Home / Berita / Inovasi Harus Jadi Solusi Masalah Bangsa

Inovasi Harus Jadi Solusi Masalah Bangsa

Apapun inovasi yang dihasilkan agar bisa memberi manfaat langsung pada kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Pengembangan riset dan inovasi ini penting agar Indonesia tak lagi bergantung pada sumber daya alam.

Pengembangan riset dan inovasi harus bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Meski demikian, upaya mendorong inovasi itu harus tetap melalui prosedur yang baku demi melindungi masyarakat.

“Apapun inovasinya, harus bisa memberi manfaat langsung pada kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara,” kata Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang PS Brodjonegoro usai puncak peringatan Hari Teknologi Nasional (Hartekanas) ke-25 Tahun 2020 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Inovasi lahir ketika sebuah invensi atau riset bisa dikomersialisasikan. Upaya pemasaran produk-produk hasil riset dan rekayasa anak bangsa itu selama ini berjalan lambat. Namun pandemi membuktikan bahwa kendala hilirisasi riset itu ternyata bisa diatasi. Dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak kasus positif Covid-19 pertama diumumkan pemerintah, sudah ada 57 produk inovasi terkait Covid-19 yang diluncurkan pada 20 Mei 2020.

Kerja sama antara peneliti atau perekayasa, industri dan pemerintah melalui konsep triple helix untuk komersialisasi hasil riset nyatanya bisa dibuat lebih efektif. Pemerintah ingin terus mendorong agar industri tahu kemampuan peneliti dan perekayasa Indonesia, sedangkan peneliti atau perekaya juga memahami kebutuhan masyarakat dan industri.

Untuk mendukung sinergi itu, pemerintah pada Senin kemarin juga meluncurkan katalog elektronik inovasi Indonesia yang bisa dijadikan rujukan dan sumber informasi tentang produk-produk inovasi asli Indonesia. E-katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu diharapkan bisa menjadi pembeda tentang produk yang didesain dan dikembangkan sepenuhnya oleh bangsa Indonesia atau produk inovasi negara lain yang diproduksi di Indonesia.

“Jika masyarakat menghargai produk inovasi Indonesia, maka motivasi para inovator akan semakin tinggi,” kata Bambang Brodjonegoro. Makin membaiknya ekosistem inovasi dan sinergi di antara pelaku inovasi itu diharapkan akan terus dipertahankan hingga ekonomi Indonesia ke depannya tidak lagi bergantung pada sumber daya alam, tetapi berbasis inovasi seperti di negara-negara maju.

Upaya menjadikan inovasi sebagai basis ekonomi Indonesia memang tak mudah. Data Indeks Inovasi Global 2019 menempatkan Indonesia di rangking 85 dari 129 negara. Dari delapan negara ASEAN yang ada dalam daftar tersebut, Indonesia ada di posisi terbawah kedua di atas Kamboja.

Indeks yang menggambarkan hasil dan lingkungan inovasi di suatu negara itu menempatkan Indonesia jauh dibawah negara tetangga lain, seperti Singapura di rangking 8, Malaysia (35), Vietnam (42), Thailand (43), Filipina (54), dan Brunei Darussalam (71). Tingkat ekonomi negara-negara itu berbanding lurus dengan tingkat inovasinya.

Wakil Presiden
Di tengah pandemi saat ini, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang memberikan sambutan secara virtual mengatakan Indonesia membutuhkan banyak inovasi dalam sektor kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Karena itu, peringatan Harteknas 2020 ini diharapkan makin mendorong munculnya berbagai inovasi yang bisa dimanfaatkan langsung masyarakat.

“Jika inovasi kurang bisa dikomersialisasikan, maka dia akan kurang bermakna,” katanya. Karena itu, kesuksesan peluncuran produk inovasi terkait Covid-19 perlu terus dikembangkan hingga mampu mendorong perekonomian bangsa.

Meski demikian, Ma’ruf mengakui upaya menghasilkan inovasi tidaklah mudah. Banyak tahapan baku harus dilewati hingga sebuah temuan dapat dikomersialkan, termasuk proses sertifikasi, uji, hingga permohonan izin edar. Namun, semua tahap itu harus dilalui sehingga tidak membahayakan penggunanya.

Terkait budaya dam iklim inovasi, Ma’ruf menilai Indonesia sebenarnya memiliki anggaran riset dan pengembangan yang lebih besar dibanding Vietnam. Namun sumberdaya peneliti Indonesia sangat kecil, yaitu 89 orang per sejuta penduduk, bandingkan dengan Vietnam yang mencapai 273 orang per sejuta penduduk. Di sisi lain, anggaran riset dan pengembangan Indonesia sebagian besar berasal dari pemerintah sebesar 40 persen, sementara anggaran riset dan pengembangan Vietnam ditopang oleh industrinya yang mencapai 52 persen.

Meski demikian, peningkatan anggaran riset dan pengembangan Indonesia tetap perlu didorong karena saat ini rasionya hanya mencapai 0,25-0,3 persen dari produk domestik bruto. Jumlah itu jauh lebih kecil dibanding rasio anggaran riset negara-negara yang inovatif, seperti Korea Selatan yang anggaran risetnya sudah mencapai 4,3 persen dari produk domestik bruto mereka.

Inovasi desa
Namun pengembangan inovasi itu tak hanya dilakukan untuk melahirkan produk-produk yang berguna bagi masyarakat atau diminati pasar secara luas serta mampu menggerakkan ekonomi bangsa. Inovasi itu juga perlu didorong agar mampu menyelesaikan persoalan langsung masyarakat, seperti masalah-masalah yang banyak dihadapi desa-desa tertinggal di Indonesia.

Dalam peringatan Haktenas kemarin juga diluncurkan program 100 desa berinovasi antara Kemristek/BRIN dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program ini akan membawa inovasi hasil perguruan tinggi maupun lembaga penelitian non kementerian agar memberi solusi yang dihadapi desa-desa tersebut.

Salah satu desa yang menjadi sasaran program desa berinovasi itu adalah Dusun Tumba, Desa Tamaila Utara, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Di dusun yang dihuni suku terasing Polahi itu dibangun sistem pembangkit listrik tenaga air pikohidro untuk menerangi 84 rumah yang dihuni 128 keluarga. Listrik itu diharapkan bukan hanya untuk penerangan tapi juga menggerakkan mesin industri skala kecil untuk mengolah produk pertanian di daerah itu, seperti jagung, coklat, cengkeh, kelapa, tebu dan kolangkaling.

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar berharap program desa berinovasi itu mampu menciptakan keseimbangan ekonomi dan ekologi desa guna mengembangkan sumber daya alam setempat secara berkelanjutan. Sekitar 30 persen desa dari 74.953 desa di Indonesia membutuhkan sentuhan inovasi dari pemeritah.

“Masih ada 3.000 desa yang belum dialiri listrik dan 11.000 desa yang belum bisa mengakses internet,” katanya.

Ma’ruf berharap program desa berinovasi itu mampu mendorong budaya inovasi di desa dan masyarakat pada umumnya. Karena dengan semakin banyak inovasi di desa dan masyarakat, maka akan semakin baik bagi ekonomi Indonesia.

Oleh MUCHAMAD ZAID WAHYUDI

Editor: ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas, 11 Agustus 2020

Share
%d blogger menyukai ini: