Home / Berita / Keamanan Pangan Nasional Butuh Komitmen Bersama

Keamanan Pangan Nasional Butuh Komitmen Bersama

Seluruh komponen masyarakat dari hulu hingga hilir perlu berperan bersama untuk mewujudkan masyarakat sehat. Permasalahan pada keamanan pangan menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Hal ini karena masih banyak beredar penganan dengan kandungan bahan berbahaya di tengah masyarakat.

Berdasarkan data hasil pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada 2016, dari 7.752 sampel yang diuji, ditemukan 7,29 persen sampel yang mengandung bahan berbahaya, seperti formalin, boraks, methanol yellow, dan rhodamin B. Selain itu, dari hasil pengawasan Pusat Informasi Pangan Jajanan Anak Sekolah, BPOM menemukan 39 persen dari 627 sampel jajanan anak sekolah yang tercemar mikroba dan mengandung pemanis buatan yang berlebihan.

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menyampaikan, perlu komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia, terutama dalam menjaga keamanan pangan nasional. Ia mengatakan, komitmen harus dibangun mulai dari hulu, yaitu pemerintah, industri pangan, hingga hilir, yaitu komunitas masyarakat dan rumah tangga.

”Tindakan preventif, promotif, preemtif perlu dilakukan mulai dari proses produksi bahan makanan di industri, penyediaan di rumah tangga, hingga cara konsumsi pangan agar aman dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi,” ujarnya dalam peresmian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman, di Jakarta, Kamis (23/11).

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) dicanangkan BPOM untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat lewat pangan yang aman. Dari gerakan ini, ditargetkan pada 2017 sebanyak 2.100 desa di Indonesia aman pangan, 21.000 usaha mikro, kecil, dan menengah diberdayakan dalam pengolahan pangan yang sehat, serta 600 pasar aman dari bahan berbahaya.

Penny mengatakan, masih banyaknya permasalahan di bidang keamanan pangan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pelaku usaha, terutama industri rumah tangga, mengenai kebersihan dan sanitasi dalam proses produksi. Selain itu, masih banyak pengusaha yang memberikan bahan tambahan yang melebihi batas dan penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang diproduksi. Masalah pencemaran lingkungan, termasuk cemaran air, juga menjadi masalah yang sering dijumpai.

”Pola konsumsi tinggi garam, gula, dan lemak serta kecurangan pangan juga marak dijumpai saat ini,” ujar Penny.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani mengatakan, banyaknya pihak yang berkepentingan dalam penggunaan makanan membuat masyarkat perlu bergotong royong dalam menigkatkan keamanan pangan. ”Seluruh komponen bangsa yang terlibat dalam rantai pangan harus berperan aktif meningkatkan keamanan pangan, mulai dari produksi, peredaran, hingga konsumsi,” ujarnya.

Puan menambahkan, pengawasan juga harus diperketat agar pelanggaran tidak lagi marak beredar di tengah masyarakat. Ia menyarankan agar seluruh pedagang kaki lima memiliki sertifikasi tersendiri yang menandakan dagangan pangan yang dimiliki sudah teruji aman dari BPOM. ”Nanti harusnya PKL (pedagang kaki lima) semua memiliki stiker dari BPOM kalau makanan mereka aman dikonsumsi,” katanya.

Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pengawet alternatif
Selain peresmian Germas Sapa, BPOM juga mengenalkan bahan pengawet alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti pengawet untuk produksi tahu. ”Perlu dihasilkan penelitian yang mampu menjadi subtitusi formalin yang selama ini digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Formalin terbukti berbahaya bagi kesehatan tubuh, seperti menimbulkan kerusakan otak, hati, paru-paru, ginjal, serta memicu kanker,” tutur Penny.

DEONISIA ARLINTA–Contoh produk yang mengandung formalin

Ia menambahkan, kandungan formalin saat ini masih banyak ditemukan pada makanan basah, seperti tahu, mi basah, bakso, dan ikan asin. Biasanya, ujar Penny, makanan berformalin tidak mudah hancur, warnanya lebih bersih dan cerah, serta lebih awet dan tidak mudah basi.

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM Suratmono menyampaikan, sudah ada kajian mengenai bahan subtitusi untuk pengganti formalin. ”Sementara BPOM sudah selesai mengkaji bahan subtitusi formalin untuk tahu, tetapi masih dalam proses untuk boleh diedarkan ke pasaran luas,” katanya.

Penggagas penelitian bahan pengawet tahu pengganti formalin, Akhmad Supriyatna, menyampaikan, hasil penelitiannya sudah mulai dimanfaatkan oleh sekitar 10 pabrik tahu di seluruh Indonesia. Dalam sehari, ujar Akhmad, dihasilkan sekitar 1.000 liter bahan pengawet ini. Untuk setiap liter, produk ini dihargai Rp 8.000-Rp 10.000.

”Namun, belum bisa dipasarkan secara luas karena masih dalam proses izin edar, sedangkan untuk uji formula sudah dikaji BPOM dan aman digunakan dalam proses pengawetan tahu,” ujarnya.

DEONISIA ARLINTA–Produk yang dikenalkan BPOM sebagai bahan alternatif pengawet tahu yang aman digunakan.

Akhmad menyampaikan, bahan pengawet tahu ini dihasilkan dari fermentasi pisang dengan bakteri tertentu. Hasil fermentasi ini memiliki sifat antimikroba yang dapat mencegah pembusukan pada produk pangan basah dan berair. ”Dengan menggunakan produk ini, tahu bisa awet sekitar dua sampai tiga hari,” ucapnya.

Sementara produk pengawet yang dihasilkan oleh Akhmad ini baru bisa diaplikasikan untuk mengawetkan tahu, belum pada bakso, mi basah, dan ikan asin. Dalam penelitian yang dilakukan Akhhmad dan timnya, jika diaplikasikan pada mi dan bakso, pengawet ini masih menimbulkan rasa asam pada makanan. ”Masih perlu dilakukan pengujian berkelanjutan,” kata Akhmad.

Ia berharap pemerintah dapat mendukung usaha ini agar bisa digunakan demi meningkatkan kesehatan masyarakat luas. ”Dengan pengembangan produk ini, diharapkan bisa menjadi solusi pabrik tahu agar tidak lagi menggunakan bahan pengawet berbahaya, seperti formalin, dalam proses produksinya,” uajrnya. (DD04)

Sumber: Kompas, 24 November 2017

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: