INSTITUT Teknologi Bandung hari Sabtu (5/3) ini mewisuda 1.040 lulusannya, termasuk 60 doktor dan 316 magister baru. Wisuda periode pertama tahun 2005 ini merupakan rangkaian dari peringatan Dies Natalis Ke-46 ITB, yang jatuh tanggal 2 Maret lalu.
DALAM acara peringatan dies natalis Rabu lalu, Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (ITB) HS Dillon mengungkapkan sedikit kegundahannya pada sivitas akademika ITB. Ia menggugah mahasiswa dan dosen ITB untuk menghidupkan dan membangun kembali roh ITB yang dinilainya kurang terejawantahkan belakangan ini.
Ditemui seusai berpidato, Dillon menjelaskan, perkembangan sains dan teknologi di Kampus ITB cenderung berhenti pada sebatas hasil akhir penelitian. Penerapannya kurang dirasakan masyarakat luas karena terjebak pada logika pasar dan arus kapitalisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita cemburu pada India dan China karena hasil penelitian dari kampus tentang obat-obatan, misalnya, bisa dikembangkan pada skala rakyat kecil,” katanya.
Walaupun masih perlu diperdebatkan, ungkapan Dillon tersebut bisa jadi merupakan otokritik terhadap ITB sebagai institusi pertama di Tanah Air yang mempertajam kajiannya pada sains dan teknologi. Yang pasti, Rektor ITB Prof Dr Djoko Santoso menilai mandeknya penerapan hasil-hasil riset dari Kampus ITB tidak lepas dari persoalan makro yang melingkupi bangsa ini.
Misalnya, untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM), ITB telah berhasil menemukan sumber-sumber energi alternatif dari nabati. Akan tetapi, memproduksi sumber energi baru itu dan menerapkannya pada kehidupan masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan riset-riset lanjutan, termasuk kajian pasar yang tidak sederhana, dan untuk itu semua tentu saja investasinya mahal.
Pada sisi lain Djoko pun tak menampik bahwa budaya meneliti di kalangan kampus sendiri memang belum sepenuhnya tumbuh dan berkembang optimal. Budaya tulis juga belum mampu menggeser budaya lisan. Hal itu mengakibatkan minimnya publikasi hasil riset pada jurnal internasional. Apalagi, belum semua peneliti sadar akan hak paten alias hak atas kekayaan intelektual.
Persoalan itu berputar-putar pada masalah klasik: keterbatasan anggaran! Minimnya dana penelitian berujung pada rendahnya penghargaan terhadap hasil penelitian. Belum lagi jika dikaitkan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan dosen. Diduga karena tidak merasa cukup sejahtera-dengan gaji rata-rata Rp 2 juta sebulan-mayoritas dosen ITB malas meneliti dan mereka lebih banyak mencari pekerjaan sampingan di luar kampus.
DI tengah kesenjangan sains dan teknologi antara dunia kampus dan dunia praktis, dewasa ini kebijakan pendidikan di Tanah Air terus mendesakkan perubahan mendasar. Dengan alasan anggaran negara terbatas, pemerintah pelan-pelan mengurangi alokasi anggaran ke institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi yang dinaunginya. Caranya, lembaga pendidikan diarahkan menjadi badan hukum pendidikan (BHP). Lembaga itu lalu diminta mencari dana sendiri.
ITB sendiri sejak tahun 2000 telah berubah status dari perguruan tinggi negeri (PTN) biasa menjadi PTN dengan status badan hukum milik negara (BHMN). Sejak itu pula ITB berinisiatif mencari sumber- sumber pembiayaan baru, termasuk menggali dana dari orangtua mahasiswa dengan membuka jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru di luar jalur yang lazim. Jalur yang sampai sekarang masih mengundang polemik adalah Penelusuran Minat dan Bakat Potensial (PMBP) dan Kemitraan Putera Nusantara (KPN).
Di mata kalangan aktivis mahasiswa, pengurangan subsidi pemerintah tersebut tidak hanya mengingkari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengharuskan negara membiayai pendidikan yang layak bagi warga negara, tetapi juga tidak sesuai dengan situasi sosial-ekonomi masyarakat sekarang.
“Pemerintah mengalihkan beban tanggung jawabnya kepada masyarakat, dan kalangan rektorat tunduk begitu saja,” kata Presiden Keluarga Mahasiswa ITB Anas Hanafiah, yang diamini alumnus ITB, Dr Mubiar Purwasasmita.
Bagi Rektor ITB dan jajarannya, era BHMN justru merupakan kesempatan emas bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan otonominya- termasuk menggali sumber- sumber pendapatan baru yang memungkinkan mereka leluasa membiayai penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Hasil akhir pengelolaan dana tersebut nantinya akan berpulang pada kesejahteraan dosen sehingga kinerja mereka pun membaik, terutama dalam tugas pengajaran dan penelitian.
Di luar sumbangan orangtua mahasiswa, sejumlah aset dan potensi sumber daya yang dimiliki ITB bisa dimanfaatkan untuk mencari dana demi mendukung penyelenggaraan pendidikan.
Lima jenis riset unggulan yang ditetapkan Senat Akademik ITB dapat dijual ke industri dan pemerintah. Riset unggulan yang dimaksud mencakup energi alternatif, bioteknologi, pengolahan lingkungan dan sumber daya air, teknologi informasi, serta seni rupa dan desain.
Belum lagi riset unggulan lainnya yang melibatkan sumber daya dari ITB. Misalnya, riset unggulan kemitraan, riset unggulan strategis nasional, riset unggulan terpadu. Semua itu bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi ITB, di samping menjanjikan royalti bagi penelitinya.
Dalam setahun rata-rata setiap kelompok riset menghasilkan 100 karya. Dari jumlah itu, yang siap terlisensikan umumnya yang berupa teknologi terapan. Tahun 2003 tidak kurang dari 30 karya penelitian siap terlisensikan, di antaranya teknologi informasi, pertambangan, transportasi, dan bioteknologi yang menjadi andalan ITB.
GUNA mengorganisasi penggalian dana mandiri, ITB membentuk tiga organisasi utama dalam menjalankan roda pengelolaan ITB. Ketiganya lazim disebut mesin pertumbuhan ITB-BHMN, di mana rektor bertindak selaku chief executive officer (CEO).
Pertama, Satuan Akademik yang bertanggung jawab langsung terhadap urusan pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Unit ini berada di bawah tanggung jawab langsung rektor. Dua lainnya adalah Satuan Usaha Komersial (SUK) dan Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) ITB.
Di bawah pimpinan Hilmi Panigoro, SKD ITB menangani kekayaan intelektual serta kesejahteraan pegawai ITB dan keluarganya. SKD ITB pula yang mengelola dana lestari sebesar Rp 5 miliar.
SUK ITB, yang dipimpin Dr Noorsalam R Nganro, adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh ITB untuk mendukung kelancaran pembiayaan tridarma perguruan tinggi. Boleh dibilang, SUK adalah sayap bisnis ITB yang siap memasarkan hasil-hasil riset ITB ke industri dan pemerintah.
Dalam rencana strategis ITB 2005-2010, diproyeksikan sisa hasil usaha dari semua satuan tersebut mampu memobilisasi dana mandiri Rp 35 miliar untuk mendanai riset unggulan. Jajaran rektor ITB optimistis target itu tercapai. Sebab, tahun 2004 saja total dana hasil usaha mandiri yang terhimpun telah mencapai Rp 3,8 miliar. Pada tahun 2005 dipatok Rp 8,7 miliar. Kelak, pada tahun 2010, ketika subsidi pemerintah sudah 0 persen, sisa hasil usaha mandiri diproyeksikan sudah mencapai Rp 35 miliar.
Meniru pola perseroan terbatas, hasil usaha dari ITB kelak diproyeksikan menciprati kembali sumber daya ITB. Termasuk di dalamnya meningkatkan kesejahteraan dosen agar terangsang dan bersemangat mengajar dan meneliti. Tahun ini saja ITB sudah mulai menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 miliar sebagai insentif bagi sekitar 1.100 dosen. Rata- rata seorang dosen akan menerima Rp 2 juta-Rp 3 juta, tergantung kinerjanya. Tahun 2010 gaji dosen yang sekarang rata-rata Rp 2 juta diproyeksikan naik menjadi Rp 16 juta.
“Kelak tidak ada lagi cerita seorang profesor mengeluh gajinya hanya Rp 2 juta lalu sibuk di luar,” kata Dr Charmadi Mahbub, Wakil Rektor Senior ITB Bidang Sumber Daya.
Di balik peningkatan gaji tersebut, ITB juga berharap makin banyak dosen aktif meneliti. Dalam lima tahun ke depan dosen yang aktif meneliti sudah mencapai 70 persen. Untuk itu, ITB memproyeksikan peningkatan dana riset dari Rp 30 miliar tahun 2004 menjadi Rp 100 miliar pada tahun 2010.
Dari situ juga diharapkan hasil riset yang terpublikasikan dalam jurnal regional dan internasional meningkat dari 254 judul (2003) menjadi 800 judul per tahun pascatahun 2010.
Pada sisi lain, jumlah mahasiswa program magister dan doktoral pun secara bertahap dinaikkan kuotanya dari sekitar 3.000 menjadi 5.000. Adapun jumlah mahasiswa program S1 tidak lebih dari 11.000.
Boleh dibilang, demi ambisinya mewujudkan universitas riset, ITB saat ini dikelola mirip korporasi. Apakah corak bisnis tidak bakal menggusur nilai-nilai moral dan idealisme ITB sebagai lembaga akademik? Kita lihat saja nanti…. (NASRULLAH NARA)
Sumber: Kompas, 5 Maret 2005-
