Home / Berita / Jakarta tak akan Bebas Banjir

Jakarta tak akan Bebas Banjir

Pengantar redaksi — Meskipun musim kemarau sudah di ambang pintu, tetapi banjir besar di Jakarta tanggal 6-7 Januari dan tanggal 10-11 Februari lalu, masih terbayang. Bahkan hingga April ini, banjir masih beberapa kali memacetkan Jakarta. Dalam kaitan itu, Kompas bekerja sama dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, akhir bulan Maret lalu menyelenggarakan diskusi panel terbatas membahas masalah banjir.

Dalam diskusi yang dimoderatori Dr. Surna T Djajadiningrat (Asmen Menneg Lingkungan Hidup) tampil sebagai panelis adalah Ir Rumawan Sadli (Wakil Kepala Bappeda Jawa Barat), Ir Siswoko Dipl. HE (Pimpro Induk Pengembangan Wilayah Ciliwung-Cisadane, dulu Kopro Banjir), Dr Ir Anvin M.Si. (pakar hidrologi dari ITB) dan Dr Paulus Agus Winarso (pakar meteorologi dari Badan Meteorologi dan Geofisika).

Rangkuman hasil diskusi disajikan dalam satu tulisan berikut ini, dua lainnya ditambah satu tulisan dari penulis luar di halaman 4, dan halaman 5.

ADA perbedaan persepsi antara masyarakat dengan para ahli atau pengelola perairan mengenai banjir dan masalah banjir. Perbedaan ini menimbulkan salah pengartian yang tercermin dari komentar banyak warga masyarakat, ”Sudah ada proyek, sudah banyak uang dikeluarkan, kok masih juga banjir?”

Padahal Jakarta sejak sebelum zaman Belanda sudah sering banjir. Ketika air Kali Ciliwung melimpas, terjadilah banjir (flood). Kalau tidak ada yang berteriak waktu itu, karena belum ada permukiman. Sekarang ketika Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan kali lainnya melimpas menggenangi perumahan, warga berteriak.

Jadi yang banyak diributkan masyarakat, yang ditulis oleh surat kabar, adalah masalah banjir (flood problem), bukan banjir. Di Kalimantan, di Irian Jaya, air sungai ketika hujan lebat melimpas, tidak ada yang berteriak karena belum ada permukiman di sana. Ketika Kali Ciliwung melimpas banyak yang berteriak karena di sana sudah banyak permukiman.

Jadi yang diatasi atau ditangani oleh proyek bukan banjirnya, tetapi masalah banjirnya. Banjir memang sudah alami demikian. Sepanjang kiri-kanan aliran sungai pada jarak tertentu adalah dataran banjir (flood plain) yang termasuk daerah penguasaan sungai. Ketika air berlimpah karena hujan lebat, air akan melimpas menggenangi dataran banjir itu.

Selalu banjir
Jakarta tidak akan pernah terhindar dari banjir karena 40 persen wilayah Jakarta, kurang lebih 26.000 hektar, memang berada pada dataran banjir sungai-sungai seperti Kali Angke, Pesanggrahan, Sekretaris, Grogol, Krukut, Mampang, Ciliwung, Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung.

Upaya yang bisa dilakukan ialah mengatasi persoalan banjir dengan teknologi, misalnya membuat tanggul banjir sepanjang tepian sungai, Waduk, sudetan, normalisasi sungai, banjir kanal, sampai pompa untuk memompa air dari kawasan yang lebih rendah.

Kemudian ditetapkanlah daerah manfaat sungai yang tentukan oleh garis sempadan sungai. Sebagian dataran banjir sungai terhindar dari masalah banjir. Tetapi ketika air sungai melimpas melewati tanggul, maka dataran banjir kembali menghadapi masalah banjir.

Masyarakat sering beranggapan bahwa dengan sejumlah upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu, masalah banjir telah sepenuhnya teratasi. Terjadilah over confidence dan overinvestment di kawasan dataran banjir.

Banjir bulan Januari lalu terutama disebabkan oleh luapan Kali Ciliwung. Pada saat itu debit Ciliwung di pintu air Manggarai tercatat 500 meter kubik per detik yang berarti sudah melampaui kapasitas alirannya. Akibatnya terjadi limpahan yang menggenangi kawasan seluas 110 hektar diKampung Melayu, Bidara Cina, Cawang, Kabon Baru, dan Bukit Duri.

Banjir bulan Februari agak barbeda karakteristiknya. Kalau pada bulan Januari intensitas hujan di daerah tangkapan Ciliwung tinggi, bulan Februari intensitas hujan tinggi bukan hanya di kawasan tangkapan sungai-sungai yang mengalir di Jakarta saja tetapi juga di kawasan Jakarta.

Menurut catatan stasiun Tanjungpriok tanggal 10 Februari, curah hujan selama lima jam mencapai 231 milimeter, jauh melampaui intensitas curah hujan periode ulang 100 tahun sebesar 185 milimeter atau curah hujan normal 80 milimeter. Banjir Februari menggenangi 65 lokasi seluas 5.200 hektar.

Jadi, banjir pertama sangat tergantung pada intensitas curah hujan. Menurut catatan BMG hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan November sampai Mei, dan bulan terbasah atau 25 persen hujan tahunan terjadi pada bulan Januari.

Faktor alamiah ini sifatnya dinamis dan tidak bisa diatur. Berdasarkan data curah hujan rata-rata beberapa puluh, masih akan mungkin terjadi dalam jangka waktu 100 tahunan, atau 50 tahunan, atau 10 tahunan, atau lima tahunan, hujan seperti bulan Januari atau Februari lalu.

Faktor manusia
Selain faktor alam, besarnya masalah banjir Jakarta juga sangat dipengaruhi Oley campur tangan manusia. Faktor alma antara lain seperti karakteristik sungai, pengaruh pasang naik air laut yang menahan aliran air sungai, 40 persen Jakarta dataran banjir, kecilnya kapasitas alur sungai, dan curah hujan tinggi.

Faktor manusia antara lain pesatnya pertumbuhan penduduk Jakarta menjadikan dikembangkannya daerah rendah berpotensi banjir menjadi daerah pemukiman, industri, dan daerah padat kegiatan tanpa mempertimbangkan adanya risiko genangan banjir.

Daerah bantaran sungai, di sebelah dalam garis sempadan sungai, yang sebenarnya tidak boleh ada bangunan, dipenuhi oleh rumah yang menyebabkan penyempitan aliran sungai. Tidak bisa dipungkiri terjadi perubahan watak banjir. Penyebabnya adalah terjadinya peningkatan debit banjir karena meningkatnya air permukaan, akibat perubahan kawasan tangkapan di Bogor-Puncak-Cianjur.

Kesimpulannya, masalah banjir tidak bisa diatasi tuntas 100 persen. Jakarta tidak mungkin akan bebas banjir. Jika tidak ingin kawasan tergenang, jangan berada di kawasan dataran banjir Bukit Duri, Bidaracina, Kampung Melayu, misalnya, berada di dataran banjir dan malahan sebagian berada pada bantaran sungai.

Kawasan seperti di Kelapa Gading masuk dalam dataran banjir Sungai Sunter. Walaupun untuk Sungai Sunter sudah dibuatkan tanggul, tetap ada risiko menghadapi banjir ketika air Sungai Sunter melimpah. Tahun 1993, 80 persen tanggul Sungai Mississipi di Amerika Serikat jebol, membuktikan teknologi tidak bisa seratus persen mengatasi masalah banjir.

Mengurangi masalah
Upaya menangani alam atau melawan alam seperti itu hanya mengurangi masalah, tetapi tidak bisa membuang atau menghentikan banjir sepenuhnya. Karena itu yang bisa dilakukan sekarang adalah menyesuaikan diri, dan mengelola banjir.

Salah satu kuncinya ialah penataan ruang. Selama ini penataan ruang atau penyusunan tata ruang masih belum memasukkan air sebagai pembatas dan pengendali. Padahal sejak zaman Belanda ketika kawasan Puncak diubah menjadi kebon teh orang Belanda sudah mengantisipasi dengan membuat pengendalian banjir di Jakarta.

Jika sudah mamasukkan air sebagai pembatas maka tidak akan ada lagi kawasan perumahan di daerah dataran banjir dan tidak ada kesan akibat pembangunan menimbulkan banjir. Karena alamnya memang begitu. Karena Jakarta memang barada di dataran banjir. (Harry Suryadi)

Sumber: Kompas, 23 April 1996

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

%d blogger menyukai ini: