Rp 11.000 per kg. Sebaliknya, ketika kakao langka di pasaran, harganya melonjak sampai dengan Rp 25.000 per kg.

”Kelembagaan petani masih lemah sehingga harga kakao dengan mudah dipermainkan para pengumpul kakao. Mereka mengirimkan kakao Jayapura ke Surabaya dan Makassar,” ujar Tasrief, menjelaskan.

Permintaan kakao dari luar Papua bisa mencapai 94.000 ton per tahun, sedangkan produksi yang ada sekarang hanya sekitar 8.000 ton. ”Dengan kondisi ini, harga kakao seharusnya tidak turun,” katanya.

Guna menjawab persoalan itu, menurut Anna Sawai, penguatan kelembagaan petani akan menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, pemerintah akan mengupayakan membangun pabrik pengolahan kakao.

Peluang produksi hilir pun telah ditunjukkan Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cenderawasih Made Budi. Ia mengolah biji kakao rakyat jadi cokelat. Makanan kemasan itu laku di pasar lokal sebagai cendera mata khas Papua.

Jika masalah pasar dan produk hilir petani bisa dijawab, kontribusi kakao untuk memberdayakan masyarakat Papua niscaya akan lebih besar. Setidaknya, para petani akan memiliki masa depan yang lebih baik.(B Josie Susilo Hardianto)

Sumber: Kompas, 25 Juni 2012