Kajian Ilmiah Tidak Bisa Dipidanakan

- Editor

Selasa, 10 April 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kajian peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Widjo Kongko, tentang potensi tsunami di selatan Jawa yang disampaikan dalam forum ilmiah tidak bisa dipidanakan. Polisi dinilai mengancam prinsip kebebasan akademik dan melemahkan edukasi publik tentang risiko bencana jika tetap membawa hal ini ke ranah pidana.

Informasi yang diperoleh Kompas, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten telah mengirim surat permintaan keterangan kepada Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Serang Sugarin. Pada 3 April 2018, Widjo menyampaikan temuannya dalam seminar ilmiah ”Sumber-sumber Gempa Bumi dan Potensi Tsunami di Jawa Bagian Barat” yang diselenggarakan BMKG.

Dalam poin ketiga surat panggilan tertanggal 9 April 2018 kepada Sugarin disebutkan, ”Untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana berita bohong, dan dapat menimbulkan keonaran, sebagaimana dimaksud dalam UU RI No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ahli hukum dan Ketua Pusat Studi HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang P Wiratraman, mengatakan, tindakan polisi itu bertentangan dengan Prinsip-prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik yang ditandatangani pada 6 Desember 2017. Prinsip itu mengharuskan otoritas publik, termasuk kepolisian, untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.

”Presentasi hasil kajian ilmiah bukan di ranah pidana, melainkan di ranah keilmuan. Apalagi polisi mendasarkan penyelidikan tersebut berdasarkan tafsir pemberitaan media yang kerap tidak lengkap dan tidak proporsional,” katanya.

Potensi daerah landaan dan ketinggian tsunami jika zona megathrust dari Bengkulu, Selat Sunda, dan selatan Jawa Barat mengalami gempa dengan magnitudo di atas M 9 dan panjang runtuhan dasar laut 1.000 kilometer, maka ada satu lokasi di Pandeglang yang tinggi tsunaminya 57 meter. Skenario terburuk ini didapatkan dari hasil pemodelan.
Sumber: Widjo Kongko, BPPT, 2018

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Komisaris Besar Abdul Karim di Serang mengatakan, permintaan klarifikasi kepada Widjo dilakukan untuk meredam keresahan. ”Apa yang kami lakukan itu agar isu yang sempat beredar bisa diredam. Surat akan kami kirimkan kepada Widjo, tapi bukan surat panggilan. Itu surat klarifikasi,” katanya.

Hak jawab
Secara terpisah, Widjo mengatakan telah mengirimkan hak jawab dan surat keberatan kepada media daring yang dinilainya salah menuliskan hasil penelitiannya. Dalam surat keberatan itu disebutkan bahwa sebagai perekayasa BPPT, dalam paparan di seminar itu dirinya tidak pernah menyampaikan prediksi/ramalan gempa bumi dan tsunami.

Dalam tanggapannya, media daring itu telah meminta maaf atas kata ”prediksi” di dalam berita yang dimaksud. Widjo selaku narasumber tidak menyampaikan kata ”prediksi”, melainkan ”potensi” dalam kajiannya.

Dengan dimuatnya hak jawab, kata Herlambang, proses penyelidikan di kepolisian semakin tidak relevan. ”Ini sekarang menjadi ranah Undang-Undang Pers,” katanya.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo atau Stanley mengatakan, agar lebih jelas (duduk perkaranya), peneliti sebaiknya mengadukan masalah ini kepada Dewan Pers. ”Selanjutnya, hasil dari pengaduan di Dewan Pers bisa dipakai peneliti untuk memberikan penjelasan kepada polisi,” katanya.

Sesuai dengan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepala Polri, apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers, penyelesaiannya mendahulukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain.

Secara terpisah, kalangan ilmuwan dan praktisi kebencanaan menyiapkan petisi untuk menolak kriminalisasi terhadap Widjo. Ahli tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Abdul Muhari mengatakan, intervensi polisi terhadap kajian ilmiah dikhawatirkan justru akan melemahkan upaya edukasi publik terhadap risiko bencana tsunami.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah menyerukan kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan moril kepada Widjo. Sebagai peneliti yang bernaung di bawah lembaga pemerintah, Widjo diyakini telah melakukan penelitian sesuai dengan metodologi ilmiah yang teruji dan jauh dari itikad meresahkan masyarakat. (AIK/ABK/BAY/NAR)

Sumber: Kompas, 10 April 2018

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’
Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan
UII Tambah Jumlah Profesor Bidang Ilmu Hukum
3 Ilmuwan Menang Nobel Kimia 2023 Berkat Penemuan Titik Kuantum
Profil Claudia Goldin, Sang Peraih Nobel Ekonomi 2023
Tiga Ilmuwan Penemu Quantum Dots Raih Nobel Kimia 2023
Penghargaan Nobel Fisika: Para Peneliti Pionir, di antaranya Dua Orang Perancis, Dianugerahi Penghargaan Tahun 2023
Dua Penemu Vaksin mRNA Raih Nobel Kedokteran 2023
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 November 2023 - 07:52 WIB

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’

Senin, 13 November 2023 - 13:59 WIB

Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan

Senin, 13 November 2023 - 13:46 WIB

UII Tambah Jumlah Profesor Bidang Ilmu Hukum

Senin, 13 November 2023 - 13:42 WIB

3 Ilmuwan Menang Nobel Kimia 2023 Berkat Penemuan Titik Kuantum

Senin, 13 November 2023 - 13:37 WIB

Profil Claudia Goldin, Sang Peraih Nobel Ekonomi 2023

Senin, 13 November 2023 - 05:01 WIB

Penghargaan Nobel Fisika: Para Peneliti Pionir, di antaranya Dua Orang Perancis, Dianugerahi Penghargaan Tahun 2023

Senin, 13 November 2023 - 04:52 WIB

Dua Penemu Vaksin mRNA Raih Nobel Kedokteran 2023

Senin, 13 November 2023 - 04:42 WIB

Teliti Dinamika Elektron, Trio Ilmuwan Menang Hadiah Nobel Fisika

Berita Terbaru

Berita

UII Tambah Jumlah Profesor Bidang Ilmu Hukum

Senin, 13 Nov 2023 - 13:46 WIB

Berita

Profil Claudia Goldin, Sang Peraih Nobel Ekonomi 2023

Senin, 13 Nov 2023 - 13:37 WIB