Kebijakan Pemerintah Belum Berbasis Riset

- Editor

Kamis, 7 April 2016

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pembuatan kebijakan pemerintah dengan mengacu pada hasil riset belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan masih lemahnya budaya riset dan menulis di kalangan akademisi.

Hal itu mencuat dalam Seminar Nasional Rethinking Research: Policies and Practices, Rabu (6/4), di Auditorium LIPI, Jakarta. Seminar menampilkan Deputi II Kantor Staf Presiden RI Yanuar Nugroho serta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir.

Menurut Yanuar, jika semua kebijakan berdasarkan hasil riset, masalah reklamasi Benoa dan lainnya mungkin tidak ada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, tenaga ahli Knowledge Sector Initiative (KSI), Fred Carden, memaparkan, masih lemahnya penggunaan hasil riset dalam pengambilan kebijakan sejalan dengan lemahnya posisi akademik Indonesia secara global. Hal ini tecermin dari jumlah publikasi internasional peneliti Indonesia yang masih minim.

Sementara policy journal diagnostic study yang dikerjakan Inaya Rakhmani, Fajri Siregar, dan Melia Halim menunjukkan, tidak ada jurnal nasional yang memengaruhi pembuatan kebijakan. Hal ini disampaikan 61 akademisi Indonesia yang disurvei. Selain itu, dari wawancara dengan empat pejabat Bappenas juga terungkap bahwa jurnal akademik atau jurnal terkait kebijakan tak selalu diperlukan untuk mengambil kebijakan.

Para pejabat lebih memilih mendapatkan data sekunder dari kementerian atau data resmi dari institusi pemerintah lainnya. Tapi, mungkin saja mereka melihat jurnal jika mencari rekomendasi kebijakan.

Beberapa masalah
Dalam paparan mereka, Inaya Rakhmani yang juga Ketua Puskakom UI dan Teguh Kurniawan menunjukkan masalah yang dihadapi peneliti Indonesia sehingga jumlah penelitian dan publikasi ilmiah di jurnal yang terakreditasi internasional rendah. Kenyataannya, 90 persen penelitian tentang Indonesia tak dilakukan oleh peneliti Indonesia.

Setelah ada kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum, menurut Inaya, kampus lebih leluasa mengelola dan menerima dana non-APBN. Namun, hal ini malah mendorong kampus hanya mengembangkan jumlah mahasiswa, tetapi tak dibarengi dengan pertumbuhan jumlah pengajar. Kalaupun ada perekrutan pengajar, kebanyakan dilakukan secara tertutup atau semitertutup sehingga posisi dosen hanya diisi almamater saja.

Akademisi cenderung disibukkan urusan mengajar dan membimbing mahasiswa. Sangat sulit pengajar kembali berkuliah di tempat lain.

Teguh Kurniawan yang mengkaji hambatan riset di empat perguruan tinggi di Indonesia bersama Sri Hartati Suradijono, Ari Probandari, Didin Syafrudin, dan Hana Panggabean menyampaikan, hal-hal yang menyulitkan adalah berbelitnyaPersyaratan Riset dan terbatasnya waktu pelaporan. (INA/C02)
——————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 April 2016, di halaman 12 dengan judul “Kebijakan Pemerintah Belum Berbasis Riset”.

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya
Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri
PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen
7 Sesar Aktif di Jawa Barat: Nama, Lokasi, dan Sejarah Kegempaannya
Anak Non SMA Jangan Kecil Hati, Ini 7 Jalur Masuk UGM Khusus Lulusan SMK
Red Walet Majukan Aeromodelling dan Dunia Kedirgantaraan Indonesia
Penerima Nobel Fisika sepanjang waktu
Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’
Berita ini 2 kali dibaca

Informasi terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:30 WIB

Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:23 WIB

Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:17 WIB

PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:09 WIB

7 Sesar Aktif di Jawa Barat: Nama, Lokasi, dan Sejarah Kegempaannya

Rabu, 7 Februari 2024 - 13:56 WIB

Anak Non SMA Jangan Kecil Hati, Ini 7 Jalur Masuk UGM Khusus Lulusan SMK

Minggu, 24 Desember 2023 - 15:27 WIB

Penerima Nobel Fisika sepanjang waktu

Selasa, 21 November 2023 - 07:52 WIB

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’

Senin, 13 November 2023 - 13:59 WIB

Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan

Berita Terbaru

Jack Ma, founder and executive chairman of Alibaba Group, arrives at Trump Tower for meetings with President-elect Donald Trump on January 9, 2017 in New York. / AFP PHOTO / TIMOTHY A. CLARY

Berita

Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri

Rabu, 7 Feb 2024 - 14:23 WIB