Kekurangan Alat Jadi Kendala

Anggaran untuk SMK Kelautan
Untuk menghasilkan lulusan sekolah menengah kejuruan bidang kelautan dan perikanan yang terampil dibutuhkan ragam peralatan untuk praktik. Saat ini sekolah menengah kejuruan masih kerap terbentur masalah ketiadaan peralatan untuk berlatih murid.

”SMK kelautan mendidik tenaga terampil mulai dari penangkapan ikan yang optimal dan ramah lingkungan hingga pengolahan hasil laut. Namun, sering kali kami terkendala ketiadaan peralatan untuk latihan,” kata Susilo, Kepala SMKN 3 Pandeglang, Banten, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (24/12).

Ketersediaan alat merupakan faktor penting dalam pendidikan kelautan. Hal itu karena kapal-kapal sekarang menggunakan teknologi yang harus dikuasai oleh para pelaut.

Hal senada dikatakan Karisem, guru Nautika Kapal Niaga dari SMKN 2 Subang, Jawa Barat. Menurut Karisem, harga simulator kapal mencapai Rp 5 miliar. Sekolah dan pemerintah daerah tidak mampu membeli alat tersebut. ”Sedangkan alat tersebut merupakan syarat agar SMK bisa berstandar internasional. Kalau tidak, akreditasi sekolah bisa diturunkan,” katanya.

Kepala Program SMK Kelautan Sunan Drajad yang berlokasi di Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Ahmad Hanif Ahsan
sebelumnya juga mengatakan hal serupa. Jurusan Nautika Kapal Niaga SMK Sunan Drajad hingga kini belum mempunyai laboratorium dan simulator nakhoda.

Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, M Mustaghfirin Amin mengatakan, dukungan dana penguatan SMK kelautan dan perikanan Rp 1,2 miliar dapat digunakan untuk melengkapi peralatan serta bengkel/sarana di sekolah. Dana juga dapat dipakai untuk pelatihan guru agar mendapat sertifikasi.

Dukungan dana
Dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan menguatkan SMK bidang kelautan dan perikanan yang ada dan mendirikan lebih dari 100 SMK baru di bidang tersebut. Rencana itu akan disertai dengan alokasi anggaran.

Ketua Asosiasi Sekolah Kepetanian, Kehutanan, dan Kelautan Indonesia Priyanto mengatakan, penguatan SMK kelautan dan perikanan jangan hanya dijadikan sekadar proyek bagi segelintir oknum dari penyediaan alat atau pembangunan gedung baru. Penguatan sumber daya manusia, terutama kepala sekolah dan guru, juga harus menjadi fokus. Kurikulum pun mesti mengacu standar International Maritime Organization agar ijazah diakui. (DNE/ELN)

Sumber: Kompas, 26 Desember 2014