Riset Ilmu Humaniora dan Sosial Bisa Terabaikan
Meski presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menetapkan penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kementerian terkait telah menyiapkan langkah perubahan. Hal itu dengan meninjau dasar hukum yang menjadi acuan.
Kepala tim kerja yang juga Staf Ahli Menristek Bidang Pertahanan dan Keamanan, Teguh Raharjo, akhir pekan lalu, di Jakarta, menyatakan, kini revisi rencana strategis (renstra) untuk lima tahun mendatang dan restrukturisasi di Kemenristek dibahas.
Selain itu program yang sinergis untuk kegiatan riset dan pendidikan akan disusun melibatkan pihak Ditjen Dikti dan Tim Transisi. Kini pertemuan tiga pihak masih informal. Penyusunan renstra atau program harus berdasarkan tugas pokok dan fungsi sehingga tak bertabrakan dengan tupoksi kementerian lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Biro Perencanaan Kemenristek Erry Ricardo menjelaskan, renstra selesai disusun awal Agustus lalu. Namun, karena belum memasukkan penggabungan Ditjen Dikti, harus ditinjau ulang untuk penambahan atau penyelarasan program.
Menurut Teguh, hasil revisi renstra nantinya dibahas dengan Dikti dan Tim Transisi untuk mendapat masukan. Pembahasan renstra itu merupakan bagian dari pembangunan sistem sehingga Menristek nantinya bisa langsung bekerja dan meminimalkan penyesuaian.
Dari segi regulasi, UU Kementerian Nomor 39 Tahun 2008 bisa jadi pegangan karena menyangkut penelitian yang jadi bagian dari pendidikan. Sementara itu UU No 18/2002 tentang Sistem Iptek Nasional sebagai Kemenristek diamandemen untuk memperkuat kontrol koordinasi dan memperjelas misi tiap lembaga riset. Jadi, riset terbagi mulai dari riset dasar hingga terapan.
Pro dan kontra
Penggabungan dua lembaga itu ditanggapi beragam oleh para pakar di lembaga terkait. Menurut Teguh, penggabungan kedua lembaga itu memiliki nilai positif, yakni sinergi kebijakan terkait riset dan optimalisasi sumber daya akan lebih mudah. Namun, penggabungan itu akan menambah beban pada manajemen, khususnya bidang administrasi, antara lain untuk mengelola perguruan tinggi di Indonesia yang berjumlah sekitar 3.000 yang selama ini ditangani Ditjen Dikti. Kemenristek harus mengoordinasi tujuh lembaga pemerintah non-kementerian Ristek.
Sementara itu Sonny Keraf, selaku dosen di Universitas Atma Jaya, kurang setuju dengan penggabungan itu. Oleh karena, riset yang ditangani Ditjen dan Kemenristek berbeda. Kemenristek lebih mengarahkan pada penerapan inovasi riset secara komersial. Ditjen Dikti lebih untuk uji coba demi penguasaan ilmu.
Penggabungan dikhawatirkan lebih mengandalkan ilmu-ilmu dasar, material, dan teknologi. Padahal, riset dibutuhkan untuk bidang humaniora dan ilmu sosial. ”Saya khawatir bidang ilmu ini terabaikan, terjadi bias dan terkotak-kotak. Padahal, Ditjen Dikti harus holistik,” ujarnya.
Problem Kemenristek sesungguhnya adalah tak ada dana riset memadai, arah riset tak jelas, dan tak ada keseriusan politik. Selain itu, tak ada sinergi riset dan komersialisasi hasil riset lewat kerja sama serta koordinasi antara pemerintah dan swasta. (YUN)
Sumber: Kompas, 22 September 2014
